”Infinity War” dan SDGs

Oleh Setyo Budiantoro

Thanos memiliki kekhawatiran seperti halnya Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), sumber daya bumi tidak akan cukup memenuhi kebutuhan semua manusia. Akan tetapi, jalan keluar untuk mengatasi sangatlah berbeda. Thanos mengambil jalan pintas. Dalam Infinity War, dia memusnahkan sebagian manusia. SDGs sebaliknya lebih optimistis. Melalui transformasi global yang dilakukan bersama, kehidupan manusia bisa berkelanjutan. Continue reading

Advertisements

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Data

Oleh Yanuar Nugroho

Hari ini tak berlebihan mengatakan bahwa nilai tambah dan dampak dari sebuah organisasi ditentukan kemampuan mengelola data dan informasi. Hal ini berlaku baik di sektor privat maupun publik.

Bayangkan bagaimana industri keuangan dan perbankan, yang didominasi perusahaan besar dan penuh rezim regulasi yang kompleks, diusik oleh sekelompok mahasiswa yang berhasil menyalurkan dana kepada masyarakat di lapisan terbawah dengan nilai yang signifikan. Beroperasi sejak 2010, Amartha, perusahaan peer to peer lending, berhasil menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 100.000 pengusaha kecil dan rumah tangga dengan nilai total Rp 410,5 miliar.

Hal yang mengagumkan dari angka tersebut adalah bagaimana pinjaman disalurkan tanpa harus mengonversi peminjam menjadi seorang nasabah sebagaimana di bank. Tanpa proses know-your- customer yang lazim diberlakukan di bank-bank konvensional, Amartha berhasil mengelola pinjaman dengan tingkat ketepatan waktu pembayaran mencapai 99,84 persen. Angka fantastis ini bahkan sulit dicapai oleh bank konvensional yang menerapkan serangkaian proses kompleks untuk menentukan pemberian pinjaman kepada kreditor.

Apa kuncinya? Data! Data adalah kunci bagaimana Amartha melakukan due diligence pada calon peminjam. Alih-alih due diligence dilakukan pada identitas kreditor, riwayat pekerjaan, dan lain-lain, Amartha mengompilasi dan menganalisis data termudah yang dapat disediakan calon peminjam hingga pada akhirnya memberikan kesimpulan kepada manajemen terkait kemampuan bayar calon kreditor tersebut.

Sama halnya dengan sektor publik. Membandingkan beberapa pemerintah daerah dengan kualitas program dan efektivitas belanja anggaran yang baik, kita akan menemukan satu benang merah: pemanfaatan data yang berkualitas untuk pengambilan keputusan. Sebut saja Unit Smart City Jakarta yang berhasil memberikan informasi kepada Gubernur DKI dalam menyusun berbagai macam kebijakan, atau bagaimana signifikannya peran aplikasi penganggaran berbasis performa yang digunakan Wali Kota Surabaya yang berdampak pada tingginya efektivitas program dan perbaikan pelayanan publik.

Sayangnya, tidak semua pemerintah daerah seperti DKI atau Surabaya. Juga, tidak di semua sektor pembangunan pemerintah memiliki data yang berkualitas. Mulai dari jumlah kapal pengangkut ikan, penghuni lembaga pemasyarakatan, hingga beras dan penerima bantuan sosial, data masih menjadi perdebatan.

Akan tetapi, kabar baiknya, pemerintah menangkap arti penting data berkualitas tersebut. Pemerintah sadar berbagai kekurangan dalam menghasilkan data berkualitas tersebut dan saat ini tengah berupaya menghasilkan kebijakan perbaikan tata kelola data. Tak berlebihan jika disebut revolusioner mengingat tingginya dampak yang akan dihasilkan oleh perbaikan tata kelola data tersebut. Kebijakan itu adalah kebijakan satu data Indonesia.

Upaya perbaikan

Setidaknya ada tiga tantangan besar dalam pengelolaan data di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah saat ini. Pertama, belum adanya standar format dan metodologi data, ketidaksinkronan data, dan ketiadaan metadata. Kedua, data yang dihasilkan pemerintah sulit diperoleh pengguna, baik masyarakat maupun pemerintah sendiri. Saat ini, siapa pun yang memerlukannya, bahkan sesama instansi pemerintah, harus membuat perjanjian tertulis atau sekurang-kurangnya nota kesepahaman (MOU). Ketiga dan paling kompleks adalah adanya penyimpanan data yang dilakukan oleh individu pengelolanya dengan mekanisme koordinasi antar-pengelola yang sangat rendah.

Padahal, data tumbuh setiap hari, setiap jam, setiap menit. Tidak jarang, data juga bersifat tak terstruktur (unstructurised data), tetapi data itu dibutuhkan untuk diperiksa, dianalisis, dan diolah untuk menopang suatu program atau kebijakan.

Karena itu, kebijakan satu data memiliki sejumlah tujuan penting. Di antaranya adalah strukturisasi regulasi dan institusionalisasi pengelolaan data, serta integrasi data kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara ke dalam satu portal data sehingga menghasilkan suatu set data terbuka (open data) pemerintahan.

Harapannya, tersedia suatu mahadata (big data) yang diproduksi, dikelola, dan disimpan oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi mana pun, termasuk di lingkungan pemerintahan sendiri. Dengan demikian, setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan didasarkan pada basis data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam diam, sebenarnya kebijakan satu data sudah mulai diinisiasi. Sejak Maret 2017, pemerintah menyusun tim dan membuat proyek percontohan pengelolaan satu data di kementerian-kementerian terpilih. Sejak awal 2018, rencana ini sudah dipaparkan kepada Presiden supaya kebijakan ini memiliki dukungan politik dan hukum yang kuat mengingat penting dan strategisnya kebijakan satu data ini. Kebijakan ini memerlukan suatu landasan hukum berupa peraturan presiden (perpres), termasuk untuk pembentukan ”panitia” yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses ini.

Prinsip satu data

Dalam membangun kebijakan satu data, terdapat tujuh prinsip pengelolaan data yang menjadi basis penyusunan regulasi. Prinsip-prinsip tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek perkembangan teknologi, undang-undang lain yang terkait dengan data, termasuk pertimbangan keamanan data digitalnya.

Prinsip pertama bersandar pada sistem statistik nasional. Prinsip kedua, mengutamakan kebebasan informasi publik. Dalam dua prinsip ini, terkandung aspek metodologi dan filosofis di mana publik atau masyarakat dilindungi kepentingannya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berurusan dengan kepentingan umum. Di sinilah kedaulatan publik atau kedaulatan rakyat terhadap ketersediaan data dilindungi dan diatur.

Prinsip ketiga, menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Hak ini sudah diatur dalam UU sehingga bangunan kebijakan satu data juga tidak boleh menghilangkan penghormatan terhadap hak cipta dan kepemilikan intelektual atas data.

Sementara prinsip keempat, pendasaran kebijakan pada sistem informasi geospasial wilayah RI. Seperti halnya prinsip kedaulatan negara, kita memiliki ruang lingkup kewilayahan atau spasial yang harus dijaga dan dilindungi dalam urusan data. Prinsip kelima sampai ketujuh terkait dengan urusan kebijakan fiskal dalam satu data, pertimbangan otonomi daerah dan desentralisasi, serta adanya perlindungan terhadap keamanan pribadi dan data komersial.

Empat manfaat

Kebijakan satu data yang sekarang sedang digodok oleh pemerintah dan pihak-pihak yang relevan, jika dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara ideal, sekurang-kurangnya akan memberi empat manfaat.

Pertama, meningkatkan kapasitas dan keterampilan para produsen data pada setiap satuan kerja di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, akan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Dalam dunia digital hari ini di mana data diproduksi setiap detik, tantangan terbesar adalah menyajikan data yang berkualitas, yakni yang dapat diolah menjadi informasi untuk pengambilan kebijakan.

Kedua, memperkuat peran Badan Pusat Statistik sebagai acuan pengelolaan dan pemanfaatan statistik pembangunan dan meningkatkan fungsi Badan Informasi Geospasial sebagai satu-satunya referensi menyangkut data spasial. Penguatan dua lembaga ini akan mengurangi silang sengkarut yang selama ini terjadi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan eksekusi kegiatan yang berakibat terjadinya ketidakefisienan.

Ketiga, mempermudah pekerjaan berbagi-pakai data (data sharing) untuk kepentingan internal lembaga/kementerian atau antarorganisasi. Hal tersebut sekaligus menjadikan data sebagai tulang punggung dalam pemerintahan yang terbuka. Siapa pun yang memerlukan dapat memanfaatkan data yang sudah tersedia dan bisa diakses secara mudah.

Keempat, meningkatkan kredibilitas pemerintahan lewat kebijakan pembangunan yang tepat. Kebijakan seperti itu harus didasarkan pada bukti dan data, bukan melulu pertimbangan politis, apalagi semata-mata intuisi pembuat kebijakannya.

Di era digital, seluruh aspek hidup manusia mengandalkan data. Demikian pula bagi negara dan pemerintah yang harus hadir bagi rakyatnya dalam wujud yang baru, yakni keandalan dan akurasi data untuk pembangunan. Hanya dengan itu, cita-cita republik mendapatkan makna baru: menuju satu nusa dan satu bangsa, melalui satu data.

Yanuar Nugroho
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia

Sumber: https://kompas.id/baca/opini/2018/10/16/satu-nusa-satu-bangsa-satu-data/

 

Membaca Indeks Pembangunan Manusia untuk Indonesia

Oleh: Wahyu Susilo
22 September 2018

Pada 14 September 2018, Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan laporan terbaru mengenai Indeks Pembangunan Manusia. Tidak seperti biasanya, jika pada tahun-tahun sebelumnya, laporan Indeks Pembangunan Manusia disertai dengan tema-tema spesifik, tahun ini laporan hanya menampilkan perkembangan statistik terbaru berdasarkan kondisi pembangunan manusia di 189 negara pada 2017. Continue reading

Pelajaran dari Demografi Masa Kolonial

Oleh: Jousairi Hasbullah Statistisi Pensiunan BPS; Lulusan Flinders University, Australia
3 September 2018

Hasil Sensus Penduduk 1930, di masa kolonial, memberi banyak pelajaran. Betapa bangsa yang besar, tetapi dengan mudah dikuasai oleh bangsa kecil. Terlepas dari pemberontakan yang heroik di beberapa tempat, secara umum anak-anak bangsa ini, dari perspektif demografis, ”dengan gembira” mendukung penjajah. Mengapa hal ini terjadi? Continue reading

Mosaik Statistik Desa

Oleh: Ivanovich Agusta
18 Agustus 2018

Sebetulnya, desa semakin maju atau mundur? Badan Pusat Statistik merilis kemiskinan perdesaan menurun dan pendapatan orang miskin meningkat (Kompas, 16/7/2018). Namun, inflasi perdesaan dilaporkan melejit bersamaan dengan ketimpangan ekonomi (Kompas, 2-3/8/2018).

Keraguan mencuat lantaran tiap data ditinjau sebagai tabel terpisah. Padahal, lebih tepat melihatnya sebagai rangkaian puzzle (mosaik) yang bakal membentuk gambaran lengkap desa.

Menyusun mosaik statistik desa patut dimulai dari potongan informasi kenaikan pendapatan warga. Sepanjang September 2017-Maret 2018, pendapatan golongan 40 persen terbawah naik 2,93 persen. Dibandingkan dengan itu, ternyata kenaikan upah buruh tani dan buruh bangunan lebih rendah. Upah buruh tani hanya naik 2,29 persen, buruh bangunan sekadar bergeser 1,31 persen. Selisih angka itu menerangkan peran program pemerintah dalam menaikkan 0,64 persen sampai 1,62 persen pendapatan golongan miskin.

Ada program yang berstrategi menurunkan biaya hidup orang miskin, seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan beras murah. Perbaikan infrastruktur pedesaan juga mempercepat orang miskin mencapai tempat kerja. Program lainnya menyasar kumulasi pendapatan melalui upah proyek padat karya.

Berbiaknya pendapatan golongan bawah menurunkan 0,73 persen kemiskinan pedesaan sepanjang Maret 2017-2018. Ini setara mengentaskan 1,29 juta orang miskin. Indeks kedalaman kemiskinan juga turun jadi 2,37. Artinya, selisih pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan setipis Rp 35.000/kapita/bulan.

Golongan 40 persen menengah yang sejak 2016 mendominasi laju pendapatan justru sedikit merosot jadi 2,35 persen. Sebaliknya, golongan 20 persen teratas yang tumbuh negatif sejak 2016 kini mulai menyalip 4,95 persen. Sebab, pendapatan golongan teratas melaju lebih kencang daripada golongan bawah, ketimpangan pedesaan terungkit 0,004 menurut rasio Gini.

Dengan pendapatan seluruh golongan di pedesaan yang sama- sama meningkat, kenaikan rasio gini lebih tepat dimaknai sebagai penanda berbunganya ekonomi desa. Mesin pembangunan desa membesar sebagaimana dipamerkan dari lonjakan pendapatan desa se-Indonesia, dari Rp 24 triliun pada 2014 menjadi Rp 102 triliun pada 2017.

Simon Kuznets menjelaskan fenomena paradoksal ini sebagai kurva U terbalik. Di awal pembangunan wilayah pedesaan, peningkatan pendapatan warga diiringi peningkatan ketimpangan ekonomi. Indikasi perbaikan desa ditandai peningkatan indeks desa membangun, dari rata-rata 0,5662 pada 2014 menjadi 0,5947 pada 2018. Artinya, dari rata-rata desa tertinggal awal menuju gerbang desa berkembang. Orang miskin membelanjakan uangnya pada usaha perdagangan yang dimiliki elite desa. Kelak, setelah melangkah ke rata-rata desa mandiri, Kuznets meramalkan ketimpangan bakal turun. Saat itu, golongan bawah sudah kompeten dalam pekerjaannya dan punya waktu untuk berinovasi.

Mesin ekonomi desa mulai panas sejak 2017, sejalan berlipatnya pertumbuhan badan usaha milik desa (BUMDes) dari 15.000 menjadi 39.000. Inilah yang memanaskan inflasi pedesaan tahun ini jadi 3,15 persen antara Januari dan Juli 2018. Sebelum usaha ekonomi BUMDes menjamur, guyuran dana desa sepanjang 2015-2017 justru diikuti penurunan inflasi pedesaan tahunan, berturut-turut 5,8 persen, 4,56 persen, dan 2,76 persen.

Mengapa lonjakan inflasi pedesaan tahun ini beriringan dengan penurunan kemiskinan? Sebab, menurut Sajogyo, inflasi riil yang dialami orang miskin adalah kenaikan garis kemiskinan. Sepanjang September 2017- Maret 2018, garis kemiskinan hanya merambat 2,60 persen. Kenaikannya lebih rendah daripada pendapatan orang miskin (2,93 persen) sehingga mengentaskan 0,27 persen golongan papa ini.

Memeratakan kue pembangunan

Setelah rangkaian mosaik statistik merupa peningkatan ekonomi pedesaan, tantangannya adalah meningkatkan daya saing sembari memeratakan kue pembangunan desa.

Porsi pembiayaan pembangunan masih mendominasi separuh APBDes 2018. Selama ini 83 persen digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Komponen pembentuk daya saing ini diperkirakan tetap mampu mendukung penurunan biaya produksi di desa. Jika investasi pemerintah desa lewat penyertaan modal BUMDes dapat ditinggikan dari 0,8 persen pada 2017 jadi 20 persen mulai 2018, dapat diharapkan desa segera tinggal landas menuju kemandirian.

Nilai tambah produk pedesaan ditingkatkan melalui pengolahan pasca-panen, e-dagang, dan pembangunan kawasan pedesaan. E-dagang mengatasi biaya logistik sekaligus memutus peran perantara. Petani avokad di Soe, NTT, yang biasa menerima Rp 2.500/kg, kini memperoleh untung Rp 12.000/kg. Sebab, konsumennya langsung perorangan dari Jakarta yang bersedia membeli Rp 30.000/kg (termasuk ongkos kirim). Strategi merangkul korporasi sebagai offtaker produk BUMDes Bersama sudah mampu menggeliatkan produk unggulan kawasan pedesaan senilai Rp 22 triliun. Pendekatan kawasan meningkatkan skala ekonomi seraya menurunkan biaya tetap.

Pemerataan kue ekonomi paling efektif memanfaatkan basis data orang miskin. Dengan memenuhi aspek-aspek kekurangan keluarga miskin, Banyuwangi menurunkan kemiskinan dari 22 persen jadi 8 persen dalam delapan tahun. Bahan pembangunan juga sebanyak mungkin dari dalam desa dan kecamatan.

Ivanovich Agusta Sosiolog Pedesaan Kementerian Desa PDTT

Sumber: https://kompas.id/baca/opini/2018/08/18/mosaik-statistik-desa/

Pro-Kontra Angka Kemiskinan

Oleh: Rojani
1 Agustus 2018

Angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,82 persen yang diumumkan Badan Pusat Statistik pada 16 Juli 2018 disambut hangat disertai pro-kontra. Penye- babnya, angka kemiskinan satu digit menyentuh ”posisi ekonomis dan politis”.

Kenyataan ini menyebabkan kontroversi terhadap besaran angka kemiskinan di Indonesia sepertinya tak akan pernah berakhir. Kelompok tertentu menganggap angka yang dihitung BPS terlalu tinggi, sedangkan yang lain menganggap hitungan BPS sudah cukup representatif, kelompok lain lagi menganggap terlalu rendah dan tak mencerminkan kondisi sebenarnya. Continue reading