Memahami Bonus Demografi – seputar pembahasan

Apa Kata Mereka Tentang Bonus Demografi?
Sebelum kita mengulas serta memahami bonus demografi di Indonesia agar kita sukses dalam memaksimalkan bonus demografi boleh sekiranya kita bernostalgia untuk mengutip pernyataan para tokoh nasional tentang bonus demografi.

Bonus demografi adalah kondisi struktur penduduk yang di dominasi oleh usia prouktif. Kondisi bonus demografi sangatlah langka, maka sangat beruntunglah jika kita mengalaminya”

Tifatul Sembiring (Mantan Mentri Komunikasi dan Informatika)

“Upaya luhur dalam mengdukasi generasi muda tentang bonus demografi dapat menjadi peran dalam mengoptimalkan bonus demografi demi mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera”

Fasli Jalal (Mantan Kepala BKKBN)

Bonus Demografi adalah Peluang Sekali Seumur bangsa yang harus dimanfaatkan”

Siti Meiningsih (Mantan Direktur Pengeloaan Dan Peyediaan Informasi Republik Indonesia)

Memahami Pengertian Bonus Demografi

Setelah menuliskan kata mereka tentang bonus demografi kali ini kita akan beranjak pada sebuah seputar pembahasan menganai bonus demografi yang memang menjadi sebuah pembahasan penting bagi Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak para ahli yang memprediksi Indonesia akan benar-benar sejahtera dengan adanya bonus demografi. Bagimana tidak , jika bonus demografi dimaksimalkan usia produktif yang mencapai 44,98% dari jumlah penduduk Indonesia akan membawa angin besar dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai sebuah Negara yang amat sangat besar.

Namun tak khayal istilah bonus demografi sendiri banyak diantara kita, termasuk masyarakat yang belum menyadari bahkan untuk sekedar mengatahui apa itu bonus demografi? masih merasa kebingungan, maka perlu anda baca apa itu bonus demografi menurut beberapa ahli (disini) singkatnya istilah bonus demografi berasal dari dua kata, yaitu Bonus dan Demografi.

Bonus dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia masa kini, karya dari Marhijanto (1999) adalah ongkos atau gaji diluar perjanjian. Dengan istilah sesederhana tersebut dari arti bonus tentunya bisa dipahami sebagai sebuah keuntungan yang luar biasa.

Sedangkan istilah kedua, yakni, “Demografi” dalam pembahasan Bonus Demografi dapat dipahami melalui asal muasalnya terlebih dahulu tentang kata demografi yang bermula dari dua istilah dalam bahsa latin, yakni Demos dan Nomos, demos bermakna sebagai rakyat dan nomos bermakna menulis. Relefansinya demos dan Nomos memiliki arti catatan menganai rakyat atau penduduk.

Lebih jauh lagi, melalui kamus United Bations Multiligual Demografphic (dalam Kominfo, 2012) mengartikan demografi sebagai studi ilmiah tentang kependudukan, terutama terkait dengan jumlah penduduk, struktur serta perkebangan penduduk dalam sebuah Negara.

Lantas pertanyaan yang timbul apakah manfaat mempelajari demografi? Padahal hanya sekedar catatan kependudukan saja. Ternyata manfaat mempelajari demografi bukan hanya sekedar catatan atau tulisan namun akan sangat berguna bagi suatu Negara dalam menentukan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga dapat dinilai bahwa pembangunan itu apakah mendorong atau justru menjadi beban bagi kemajuan karena memilki dampak yang kurang berarati bagi masyarakat.

Kapan Bonus Demografi terjadi di Indonesia?

Penjelasan diatas telah mengulas secara singkat seputar pembahasan mengenai bonus demografi. Selanjutnya dalam buku “Siapa Mau Bonus? Pelung demografi Indonesia” yang diterbitkan Kominfo Tahun 2012 banyak memprediksi bahwa bonus demografi di Indonesia puncaknya akan terjadi pada tahun 2028 sampai tahun 2031 dengan arti pada saat tahun 2028-2031, satu (1) usia seseorang yang tidak prosuduktif (0-15 dan 60 lebih) akan ditanggung oleh dua (2) orang lebih usia seseorang yang prukduktif (Usia 15-60 tahun).

Dengan masa perjalanan sampai menjadi puncak bonus demografi adalah sebagai berikut:

Tahun 1971 satu (1) orang usia produktif akan menanggung satu (1) orang usia tidak prosuktif dan pada tahun 2.000 dua (2) orang usia produktif akan menanggung satu (1) orang usia tidak prosuktif hingga sampai puncaknya yakni pada tahu 2028 satu (1) usia seseorang yang tidak prosuduktif (0-15 dan 60 lebih) akan ditanggung oleh dua (2) orang lebih usia seseoarang yang prukduktif (Usia 15-60 tahun).

Dan dapat dikatakan bahwa pada saat ini, tahun 2016 adalah masa transisi bonus demografi.

Apa Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Bonus Demografi di Indonesia?

Upaya pemerintah dalam mendukung dan mesukseskan bonus demografi di Indonesia sebenarnya sangatlah banyak. Misalnya saja bila memahami lebih jeli lagi, apa yang dilakukan pemerintah khususnya dengan program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi memlalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau KIS (Kartu Indonesia Sehat) memilki hubungan erat dengan bonus demografi. Karena biar bagaimanapun juga kesehatan dan pendidikan menjadi penilaian dalam IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sehingga diluar pro kontra kebijakan KIS dan KIP bisa dipahami bahwa kebijakan itu sangat berguna bagi kesuksesan bonus demografi di Indonesia.

Belum lagi menenggok upaya pemerintah menggelontorkan dana negara begitu besar dalam upaya meningkatkan wirausaha. Yang dinilai wirausaha dengan industri kreatif berpengaruh besar untuk memanfaatkan usia produktif agar lebih maksimal. Sebab fungsi wirausaha memiliki dua hal penting dalam kacamata bonus demografi, pertama: secara ekonomi seoarang wirausaha dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain karena akan terlahir jiwa-jiwa yang mandiri. kedua: secara sosial, seoarang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi orang lain.

Kabar gembiranya, berbagai upaya pemerintah dalam menciptakan wirausaha sepanjang tahun terus mengalami peningkatan. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Per Bulan Februari tahun 2014 jumlah wirausaha di Indonesia mencapai 44, 20 juta orang dari 118, 17 juta orang penduduk di Indonesia yang bekerja. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari Jumlah Tahun 2013 menurut BPS yakni sebesar 44, 01 Juta orang.

Kebijakan Pemerintah yang lain, yang dapat di Dukung dalam Rangka Mensukseskan Bonus Demografi.

Diantara kebijakan pemerintah yang dapat di dukung dalam rangka mensukseskan bonus demografi dalam pembahasan kali ini ada dua hal. Mengingat Indonesia memang Negara yang amat sangat kaya (Baca: Bangga Dengan Indonesia). Bukan hanya sumber daya alamnya namun juga kaya akan budaya, hal inilah setidaknya kebijakan yang dapat dilakukan tersebut, yaitu meningkatkan sektor pariwisata dan sumber daya kelautan karena hal itu dapat mengangkat kualitas dan kuantitas pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, selengkapnya baca seputar pembahasan peluang pariwisata dan kalautan.

Negara yang Sukses Dengan Bonus Demografi

Memanfaatkan peluang bonus demografi di Indonesia dengan meningkatakan wirausaha, memaksimalkan pariwisata dan juga pembangunan wilayah kelautan bisa menjadi iktiar dalam mensukseskan bonus demografi di Indonesia.

Karena setiap Negara yang pernah sukses dengan bonus demografi memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya adalah Negara Korea Selatan yang jaya dengan bonus demografi melalui upaya memanfaatkan para generasi mudanya untuk berkeratifitas dengan pembentuakan sebuah wadah yang menginpirasi yakni, Korean Wave (Alasan Korea Selatan Sukses Dengan Bonus Demografi)

Source: Memahami Bonus Demografi – seputar pembahasan

Peraturan Tentang Kesehatan

Berbicara tentang kesehatan, tentu kita tidak bisa mengesampingkan konsep dan definisi yang dikeluarkan secara resmi Kementerian Kesehatan untuk publik. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Belajar Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini masyarakat atau penduduk suatu wilayah. Di tingkat pusat maupun daerah, angka IPM menunjukkan ukuran kinerja yang dipakai untuk mengevaluasi proses pembangunan sumber daya manusia. Wajar jika angka ini dapat dijadikan ukuran, karena dimensi penyusunnya adalah kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak.

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Demikian menurut UNDP, badan PBB yang menangani urusan pembangunan. Dengan kata lain, tujuan tersebut dapat dicapai dengan memperbanya pilihan-pilihan yang dapat dimiliki manusia.

Masih menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choices of people). Indikator ini diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). UNDP memilih tiga aspek pembangunan manusia yang paling mendasar untuk mendapatkan angka tersebut, yakni umur panjang dan sehat (longevity), pengetahuan (knowledge), serta standar hidup layak (decent living standard).

Penggunaan Metode Baru

UNDP sudah mengubah metodologi sejak tahun 2010 dan merevisinya satu tahun kemudian. Beberapa negara, di antaranya Filipina dan India juga mulai mengikuti mengaplikasikannya. Bahkan, untuk India sudah melakukannya pada tahun 2011.

Di Indonesia, apa perbedaannya antara metode baru dan lama?

  • Dimensi kesehatan: tetap menggunakan angka harapan hidup (e0)
  • Dimensi pengetahuan: angka melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah, sedangkan rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan
  • Dimensi standar hidup layak: tetap menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, tetapi dengan perubahan pendekatan. Metode lama memanfaatkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan metode baru angka Produk Nasional Bruto (PNB).
  • Penghitungan agregat nilai IPM: metode lama menggunakan rata-rata hitung sedangkan metode baru rata-rata ukur.

Di Indonesia, beberapa hal yang menjadi pendorong penerapan metode baru adalah:

  • Tersedianya data angka harapan hidup saat lahir (e0) hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 (SP2010).
  • Adaya perubahan penimbang (weight) dalam Susenas, yakni MYS dan EYS.
  • Perubahan proksi indikator daya beli

Selain itu, ada beberapa hal yang membuat metode baru ini unggul dibanding metode sebelumnya. Pertama, metode baru ini menggunakan indikator yang lebih tepat, seperti PNB yang menggantikan PDB di mana PNB lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Demikian pula untuk indikator angka melek huruf yang diganti karena sudah tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

(bersambung)