Percepatan Pembangunan Manusia

Penulis: Razali Ritonga Kapusdiklat BPS RI Alumnus Georgetown University, Amerika Serikat, Jurusan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

KOMITMEN pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita ketiga kiranya patut diapresiasi. Komitmen pemerintah itu, antara lain, tecermin dari pemberlakuan kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Jokowi pada November tahun lalu. Secara faktual, pemberlakuan ketiga kartu itu juga sejalan dengan pembangunan manusia yang berdimensi kesehatan (melalui KIS), pengetahuan (melalui KIP), dan daya beli (melalui KKS). Namun, upaya pemerintah itu barangkali perlu ditingkatkan lagi, terutama dari sisi alokasi anggaran. Hal itu mengingat pada tataran global, meski nilai indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat, dari sisi peringkat menurun bila dibandingkan dengan tahun lalu. Continue reading

Advertisements

Mengawal Momentum Penurunan Ketimpangan

Penulis: Razali Ritonga Kapusdiklat BPS RI,Alumnus Georgetown University,AS,Jurusan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

BADAN Pusat Statistik, Rabu (1/2), mengumumkan ketimpang­an pendapatan berdasarkan proksi pengeluaran menunjukkan penurunan. Hal itu terekam dari penurunan rasio Gini dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,394 pada September 2016. Angka rasio Gini berkisar 0-1 dengan nilai 0 berarti setiap orang memiliki pendapatan sama dan nilai 1 berarti hanya satu orang memiliki seluruh pendapatan.

Penurunan rasio Gini Maret-September 2016 itu sekaligus menunjukkan penurunan ketimpangan yang terjadi periode sebelumnya (September 2015-Maret 2016) terus berlanjut. Atas dasar itu, sangat diharapkan penurunan ketimpangan akan terus berlangsung hingga ke masa datang.

Patut dicatat, hadirnya momentum penurunan ketimpangan periode September 2015-Maret 2016, antara lain, berkat gencarnya pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Maka, upaya sama perlu terus dilakukan secara intensif sehingga pendapatan masyarakat, khususnya pada kelompok terbawah, semakin meningkat.

Soal aksesibilitas
Pembangunan infrastruktur menyebabkan aksesibilitas penduduk meningkat, terutama mereka yang selama ini sulit berusaha dan bekerja. Umumnya, mereka yang termasuk dalam kelompok ini ialah masyarakat pada kelompok terbawah.

Maka, dengan meningkatnya aksesibilitas penduduk kelompok terbawah dalam berusaha dan bekerja menyebabkan pendapatan mereka meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan, khususnya kelompok terbawah, pada gilirannya pengeluaran mereka turut meningkat. Tercatat, selama September 2015–September 2016 pengeluaran penduduk 40% terbawah meningkat sebesar 4,56%.

Diperkirakan, dengan diberlakukannya program pemerintah dalam mendistribusikan aset, lahan, dan modal kerja, selain pembangunan infrastruktur, aksesibilitas penduduk kelompok terbawah untuk berusaha dan bekerja akan kian meningkat sehingga ketimpangan semakin menurun. Diharapkan, pemerintah dapat mengawal berbagai program itu sehingga tepat sasaran khususnya pada daerah-daerah yang selama ini tertinggal, seperti perdesaan, terluar, terpencil, dan pedalaman.

Bahkan, agar berhasil optimal, pemerintah perlu memadukan berbagai program itu (redistribusi aset, lahan, dan modal) dengan berbagai program lainnya, seperti pengembangan kegiatan ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, pemerintah perlu memastikan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah digulirkan berjalan efektif dalam mendukung penduduk berusaha dan bekerja.

Pemangkasan dan pe­nertiban berbagai peraturan daerah (perda) yang menghambat berkembangnya kegiatan ekonomi perlu terus dilakukan meski diketahui bahwa sebagian dari perda itu diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Soal kapabilitas
Namun, aksesibilitas penduduk dalam berusaha dan bekerja pada waktunya akan mengalami kejenuhan dan sulit untuk ditingkatkan lagi. Hal itu terjadi karena faktor kapabilitas yang rendah sehingga tak mampu memanfaatkan terbukanya peluang untuk berusaha dan bekerja. Rendahnya kapabilitas penduduk, antara lain, akibat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman, serta derajat kesehatan yang rendah.

Ketimpangan kapabilitas penduduk, khususnya pada aspek pendidikan yang paling menonjol ialah antara perdesaan dan perkotaan. Rendahnya pendidikan di perdesaan, antara lain, terekam dari rata-rata lama sekolah (mean years of schooling/MYS) yang hanya sebesar 6,8 tahun atau setara tamat SD, sedangkan MYS di perkotaan sebesar 9,4 tahun atau selevel tamat SMP (BPS, 2013).

Rendahnya pendidikan di perdesaan diperkirakan sebagai salah satu faktor penyebab rendahnya pendapatan mereka. Secara faktual, hal itu terekam dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan bila dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Tercatat, angka kemiskinan di perdesaan menurut hasil Susenas September 2016 sebesar 13,96%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan sebesar 7,73%.

Namun, terbukanya peluang bekerja dan berusaha tidak serta-merta meningkatkan pendapatan. Artinya, angka pengangguran rendah bukan berarti kesejahteraan tinggi. Meski angka pegangguran di perdesaan, misalnya, lebih rendah bila dibandingkan dengan angka pengangguran di perkotaan, nyatanya angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi. Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan angka pengangguran di perkotaan sebesar 6,60%, sedangkan angka pengangguran di perdesaan sebesar 4,51%.

Maka, atas dasar itu, untuk mengawal momentum penurunan ketimpangan terus berlanjut, pemerintah masih perlu memberlakukan bantuan subsidi di samping pembangunan infrastruktur dan program redistribusi aset, lahan, dan modal usaha. Bantuan dan subsidi perlu diberikan bagi mereka yang bekerja tapi berpendapatan rendah dan bagi mereka yang sama sekali tidak mampu berusaha dan bekerja.

Meski selama ini pemerintah telah berupaya memberlakukan bantuan dan subsidi, serta belakangan dengan membangun infrastruktur dan meredistribusi aset, lahan, dan modal, penurunan ketimpangannya masih terbilang rendah. Selama September 2015-September 2016, berdasarkan rasio Gini, penurunannya hanya sebesar 0,008 poin, yakni dari 0,402 pada September 2015 menjadi 0,394 pada September 2016.

Sementara itu, dengan upaya penurunan ketimpangan yang hampir sama, pemerintah Brasil dapat menurunkan angka rasio Gini sebesar 0,2 poin per tahun sejak 1995. Secara kumulatif angka rasio Gini di Brasil menurun sebesar setengahnya bila dibandingkan dengan kondisi awal selama 1995-2004 (Soares, et al, 2006).

Maka, dengan mencermati pengalaman Brasil itu, masih terbuka ruang cukup lebar untuk menurunkan ketimpangan yang jauh lebih besar lagi di Tanah Air. Upaya itu barangkali bisa berhasil jika pemerintah secara konsisten melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk dalam berusaha dan bekerja serta menghindari berbagai bentuk penyimpangan.

Di masa mendatang, untuk mengatasi kejenuhan dalam aksesibilitas berusaha dan be­kerja, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kapabilitas penduduk, khususnya pendidikan dan kesehatan. Dengan cara itu diperkirakan, momentum penurunan ketimpangan akan terus berlangsung, bahkan dengan level penurunan yang jauh lebih besar.

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/news/read/90627/mengawal-momentum-penurunan-ketimpangan-1

Perempuan Bekerja dan Kualitas Anak

Razali Ritonga  ;   Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI

WACANA mengurangi jam kerja bagi perempuan bekerja yang digulirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla ditanggapi beragam berbagai pihak. Hal itu cukup wajar mengingat pengurangan jam kerja akan berdampak terhadap kegiatan usaha dan kehidupan berbangsa.

Meski demikian, satu hal yang patut digarisbawahi dari pernyataan Wapres JK itu ialah adanya suatu isyarat yang dapat dijadikan pintu masuk (entry point) untuk meningkatkan kualitas anak di Tanah Air.Hal itu kiranya tidak mengada-ada mengingat kualitas anak di negeri ini masih terbilang rendah.

Rendahnya kualitas anak di Tanah Air, antara lain, tecermin dari cukup tingginya prevalensi anak yang mengalami stunting, yang berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 tercatat sekitar 37,2%. Hal itu juga terlihat dari masih tingginya angka kematian bayi di Indonesia jika dibandingkan dengan sejumlah negara pada tataran global.

Laporan The World Fact Book, misalnya, memperkirakan angka kematian bayi di Tanah Air pada 2014 sebesar 25,16 per 1.000 kelahiran hidup. Angka itu lebih tinggi, misalnya, jika dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN, seperti Singapura (sebesar 2,53 per 1.000 kelahiran hidup), Thailand (9,86), Brunei Darussalam (10,48), Malaysia (13,69), Filipina (17,64), dan Vietnam (18,99).

Faktor kemiskinan

Rendahnya kualitas anak di Tanah Air ditengarai berkaitan dengan faktor kemiskinan. Hal itu, antara lain, terdeteksi dari kematian bayi yang lebih tinggi pada kelompok miskin jika dibandingkan dengan kematian bayi pada kelompok kaya.

Studi Bank Dunia (2001), misalnya, menunjukkan angka kematian bayi pada 25% kelompok termiskin tiga kali lipat besarnya jika dibandingkan kematian bayi pada 25% kelompok terkaya. Kurangnya asupan gizi diperkirakan yang melatarbelakangi tingginya kematian bayi pada kelompok miskin.

Karena itu, untuk memenuhi asupan gizi pada anak, tidak sedikit ibu terpaksa bekerja guna menambah pendapatan keluarga. Diperkirakan, bagi ibu yang kurang memiliki pendidikan dan keterampilan, mayoritas bekerja di sektor informal meng ingat sektor itu paling mudah dimasuki karena tidak terlalu memerlukan persyaratan khusus. Ibu yang memiliki pendidikan cukup memadai umumnya bekerja di sektor formal.

Namun, terkait dengan pengasuhan anak, ibu bekerja di sektor informal berbeda dengan ibu bekerja di sektor formal. Di sektor informal, dengan sistem kerja yang umumnya kurang teratur, para ibu biasanya bisa membawa anak mereka ke tempat bekerja sehingga masih bisa melakukan pengasuhan anak.

Namun, bagi ibu bekerja di sektor formal, pengasuhan anak bisa menjadi persoalan.Meski, misalnya, para ibu dapat mempekerjakan sanak saudara atau asisten rumah tangga, pola pengasuhan anak–seperti imunisasi anak–kerap kurang optimal.

Berdasarkan studi di Nikaragua, diperoleh hasil bahwa anak dari ibu bekerja di sektor informal menunjukkan kondisi fisik yang lebih baik. Hal ini tecemin dari tinggi badan anak dari ibu bekerja di sektor informal yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tinggi badan anak dari ibu bekerja di sektor formal (Wolfe and Behrman, 1982).

Dampak beragam

Meski demikian, pencermatan terhadap keterkaitan antara ibu bekerja dan kualitas anak di sejumlah negara menunjukkan dampak beragam. Studi di perdesaan India, misalnya, menunjukkan anak dari ibu bekerja di luar rumah cenderung menderita kekurangan gizi (Kumar, 1978).

Namun, studi yang hampir sama di Filipina menunjukkan tidak ada perbedaan status gizi anak antara ibu yang bekerja atau tidak bekerja (Popkin, 1980).
Studi di Peru terhadap anak dari ibu bekerja paruh waktu (part time), setelah dikontrol pendapatan, menunjukkan tinggi badan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tinggi badan anak dari ibu bekerja penuh (full time) (Adelman, 1983). Sebaliknya, yang terjadi di Kolombia menunjukkan keadaan berbeda dengan tinggi badan anak dari ibu bekerja paruh waktu lebih pendek jika dibandingkan dengan tinggi badan anak dari ibu bekerja penuh (Franklin, 1979).

Selanjutnya, studi di Mexico City menunjukkan anak dari ibu bekerja dengan jam kerja yang panjang akan memiliki berat badan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan berat badan anak dari ibu bekerja dengan jam kerja pendek (Mireles, 1979).

Ditengarai, beragamnya dampak ibu bekerja terhadap kualitas anak berkaitan dengan strategi yang diterapkan rumah tangga terhadap pengasuhan anak. Di New Delhi, misalnya, pengasuhan anak umumnya diserahkan kepada anak perempuan untuk menggantikan peran ibu yang bekerja (Basu, 1993).
Sementara itu, anak perempuan dari ibu bekerja di Indonesia kerap meninggalkan sekolahnya untuk menggantikan peran ibunya ketika ada adiknya yang menderita sakit (Pitt and Rosenzweig, 1990).

Dengan beragamnya dampak ibu bekerja terhadap kualitas anak, hal itu kerap mengundang konflik kepentingan antara menambah pendapatan keluarga guna memenuhi asupan gizi anak dan kurang optimalnya pengasuhan anak akibat bekerja.

Tampaknya, di sinilah poin dari usulan Wapres JK untuk mengurangi jam kerja
perempuan, yakni agar terjadi keseimbangan antara kepentingan memperoleh pendapatan dan pengasuhan anak, guna meningkatkan kualitas anak.

Meski demikian, untuk sampai pada tataran implementatif, barangkali perlu dilakukan kajian secara mendalam, terutama terhadap mekanisme dan dampaknya terhadap kegiatan usaha dan kehidupan bangsa di Tanah Air.

Sumber:

Program KB dan Komitmen Daerah

Razali Ritonga; Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI

UPAYA pemerintahan baru untuk menyejahterahkan masyarakat barangkali akan menemui hambatan jika pertumbuhan penduduk tidak bisa diturunkan. Sebab, upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan akan bersaing dengan bertambahnya jumlah penduduk. Jika upaya yang dilakukan, misalnya, lebih kecil dibandingkan pertambahan jumlah penduduk, kesejahteraan akan memburuk.

Kekhawatiran akan memburuknya kesejahteraan itu tampaknya cukup beralasan mengingat pertumbuhan penduduk yang terjadi saat ini masih terbilang cukup tinggi. Bahkan, dibandingkan dengan periode sebelumnya (1990-2000), pertumbuhan penduduk pada periode setelahnya, terutama pada 2000 2010 menunjukkan kecenderungan meningkat. Adapun pertumbuhan penduduk se lama 1990-2000 sebesar 1,44% per tahun, kemudian meningkat pada periode 2000-2010 sebesar 1,49% per tahun.

Salah satu faktor penyebab cukup tingginya pertumbuhan penduduk di Tanah Air terutama diakibatkan angka kelahiran yang terbilang masih tinggi. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, misalnya, menunjukkan bahwa angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) masih sebesar 2,6. Celakanya, angka TFR sebesar itu (2,6) telah bertahan selama satu dasawarsa (2002-2012).

Maka, atas dasar itu, pemerintahan baru perlu bekerja keras untuk menggalakkan kembali program KB. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintahan SBY-Boediono tidak berupaya keras untuk meningkatkan program KB.Namun, upaya pemerintahan baru diharapkan dapat menyempurnakan upaya pemerintahan selama ini.

Patut diketahui, upaya yang dilakukan pemerintah selama ini untuk menggalakkan program KB, antara lain, melalui upaya peningkatan anggaran.Selama 2007-203, misalnya, anggaran BKKBN untuk pembangunan kependudukan dan KB meningkat tajam dari Rp1,1 triliun pada 2007 menjadi Rp2,6 triliun pada 2013 (BKKBN, 29/08/2012).

Peningkatan anggaran memang diperlukan, terutama untuk penyediaan alat/cara KB dan pelayanan KB. Lavine.et.al (2006), misalnya, dalam salah satu studinya memperkirakan bahwa biaya per kapita untuk penyediaan alat/ cara KB secara global sebesar US$1,55 per tahun. Sementara biaya infrastruktur layanan KB berkisar antara US$2US$35 per kapita per tahun tergantung pada faktor kesulitan lokasi layanan.

Namun, peningkatan anggaran belum menjamin bahwa program KB akan berhasil.Sebab, hal itu masih ditentukan komitmen pemerintah daerah, khususnya pada level kabupaten/kota yang melaksanakan program KB. Maka, selain menyiapkan anggaran secara memadai, pemerintahan baru harus mampu meyakinkan pemerintah daerah tentang perlunya melaksanakan program KB.

<h2>Komitmen pemda</h2>

Perlunya meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan program KB secara intensif karena ditengarai sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 2001 program KB mengendur.Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi diperkirakan turut berkontribusi terhadap melemahkan komitmen sejumlah daerah dalam melaksanakan program KB. Hal ini, antara lain, ditandai tidak adanya instansi atau dinas khusus yang menangani pelaksanaan program KB. Meskipun ada, keberadaannya digabung dengan institusi lainnya, seperti catatan sipil, kependudukan, dan pemberdayaan perempuan.

Boleh jadi, faktor penyebab lemahnya komitmen sebagian daerah kabupaten/kota melaksanakan program KB itu adalah karena terputusnya garis institusi BKKBN. Diketahui, institusi BKKBN saat ini bersifat vertikal hingga level provinsi. Hal ini tentu cukup merepotkan dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program KB di level kabupaten/kota.

Padahal, koordinasi dan pengawasan amat diperlukan mengingat tidak sedikit pemerintah kabupaten/kota yang menempatkan program KB bukan sebagai prioritas pembangunan. Hal ini mungkin disebabkan karena jumlah penduduk di daerahnya sedikit dibandingkan dengan luasnya wilayah pemerintahan. Bahkan, kemungkinan ada daerah menginginkan jumlah penduduk diperbanyak agar dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya untuk pengembangan ekonomi daerah.

Meski penilaian itu cukup logis, barangkali kurang tepat jika ditilik dari kepentingan pembangunan kependudukan dan KB secara nasional. Sebab, tujuan mendasar pembangunan kependudukan dan KB secara nasional adalah bukan semata soal kuantitas, tapi juga kualitas penduduk. Artinya, daerah dengan jumlah penduduk sedikit justru memiliki ruang yang cukup besar guna meningkatkan kualitas penduduknya.

Sebenarnya, jika pemerintah daerah memahami pentingnya program KB sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kependudukan, komitmen untuk melaksanakannya diyakini akan tumbuh dengan sendirinya.
Adapun pentingnya program KB, selain untuk menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas penduduk, juga untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan.

Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan bertalian dengan terjadinya kasus aborsi. Fenomena ini antara lain ditemukan di sejumlah negara yang persentase penggunaan alat/cara KB-nya rendah, seperti Azerbaijan, Georgia, dan Armenia (Westoff, 2005).

Bahkan, urgensi pelaksanaan program KB kini memasuki ranah kepentingan untuk penghematan anggaran pembangunan periode berikutnya. Di Bolivia, misalnya, dengan alokasi anggaran program KB sebesar US$5 juta, dapat menghemat anggaran pembangunan untuk pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, serta imunisasi sebesar US$45 juta (Constella future, Policy Project and Health Policy Initiative, 2005-2007).

Dengan potensi penghematan anggaran yang demikian besar sebagai dampak pelaksanaan program KB, pemerintah tentunya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sekaligus mengisyaratkan bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk hingga mengerucut ke tanpa pertumbuhan dengan TFR sebesar 2,1 perlu segera diwujudkan.

Sumber:

Pendatang dan Pembangunan Jakarta

Oleh Razali Ritonga Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI

SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, banyak pihak memperkirakan bahwa penduduk Jakarta pasca-Lebaran akan bertambah dengan hadirnya warga baru dari luar Ibu Kota.

Apalagi pada Lebaran kali ini, Pemda DKI mengubah haluan kebijakannya dengan tidak melakukan operasi yustisi kependudukan (OYK).

Berubahnya haluan kebijakan Pemda DKI itu barangkali disebabkan OYK dinilai tidak cukup efektif dalam membatasi penduduk datang ke Jakarta. Sebab, nyatanya penduduk bisa datang ke daerah metropolitan ini meski bukan pada saat momentum Lebaran.

Sejatinya memang perpindahan penduduk ke Jakarta ataupun ke daerah perkotaan lainnya tidak perlu dibatasi.

Sebab, jika dikelola dengan baik, para pendatang itu akan

memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ekonomi daerah yang dituju. Bukti empiris menunjukkan bahwa fenomena urbanisasi bertalian erat dengan modernisasi, industrialisasi, dan rasionalitas proses sosial.
Atas dasar itu, tak heran jika penduduk kota terus menunjukkan pertambahan dari waktu ke waktu. Hal itu berlaku secara universal. Di Indonesia, misalnya, dalam satu dekade penduduk perkotaan bertambah dari 42% pada 2000 menjadi 49,8% pada 2010. Diperkirakan, pada 2030 penduduk perkotaan di Tanah Air akan menjadi sebesar 66,6% (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035).

Kian pesatnya pertambahan penduduk perkotaan di Tanah Air diperkirakan berpotensi besar bagi kemajuan perekonomian nasional. Laporan The McKinsey Global Institute (2012), misalnya, mengungkapkan bahwa sekitar 53% penduduk perkotaan di Tanah Air saat ini memberikan kontribusi sebesar 74% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Diperkirakan, pada 2030 kontribusinya meningkat menjadi 86% terhadap PDB dari 71% penduduk perkotaan.

Secara faktual, pesatnya pertambahan penduduk perkotaan di Tanah Air sejalan dengan fenomena global. Adapun penduduk perkotaan se cara global pada 1975 baru mencapai sekitar 37,7%, lalu menjadi 52,6% pada 2012.

Diperkirakan pada 2050, penduduk perkotaan mencapai sekitar 67,2% dari total penduduk global (United Nations, 2012).

Sesuai dengan kemajuan ekonominya, pertambahan penduduk perkotaan di negara-negara maju lebih pesat dibandingkan pertambahan penduduk perkotaan di negara-negara berkembang. Diperkirakan, pada 2050 penduduk perkotaan di negara-negara maju telah mencapai 85,9%, sementara di negara-negara berkembang sekitar 64,1% (United Nations, 2012).

Pembangunan sosial dan lingkungan

Namun, celakanya, kemajuan ekonomi perkotaan kerap tidak sejalan dengan pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Untuk Jakarta, misalnya, meski daerah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup besar sekitar 6%-7% per tahun. Namun, kemajuan ekonomi itu tak sejalan dengan kemajuan dalam pembangunan sosial dan pelestarian lingkungannya.

Secara sosial, Pemda DKI belum berhasil memenuhi kebutuhan penduduknya, seperti tempat tinggal, air bersih, pendidikan dan kesehatan. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan dasar itu kerap berujung konflik sosial, baik secara horizontal antarsesama warga maupun secara vertikal antarwarga dan Pemda DKI.

Sementara tak sejalannya kemajuan ekonomi Jakarta dengan pemeliharaan kondisi lingkungan, antara lain, terdeteksi dari fenomena terjadinya banjir, polusi, dan sampah di Ibu Kota. Ditengarai, akibat kurang memadainya pembangunan sosial dan pelestarian lingkung an di ibu kota, banyak penduduk yang pindah ke luar Jakarta, terutama ke Bodetabek, meski tempat bekerjanya tetap di Jakarta. Hal ini juga diperkirakan berlaku bagi mayoritas pendatang yang menjadikan Ibu Kota sebagai tempat mencari pekerjaan, sementara tempat tinggalnya berada di luar Jakarta.

Berkaitan dengan fenomena itu, kini pertumbuhan penduduk Jakarta lebih rendah dari pertumbuhan penduduk secara nasional. Diperkirakan selama 2010-2015, pertumbuhan penduduk Jakarta hanya sebesar 1,09% sementara pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,38 % (Bappenas, BPS dan UNFPA, 2014). Meski demikian, padatnya penduduk Jakarta sangat terasa pada siang hari ketika penduduk sekitar Jakarta bekerja di ibu kota.

Patut dicatat, Jakarta dan daerah sekitar Jakarta samasama memperoleh keuntungan dari kian maraknya fenomena urbanisasi ke Jakarta dan daerah sekitarnya. Daerah ibu kota memperoleh keuntungan berupa kontribusi peningkatan produktivitas, sedangkan daerah sekitar Jakarta diuntungkan dari peningkatan kon sumsi, yang masing-masing baik produktivitas maupun konsumsi berkontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Namun, hal itu tidak berarti bahwa Pemda DKI boleh abai dalam pembangunan sosial dan pemeliharaan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan warganya. Bahkan, Pemda DKI sepatutnya terus mengupayakan pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan sejalan dengan kemajuan ekonominya.

Pentingnya mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial dan lingkungan di daerah perkotaan sebenarnya telah lama disarankan badan PBB.
Secara faktual, hal itu dapat diketahui dari Agenda 21 (UN, 1993) dan ditegaskan kembali pada pertemuan Post MDGs di Rio pada 2012.

Atas dasar itu, sangat diharapkan pemerintah kota, khususnya DKI dapat meluruskan arah pembangunannya yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara bersamaan meningkatkan pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan.

Sementara terkait keberadaan pendatang yang kini banyak bermukim di luar Jakarta, salah satu wujud pembangunan yang sangat diharapkan adalah kemudahan transportasi yang menghubungkan Jakarta dan daerah sekitarnya.

Terwujudnya transportasi yang nyaman itu sekaligus sebagai penghargaan terhadap pendatang yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi Jakarta.

Sumber:

Kesehatan Penduduk Daerah Remote

Oleh Razali Ritonga ; Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS

MESKI Visi Indonesia Sehat 2010 di Tanah Air telah dicanangkan pada 1999, hingga kini layanan kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat. Selain karena ketidakmampuan sebagian masyarakat mengakses layanan kesehatan akibat kemiskinan, belum optimalnya layanan kesehatan itu juga diakibatkan oleh faktor daerah sulit, terpencil dan pedalaman (remote areas).

Penduduk Indonesia yang tersebar di daerah amat luas dan bertempat tinggal di ribuan pulau memang tidak mudah untuk dijangkau layanan kesehatan. Diperkirakan, sekitar 33,7% penduduk di Tanah Air mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan akibat jarak tempat tinggal yang jauh dari lokasi layanan kesehatan dan mahalnya biaya yang diperlukan untuk mengunjungi layanan kesehatan (http://www.bappenas.go.id).

Namun, sepatutnya mereka tidak dibiarkan dalam kondisi demikian karena mendapatkan pelayanan kesehatan dasar adalah hak semua warga, dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya. Masyarakat, terutama yang selama ini tidak terjangkau layanan kesehatan, telah lama menantikan kehadiran layanan kesehatan secara memadai. Tumpuan harapan itu terutama berada di pundak pemimpin yang baru hasil pilihan rakyat 9 Juli mendatang.
Potential loss

Patut dicatat, tidak ter penuhinya layanan kesehatan bagi penduduk di daerah remote akan menghambat dalam mewujudkan kesehatan untuk semua, dan menyulitkan penduduk di daerah itu meningkatkan kesejahteraan. Dengan derajat kesehatan rendah umumnya menyebabkan produktivitas rendah sehingga akan mengakibatkan hilangnya peluang (potential loss) dalam meningkatkan pendapatan. Pentingnya kesehatan bagi penduduk di daerah remote itu terutama agar kegiatan mereka tidak terganggu, mengingat penduduk di daerah remote umumnya bertumpu pada kondisi fi sik sebagai nelayan, petani, dan pengolah hasil alam.

Boleh jadi, hilangnya potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah remote turut berkontribusi terhadap melebarnya kesenjangan pendapatan masyarakat. Tercatat, selama 2008-2012, kesenjangan pendapatan, yang diukur dengan angka rasio Gini, melebar dari 0,35 pada 2008 menjadi 0,41 pada 2012.

Pada tahap lanjut, hilangnya potensi itu akan berkontribusi negatif terhadap pencapaian pembangunan milenium atau MDGs secara nasional, terutama dalam penurunan angka kemiskinan, angka kematian ibu, bayi, dan balita. Dengan menurunnya angka kematian itu pada gilirannya akan meningkatkan angka umur harapan hidup penduduk.

Meningkatnya angka harapan hidup merupakan indikasi membaiknya derajat kesehatan penduduk, yang dapat menjadi motor penggerak untuk meningkatkan kualitas penduduk, terutama dalam soal pendidikan dan daya beli masyarakat. Hal ini pada tahap lanjut akan meningkatkan capaian pembangunan manusia. Sebab, ketiga dimensi pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli, akan bersifat saling menguatkan (mutually reinforcing).

Jika aspek kesehatan terabaikan, akan menyebabkan persoalan sistemik dalam pembangunan manusia di daerah remote. Adapun besarnya potensi yang hilang akibat masalah kesehatan itu sebesar 20% terhadap pencapaian pembangunan manusia (Grantham-Mc Gregor.et.al, 2007).

Prioritas daerah remote

Maka, sejatinya, siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada 9 Juli mendatang perlu memprioritaskan pembangunan kesehatan. Pertama, pemerintah perlu konsisten untuk memenuhi UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mensyaratkan agar alokasi anggaran sebesar 5% dari anggaran belanja nasional. Adapun anggaran kesehatan yang dialokasikan selama ini hanya berkisar 2%2,5% dari belanja nasional.

Kedua, pemerintah perlu taat asas dalam menyeleng garakan BPJS kesehatan sehingga menjangkau seluruh penduduk. Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk mereka yang tidak mampu mengiur dalam kepesertaan BPJS. Ketiga, pemerintah perlu membangun infrastruktur pelayanan kesehatan hingga ke daerah remote. Disadari, memang ini tidak mudah dilakukan mengingat mahalnya biaya yang diperlukan. Untuk itu barangkali perlu dilakukan substitusi dengan memperbanyak, misalnya, mobil layanan kesehatan, perahu, dan kapal rumah sakit untuk menjangkau daerah remote.

Secara faktual, pemenuhan layanan kesehatan hingga menjangkau seluruh masyarakat ke daerah remote tidak semata untuk memenuhi hak setiap warga, tapi juga untuk pemerataan aksesibilitas yang diberikan pemerintah, seperti halnya subsidi kesehatan.

Diketahui, masyarakat di daerah remote selama ini tidak dapat menikmati subsidi kesehatan yang diberikan pemerintah karena sulit mengakses layanan kesehatan. Bank Dunia (2004) memperkirakan layanan kesehatan masyarakat lebih banyak dinikmati penduduk kaya. Berdasarkan studi di 21 negara ditemukan bahwa sekitar 25% anggaran kesehatan dinikmati oleh 20% penduduk terkaya, sementara 20% penduduk termiskin hanya menikmati 15% anggaran kesehatan.

Secara faktual, hal itu sepatutnya dapat menginspirasi pemerintah dalam penyelenggaraan BPJS kesehatan agar memprioritaskan penduduk di daerah remote. Sebab, jika tidak dimulai dari daerah remote, dikhawatirkan mereka akan menjadi kelompok terakhir yang mendapatkan layanan kesehatan (2019).

Diketahui, program BPJS kesehatan dimulai pada 1 Januari 2014 dan berakhir pada 2019 sehingga diharapkan seluruhnya tercakup dalam program. Atas dasar itu, pemerintah yang baru nantinya diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan layanan kesehatan bagi semua penduduk. Kita perlu mewaspadai berbagai jenis penyakit yang berpotensi menyerang masyarakat. Diketahui, tidak kurang dari 93% penduduk di negara-negara berkembang saat ini menanggung beban penyakit global (Jutling, Innovations Ensuring the Poor, 2009).

Sumber:

BPJS Ketenagakerjaan dan Sektor Informal

Razali Ritonga;   Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI

SETIAP kali buruh berdemonstrasi menuntut penaikan upah minimum dan perbaikan nasib, ada sekelompok pekerja yang hanya menjadi penonton karena tidak mungkin melakukan hal yang sama. Mereka itu ialah kelompok pekerja informal.

Bekerja di sektor informal memang harus siap menerima risiko absennya sejumlah aspek perlindungan sosial, seperti upah minimum, uang pesangon, cuti, upah lembur, jaminan kecelakaan, kematian, hari tua, dan pensiun. Sebaliknya, pekerja di sektor formal dapat menegosiasi upah minimum, cuti, dan upah lembur dari perusahaan tempat mereka bekerja, serta memperoleh sejumlah jaminan sosial sebagai keanggotaan Jamsostek.

Secara faktual, rendahnya aspek perlindungan sosial pekerja di sektor informal menyebabkan mereka hidup dalam ketidakpastian. Kegiatan sektor itu umumnya cenderung tidak stabil dan pekerjanya rentan terperangkap dalam pengangguran dan kemiskinan.

Sektor formal terdistorsi

Celakanya, hadirnya pekerja sektor informal tidak bisa dihindari karena hal itu berkaitan dengan kinerja ekonomi yang belum mampu menciptakan kesempatan kerja formal secara memadai. Secara faktual, hanya sepertiga penduduk yang bekerja di sektor formal. Sisanya (sekitar 62,7%) penduduk bekerja di sektor informal (BPS, 2012).

Di pihak lain, rendahnya kualitas angkatan kerja cukup menyulitkan pemerintah untuk menciptakan peluang bekerja di sektor formal guna memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Lebih dari setengah angkatan kerja kita hanya berpendidikan sekolah dasar ke bawah.

Bahkan, keberadaan sektor tersebut diperkirakan terus tumbuh seiring dengan kian mengglobalnya sistem ekonomi. Dengan globalisasi, meski suatu usaha diuntungkan akibat berkurangnya regulasi, usahanya dituntut melakukan efisiensi agar berdaya saing guna memenangi pasar global.

Untuk mewujudkan efisiensi dimaksud, perusahaan umumnya tidak menjalankan usaha secara mandiri karena harus menanggung biaya perlindungan sosial. Semakin besar usaha yang dijalankan akan menanggung biaya yang kian besar karena semakin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan.

Bahkan, untuk pengembangan usaha secara mandiri, semakin besar risiko yang harus dihadapi. UNDP (2002) menyebutkan sejumlah faktor yang berpotensi mendistorsi dalam membuka kesempatan usaha formal, yaitu regulasi, administrasi, waktu memulai usaha, biaya, sosial budaya, korupsi, dan aspek kriminal.

Maka, untuk menyiasatinya, banyak perusahaan terutama berskala multinasional menggandeng sektor informal dalam menjalankan usaha. Perusahaan multinasional itu tidak perlu menghadapi berbagai macam risiko dan biaya perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal yang digandengnya.

Secara faktual, fenomena itu akan mendistorsi perkembangan sektor formal dan kian menyuburkan sektor informal. Dampaknya, kesejahteraan pekerja sektor informal sulit untuk ditingkatkan sehingga hal ini tidak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada penurunan jumlah penduduk miskin.

BPJS ketenagakerjaan

Celakanya, kehadiran arus globalisasi di Tanah Air tidak bisa dihentikan karena hal itu akan menyebabkan Indonesia tersisih dari konektivitas ekonomi global. Maka, salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dari arus globalisasi dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal.

Namun, mengupayakan aspek perlindungan sosial berkaitan dengan pendapatan, seperti upah minimum dan uang pesangon, tampaknya sulit dilakukan karena karakter usaha sektor informal memang belum memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu.

Hal yang masih mungkin dilakukan ialah mengupayakan aspek pelindungan berupa jaminan kematian, kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiun. Diketahui, kematian, kecelakaan kerja, usia tua, dan pensiun yang dialami pekerja sektor informal akan berakibat fatal terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Atas dasar itu, hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal dan keluarganya. Peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor itu sangat dimungkinkan karena BPJS ketenagakerjaan memuat program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun.

Hadirnya BPJS ketenagakerjaan, pada tahap lanjut, diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pekerja sektor informal yang selama ini terabaikan sehingga menyebabkan kesenjangan kesejahteraan yang kian melebar antara sektor formal dan sektor informal.

Boleh jadi, terabaikannya sektor informal merupakan salah satu faktor penyebab melebarnya kesenjangan pendapatan di Tanah Air. Diketahui, angka rasio Gini sebagai ukuran kesenjangan menunjukkan kecenderungan meningkat, yakni dari 0,35 pada Maret 2008 menjadi 0,41 pada Maret 2012 (BPS, 2012).

Lebih jauh, tersedianya jaminan hari tua dan pensiun dalam BPJS ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan peluang bekerja bagi penduduk usia muda. Dengan jaminan itu, penduduk yang sudah pensiun tidak perlu terus bekerja dan pekerjaan yang ditinggalkan dapat diisi generasi yang lebih muda. Hal itu sekaligus sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi kian meningkatnya pencari kerja akibat meningkatnya jumlah penduduk usia produktif sebagai dampak kehadiran bonus demografi.

Maka, pemerintah sangat diharapkan dapat melaksanakan BPJS ketenagakerjaan pada Juli mendatang sesuai dengan yang diharapkan. Belajar dari penerapan BPJS kesehatan pada 1 Januari 2014, pemerintah sepatutnya dapat menyempurnakan penyelenggaraan BPJS ketenagakerjaan, seperti target keanggotaan, tata cara mendaftarkan diri, besarnya iuran, dan cara mengklaim jaminan. Semoga ingar-bingar persiapan Pemilu 2014 tidak menyurutkan pemerintah untuk menyelenggarakan BPJS ketenagakerjaan secara baik.

Sumber:

Momentum Investasi dan Upah Minimum

Razali Ritonga, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI.

MENGALIRNYA investasi asing menyusul naik nya peringkat utang Indonesia dari BB+ ke BBBoleh lembaga peringkat Fitch akan meningkatkan kepercayaan investor dalam menanam modal di Indonesia. Hal itu akan  sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan  menurunkan angka pengangguran.

Namun, bagi buruh, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja itu tidak akan banyak berarti tanpa diikuti dengan peningkatan upah. Sebab, kesejahteraan buruh akan tetap stagnan dalam kubangan kemiskinan  dan kesejahteraan rendah. Unjuk rasa yang dilakukan buruh di sejumlah  wilayah di Tanah Air dalam menuntut kenaikan upah minimum merupakan  penegasan akan rendahnya upah buruh. Di balik aliran investasi Ditengarai, potensi mengalirnya investasi  asing bukan semata karena meningkatnya kepercayaan investor atas kinerja  perekonomian Indonesia, melainkan juga karena alasan lain. Jumlah  penduduk Indonesia yang besar, yakni lebih dari 237 juta jiwa dengan  proporsi kelas menengah yang kian meningkat, merupakan pasar yang sangat  menggiurkan.

Meski Indonesia diketahui belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga menyebabkan biaya ekonomi tinggi (high cost economy), biaya itu  terkompensasi dengan upah buruh dan pajak yang rendah serta biaya  ekspor. Atas dasar itu, cukup beralasan untuk memindahkan usaha atau  perusahaan ke Indonesia.

Selain itu, Indonesia memiliki tenaga kerja yang melimpah. Hasil  Sakernas Agustus 2011, misalnya, mencatat bahwa jumlah angkat an kerja  Indonesia ialah 117,4 juta jiwa, dengan tingkat pengangguran sebesar  6,56% atau sejumlah 7,7 juta jiwa. Jumlah penganggur sebanyak itu  merupakan stok untuk dipekerjakan pada jenis pekerjaan blue collar.

Telah lama diketahui bahwa pengelolaan manajemen (inner circle) atau jenis pekerjaan white collar umumnya dilakukan pekerja asing, sedangkan kegiatan produksinya (outer circle) pada jenis  pekerjaan blue collar dilakukan tenaga lokal (Global Labour Institute,  1999). Hal itu pada tahap lanjut mengakibatkan tidak terserapnya angkatan kerja berlatar belakang akademik. Celakanya, rekrutmen tenaga  kerja untuk kegiatan produksi p itu dilakukan dengan n cara outsourcing dan tenaga tidak tetap. Strategi itu diterapkan terutama untuk menghindari tuntutan buruh, seperti upah minimum, biaya pesangon, tunjangan Lebaran, dan hak cuti. Selain itu, buruh tidak tetap dan outsourcing tidak memiliki hak untuk menuntut kenaikan upah karena penetapan upah berdasarkan kesepakatan umumnya tidak lebih besar daripada upah minimum sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan.

Bahkan, seandainya upah yang dibayarkan perusahaan sebesar upah minimum pun tidak akan banyak membantu mengatasi persoalan kemiskinan. Hal itu terutama akan dialami buruh dengan anggota rumah tangga yang banyak dan menganggur.

Besarnya upah minimum DKI pada 2012, misalnya, tercatat sebesar Rp1.529.150 atau sebesar Rp305.830 per kapita per bulan (dengan asumsi lima anggota rumah tangga tanggungan pekerja). Upah per anggota keluarga sebesar itu diperkirakan berada jauh di bawah garis kemiskinan, yakni sebesar Rp355.480, mengingat besarnya garis  kemiskin an pada Maret 2011. Momentum investasi Maka, atas dasar itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya agar mengalirnya investasi asing dapat menjadi momentum dalam meningkatkan upah minimum buruh. Sepatutnya, rendahnya upah buruh di Tanah Air tidak menjadi lahan investor asing untuk mencari keuntungan.

Bahkan, meningkatnya upah buruh akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada tahap lanjut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Perbaikan upah minimum dapat dilakukan, misalnya, dengan menambah sejumlah persyaratan investasi.

Pertama, membatasi tenaga kerja asing pada jenis pekerjaan white collar. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi tenaga kerja terdidik yang kini jumlahnya diperkirakan telah mencapai 5,6 juta jiwa (BPS, 2011). Hal itu sekaligus mengisyaratkan bahwa jika persyaratan tidak dipenuhi, terbukanya kesempatan kerja atas meningkatnya investasi akan menyebabkan upah yang semakin tidak wajar bagi buruh berpendidikan tinggi.

Kedua, mengharuskan perusahaan asing mempekerjakan tenaga tetap. Persyaratan ini diterapkan untuk memberikan kepastian buruh terhadap hak-haknya, seperti upah minimum, uang pesangon, hak cuti, dan biaya kesehatan.

Ketiga, mendistribusikan investasi asing ke seluruh wilayah Indonesia. Cara itu dimaksudkan untuk menghindari penumpukan investasi di suatu daerah yang upah minimumnya rendah dan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah sehingga dapat membantu pemerataan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk di daerah.

Keempat, mengupayakan alih teknologi. Kehadiran investasi asing seharusnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar peluang berwirausaha akan semakin terbuka lebar, yang sekaligus akan memberikan dampak positif terhadap sektor informal.

Diperkirakan, penambahan keempat persyaratan investasi itu tidak akan menyurutkan aliran dana ke Tanah Air.Sebab, Indonesia saat ini memiliki posisi tawar (bargaining position) yang tinggi berkaitan dengan prospek keuntungan yang akan diraih investor.Meningkatnya upah buruh ke tingkat yang wajar pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Ditengarai, salah satu faktor penyebab rendahnya peringkat pembangunan Indonesia ialah minimnya daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui, peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia berada di posisi 124 dari 187 negara (UNDP, 2011).

Sumber: