Alternatif Pengukuran Kerawanan Pangan

Oleh Amiek Chamami (Kasi Pengolahan Subdit Statistik Rumah Tangga Biro Pusat Statistik)

The Economics Intelligent Unit (IEU) baru-baru ini merilis Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index-GFSI) 2017.  Indonesia di peringkat 69/70 dengan skor 51,3,. Ini artinya posisi negara kita naik sedikit dibandingkan pada tahun 2016 dengan peringkat 71 dan skor 50,7. Peningkatan peringkat dan skor tersebut tidak mengurangi risiko ancaman kerawanan pangan yang membesar seiring dengan perubahan iklim, permintaan terhadap bahan bakar nabati yang lebih besar, dan votalitas harga pangan.

Badan Ketahanan Pangan (BKP), sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan, memiliki beberapa indikator untuk mengukur kerawanan pangan. Salah satunya adalah  Angka Rawan Pangan (ARP). ARP dihitung berdasarkan data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (Susenas KP) yang mencatat konsumsi rumah tangga selama seminggu. Banyaknya konsumsi rumah tangga dikonversi menjadi kalori. Batasan angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kkal/orang/hari (WNPG VIII, 2004), dan batasan rawan pangan adalah 1.400 Kkal/orang/hari (70% dari AKG).

ARP tahun 2012 sampai dengan 2016 cenderung menurun. Tahun 2012 ARP tercatat sebesar 19,52%, tahun 2014 sebesar 16,94% dan di tahun 2016 sebesar 12,64%. Penurunan tersebut sejalan dengan fokus pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi pada pembangunan infrastruktur dan tol laut. Fokus pembangunan dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dan membuka akses wilayah atau pulau terpencil. Lancarnya distribusi barang dan terhubungnya wilayah terpencil menyebabkan akses masyarakat terhadap pangan semakin besar.

Permasalahannya adalah apakah indikator yang digunakan dapat menggambarkan  perubahan yang terjadi di masyarakat. Indikator seharusnya mampu menangkap perubahan atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi juga bukan indikator yang sensitif terhadap intervensi atau program-program pemerintah yang dilaksanakan sesaat saja.

Indikator ARP dihitung menggunakan pendekatan kalori yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pendekatan konsumsi kalori sangat dipengaruhi oleh struktur, aktivitas dan keadaan anggota rumah tangga. Keberadaan balita, ibu hamil dan anggota rumah tangga yang sedang diet berpengaruh terhadap kalori yang dikonsumsi.

Sayang ARP tidak memperhitungkan struktur, aktivitas dan keadaan anggota rumah tangga. Selain itu, ARP sangat sensitif terhadap intervensi pemerintah. Penyaluran beras sejahtera (Rastra) dan program bantuan sosial lainnya yang berdekatan dengan pengumpulan data Susenas berpotensi meningkatkan konsumsi kalori masyarakat.

Penerapan FIES

Untuk itu, badan pangan dunia (FAO) sejak tahun 2013 mensosialisasikan instrumen baru untuk mengukur kerawanan pangan. Instrumen tersebut adalah Food Insecurity Experienced Scale (FIES) atau Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. FIES digunakan untuk mengukur kerawanan pangan sedang dan berat. Indikator kerawanan pangan yang dihasilkan dari FIES merupakan salah satu indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sejak disosialisasikan empat tahun lalu, penggunaan instrumen ini sudah meluas di 150 negara.

FIES sendiri terdiri dari serangkaian pertanyaan yang menanyakan pengalaman seseorang terhadap kelaparan yang pernah mereka alami. Pembentukan instrumen didasarkan kenyataan bahwa kerawanan pangan tidak terjadi secara mendadak. Proses tersebut diawali dengan rasa khawatir karena tidak memiliki cukup makanan, jika keadaan tidak berubah maka akan diikuti perubahan pola makan karena sumber makanan terbatas, dan akhirnya penurunan konsumsi makanan di rumah tangga.

Proses terjadinya kerawanan pangan tersebut diterapkan pada delapan pertanyaan. Tiga pertanyaan pertama merujuk pada pengalaman kerawanan pangan ringan karena timbulnya kekhawatiran kekurangan pangan. Tiga pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan pengalaman kerawanan pangan sedang yang merujuk pada perubahan pola makan. Sedangkan dua pertanyaan terakhir mengenai pengalaman kerawanan pangan berat yang diakibatkan tidak makan dalam satu hari. Pengalaman kerawanan pangan yang ditanyakan berkaitan erat dengan ketiadaan uang atau sumber daya lainnya.

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya besar. Interpretasi data yang mudah mengakibatkan indikator yang dihasilkan dapat dikomunikasikan kepada pengguna data. Tingkat keparahan kerawanan pangan yang dihasilkan dapat diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan kelompok masyarakat tertentu. FIES dapat menggambarkan siapa dan dimana kerawanan pangan terjadi. FIES juga tidak sensitif terhadap intervensi pemerintah karena jangka waktu pengalaman yang ditanyakan adalah selama setahun yang lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengimplementasikan instrumen FIES pada Susenas Maret 2017, karena besarnya kebutuhan indikator kerawanan pangan dari sisi akses terhadap pangan. Implementasi instrumen juga bertujuan melengkapi indikator SDGs.

Penghitungan kerawanan pangan dari FIES mungkin memberikan hasil yang berbeda dengan hasil ARP. FIES memberikan gambaran kerawanan pangan dari sisi yang berbeda mengenai akses masyarakat terhadap pangan. Instrumen FIES memperhitungkan akses terhadap pangan dari seluruh ketersediaan pangan yang ada di rumah dan di alam. Perspektif ketersediaan pangan di alam yang tidak tergambarkan pada indikator kerawanan pangan lainnya.

Keberagaman pengukuran kerawanan pangan dapat memberikan persepsi yang utuh terhadap fenomena kerawanan pangan yang terjadi di setiap daerah. Upaya untuk mengukur, memantau dan mengurangi kerawanan pangan sering dari satu sisi saja. Ukuran kelaparan seharusnya memberikan perspektif  multisektoral yang terintegrasi.

Informasi mengenai distribusi dan tingkat keparahan kerawanan pangan seharusnya mencerminkan keadaan masyarakat dan  lokasi yang paling terkena dampak. Pada akhirnya semua berujung pada kemauan politik, perancangan kebijakan yang efektif dan penargetan alokasi sumber daya. Dukungan dari sektor lain juga sangat dibutuhkan karena kerawanan pangan sangat berkaitan dengan ketersediaan air bersih, sanitasi layak dan pemeliharaan kesehatan.

Sumber:

http://analisis.kontan.co.id/news/alternatif-pengukuran-kerawanan-pangan

Advertisements

Tarik-Ulur Upah Minimum

Oleh Razali Ritonga, Kapusdiklat Badan Pusat Statistik (BPS)

Penetapan upah minimum kerap diwarnai tarik ulur antara buruh dan pengusaha, dan hal ini tampaknya menjadi fenomena rutin menjelang tutup tahun. Buruh menilai bahwa upah yang ditetapkan terlalu rendah meski secara faktual selalu mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Besarnya upah pada 2017, misalnya, mengalami peningkatan sebesar 8,25 persen dibandingkan tahun lalu. Adapun besaran kenaikan upah sebesar itu didasarkan pada komponen inflasi sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen. Continue reading

Percepatan Pembangunan Manusia

Penulis: Razali Ritonga Kapusdiklat BPS RI Alumnus Georgetown University, Amerika Serikat, Jurusan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

KOMITMEN pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita ketiga kiranya patut diapresiasi. Komitmen pemerintah itu, antara lain, tecermin dari pemberlakuan kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Jokowi pada November tahun lalu. Secara faktual, pemberlakuan ketiga kartu itu juga sejalan dengan pembangunan manusia yang berdimensi kesehatan (melalui KIS), pengetahuan (melalui KIP), dan daya beli (melalui KKS). Namun, upaya pemerintah itu barangkali perlu ditingkatkan lagi, terutama dari sisi alokasi anggaran. Hal itu mengingat pada tataran global, meski nilai indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat, dari sisi peringkat menurun bila dibandingkan dengan tahun lalu. Continue reading

Bonus Demografi: Kaya Sebelum Menua

Oleh Kadir Ruslan

Indonesia sedang mengalami apa yang disebut dengan “bonus domografi” (demographic dividend). Suatu kondisi kependudukan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan menurunnya proporsi penduduk usia tidak produktif (< 15 tahun dan 65+ tahun). Struktur penduduk yang menguntungkan ini berdampak pada mengecilnya rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan (dependency ratio) penduduk usia produktif. Continue reading

Penambahan Angkatan Kerja Baru di Provinsi Jawa Tengah

Erisman, M.Si, Kabid Statistik Sosial, BPS Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Yang Digunakan

Mulai tahun 2014 angka penduduk yang digunakan adalah angka penduduk berdasarkan Angka Proyeksi Penduduk 2010-2035 berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang telah di launching oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 29 Januari 2014. Sebelumnya data penduduk yang digunakan tahun 2013 ke bawah baik berupa Publikasi maupun Berita Resmi Statistik (BRS) masih menggunakan angka estimasi penduduk berdasarkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2000 ke 2010. Continue reading

Proyeksi Penduduk, Mercusuar Pembangunan Negara

Seiring dengan di-launching-nya Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, tepat pukul 14.00 WIB, 29 Januari 2014, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengumumkan bahwa penduduk Indonesia di tahun 2035 diproyeksi sebesar 305,6 juta. Diluncurkannya salah satu produk BPS ini dihadapan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, gubernur, dan media massa merupakan komitmen tinggi pemerintah terhadap perencanaan pembangunan ke depan. Seberapa penting data proyeksi penduduk bagi pembangunan? Berikut ulasan mendalam bersama Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Razali Ritonga. Continue reading

Kinerja Menteri Susi dalam Angka

Oleh Kadir Ruslan, Bekerja di Badan Pusat Statistik (BPS)

Belakangan ini, isu perombakan kabinet (reshuffle) bertiup semakin kencang. Kinerja sejumlah menteri Kabinet Kerja dinilai tidak memuaskan. Meski lumrah, reshuffle galibnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, apalagi semangat bagi-bagi kekuasaan. Dalam masalah ini, evaluasi secara obyektif terhadap kinerja menteri harus dikedepankan. Continue reading

Bonus Demografi dan Ancaman Middle Income Trap

Oleh Kadir Ruslan

Saat ini, Indonesia tengah berada dalam bayang-bayang ancaman middle income trap. Suatu kondisi ketika sebuah negara yang telah berhasil memasuki kelompok middle income terjebak dalam stagnasi pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, negara tersebut tak juga beranjak menjadi negara maju (high income country). Kondisi seperti ini banyak dialami oleh negara-negara di kawasan Amerika Latin. Continue reading

Menghargai Pangan Kita

Oleh Kadir Ruslan

Indonesia, dengan jumlah penduduk ditaksir mencapai 252 juta orang dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Memang kondisi kita belum separah negara-negara di Benua Afrika. Ketersediaan pangan kita boleh dibilang masih aman. Tapi, kian bergantungnya negeri ini pada produk pangan impor (mentah dan olahan) merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan kita. Continue reading