Tarik-Ulur Upah Minimum

Oleh Razali Ritonga, Kapusdiklat Badan Pusat Statistik (BPS)

Penetapan upah minimum kerap diwarnai tarik ulur antara buruh dan pengusaha, dan hal ini tampaknya menjadi fenomena rutin menjelang tutup tahun. Buruh menilai bahwa upah yang ditetapkan terlalu rendah meski secara faktual selalu mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Besarnya upah pada 2017, misalnya, mengalami peningkatan sebesar 8,25 persen dibandingkan tahun lalu. Adapun besaran kenaikan upah sebesar itu didasarkan pada komponen inflasi sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen. Continue reading

Percepatan Pembangunan Manusia

Penulis: Razali Ritonga Kapusdiklat BPS RI Alumnus Georgetown University, Amerika Serikat, Jurusan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

KOMITMEN pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita ketiga kiranya patut diapresiasi. Komitmen pemerintah itu, antara lain, tecermin dari pemberlakuan kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Jokowi pada November tahun lalu. Secara faktual, pemberlakuan ketiga kartu itu juga sejalan dengan pembangunan manusia yang berdimensi kesehatan (melalui KIS), pengetahuan (melalui KIP), dan daya beli (melalui KKS). Namun, upaya pemerintah itu barangkali perlu ditingkatkan lagi, terutama dari sisi alokasi anggaran. Hal itu mengingat pada tataran global, meski nilai indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat, dari sisi peringkat menurun bila dibandingkan dengan tahun lalu. Continue reading

Mengawal Momentum Penurunan Ketimpangan

Penulis: Razali Ritonga Kapusdiklat BPS RI,Alumnus Georgetown University,AS,Jurusan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

BADAN Pusat Statistik, Rabu (1/2), mengumumkan ketimpang­an pendapatan berdasarkan proksi pengeluaran menunjukkan penurunan. Hal itu terekam dari penurunan rasio Gini dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,394 pada September 2016. Angka rasio Gini berkisar 0-1 dengan nilai 0 berarti setiap orang memiliki pendapatan sama dan nilai 1 berarti hanya satu orang memiliki seluruh pendapatan.

Penurunan rasio Gini Maret-September 2016 itu sekaligus menunjukkan penurunan ketimpangan yang terjadi periode sebelumnya (September 2015-Maret 2016) terus berlanjut. Atas dasar itu, sangat diharapkan penurunan ketimpangan akan terus berlangsung hingga ke masa datang.

Patut dicatat, hadirnya momentum penurunan ketimpangan periode September 2015-Maret 2016, antara lain, berkat gencarnya pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Maka, upaya sama perlu terus dilakukan secara intensif sehingga pendapatan masyarakat, khususnya pada kelompok terbawah, semakin meningkat.

Soal aksesibilitas
Pembangunan infrastruktur menyebabkan aksesibilitas penduduk meningkat, terutama mereka yang selama ini sulit berusaha dan bekerja. Umumnya, mereka yang termasuk dalam kelompok ini ialah masyarakat pada kelompok terbawah.

Maka, dengan meningkatnya aksesibilitas penduduk kelompok terbawah dalam berusaha dan bekerja menyebabkan pendapatan mereka meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan, khususnya kelompok terbawah, pada gilirannya pengeluaran mereka turut meningkat. Tercatat, selama September 2015–September 2016 pengeluaran penduduk 40% terbawah meningkat sebesar 4,56%.

Diperkirakan, dengan diberlakukannya program pemerintah dalam mendistribusikan aset, lahan, dan modal kerja, selain pembangunan infrastruktur, aksesibilitas penduduk kelompok terbawah untuk berusaha dan bekerja akan kian meningkat sehingga ketimpangan semakin menurun. Diharapkan, pemerintah dapat mengawal berbagai program itu sehingga tepat sasaran khususnya pada daerah-daerah yang selama ini tertinggal, seperti perdesaan, terluar, terpencil, dan pedalaman.

Bahkan, agar berhasil optimal, pemerintah perlu memadukan berbagai program itu (redistribusi aset, lahan, dan modal) dengan berbagai program lainnya, seperti pengembangan kegiatan ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, pemerintah perlu memastikan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah digulirkan berjalan efektif dalam mendukung penduduk berusaha dan bekerja.

Pemangkasan dan pe­nertiban berbagai peraturan daerah (perda) yang menghambat berkembangnya kegiatan ekonomi perlu terus dilakukan meski diketahui bahwa sebagian dari perda itu diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Soal kapabilitas
Namun, aksesibilitas penduduk dalam berusaha dan bekerja pada waktunya akan mengalami kejenuhan dan sulit untuk ditingkatkan lagi. Hal itu terjadi karena faktor kapabilitas yang rendah sehingga tak mampu memanfaatkan terbukanya peluang untuk berusaha dan bekerja. Rendahnya kapabilitas penduduk, antara lain, akibat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman, serta derajat kesehatan yang rendah.

Ketimpangan kapabilitas penduduk, khususnya pada aspek pendidikan yang paling menonjol ialah antara perdesaan dan perkotaan. Rendahnya pendidikan di perdesaan, antara lain, terekam dari rata-rata lama sekolah (mean years of schooling/MYS) yang hanya sebesar 6,8 tahun atau setara tamat SD, sedangkan MYS di perkotaan sebesar 9,4 tahun atau selevel tamat SMP (BPS, 2013).

Rendahnya pendidikan di perdesaan diperkirakan sebagai salah satu faktor penyebab rendahnya pendapatan mereka. Secara faktual, hal itu terekam dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan bila dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Tercatat, angka kemiskinan di perdesaan menurut hasil Susenas September 2016 sebesar 13,96%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan sebesar 7,73%.

Namun, terbukanya peluang bekerja dan berusaha tidak serta-merta meningkatkan pendapatan. Artinya, angka pengangguran rendah bukan berarti kesejahteraan tinggi. Meski angka pegangguran di perdesaan, misalnya, lebih rendah bila dibandingkan dengan angka pengangguran di perkotaan, nyatanya angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi. Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan angka pengangguran di perkotaan sebesar 6,60%, sedangkan angka pengangguran di perdesaan sebesar 4,51%.

Maka, atas dasar itu, untuk mengawal momentum penurunan ketimpangan terus berlanjut, pemerintah masih perlu memberlakukan bantuan subsidi di samping pembangunan infrastruktur dan program redistribusi aset, lahan, dan modal usaha. Bantuan dan subsidi perlu diberikan bagi mereka yang bekerja tapi berpendapatan rendah dan bagi mereka yang sama sekali tidak mampu berusaha dan bekerja.

Meski selama ini pemerintah telah berupaya memberlakukan bantuan dan subsidi, serta belakangan dengan membangun infrastruktur dan meredistribusi aset, lahan, dan modal, penurunan ketimpangannya masih terbilang rendah. Selama September 2015-September 2016, berdasarkan rasio Gini, penurunannya hanya sebesar 0,008 poin, yakni dari 0,402 pada September 2015 menjadi 0,394 pada September 2016.

Sementara itu, dengan upaya penurunan ketimpangan yang hampir sama, pemerintah Brasil dapat menurunkan angka rasio Gini sebesar 0,2 poin per tahun sejak 1995. Secara kumulatif angka rasio Gini di Brasil menurun sebesar setengahnya bila dibandingkan dengan kondisi awal selama 1995-2004 (Soares, et al, 2006).

Maka, dengan mencermati pengalaman Brasil itu, masih terbuka ruang cukup lebar untuk menurunkan ketimpangan yang jauh lebih besar lagi di Tanah Air. Upaya itu barangkali bisa berhasil jika pemerintah secara konsisten melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk dalam berusaha dan bekerja serta menghindari berbagai bentuk penyimpangan.

Di masa mendatang, untuk mengatasi kejenuhan dalam aksesibilitas berusaha dan be­kerja, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kapabilitas penduduk, khususnya pendidikan dan kesehatan. Dengan cara itu diperkirakan, momentum penurunan ketimpangan akan terus berlangsung, bahkan dengan level penurunan yang jauh lebih besar.

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/news/read/90627/mengawal-momentum-penurunan-ketimpangan-1

Kesenjangan Bermuka Dua

Datang ke Indonesia untuk memberikan pencerahan tentang ”Mengapa Pasar Global Gagal untuk Mengikis Kesenjangan”, ekonom Amerika Serikat, Eric Stark Maskin, ternyata bisa menjabarkan hal yang sulit itu menjadi mudah di mata awam. Peraih Nobel Ekonomi 2007 itu seakan tak kenal lelah melayani berbagai sesi wawancara dan paparan.

Aula Universitas Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, tidak menyisakan satu pun tempat duduk kosong ketika acara diskusi dengan Eric Stark Maskin digelar, Minggu (15/1). Diskusi berlangsung seru, sampai-sampai sesi tanya-jawab harus dipotong karena penanya terus bermunculan.

”Kesenjangan, baik sosial maupun ekonomi yang selalu saling berhubungan, hanya bisa mengandalkan peran pemerintah setempat untuk bisa menguranginya. Ingat. Menguranginya. Kesenjangan tak pernah bisa dihilangkan sama sekali,” kata Maskin, yang meraih Nobel lewat peletakan dasar teori ekonomi tentang Teori Desain Mekanisme (Mechanism Design Theory).

Teori yang juga dipakai Maskin untuk membahas topiknya di Indonesia itu secara umum adalah bagian dari teori ekonomi mikro dan Teori Permainan (Game Theory). Desain mekanisme memikirkan bagaimana cara mengimplementasikan sebuah sistem yang paling baik untuk mengatasi masalah yang melibatkan banyak pihak, di mana tiap pihak memiliki kepentingan masing-masing. Teori ini sarat dengan unsur matematika yang tentu rumit di mata awam.

Siang itu, dengan gamblang Maskin menjabarkan teorinya hanya dalam waktu sekitar satu jam dalam sebuah diagram sederhana.

Menurut Maskin, kesenjangan terjadi terutama karena adanya berbagai tingkat kemampuan manusia di mana pun. Kemampuan manusia (skill) akan berhubungan dengan bagaimana seorang manusia hidup, berinteraksi dengan sesama dan mencari nafkah. Kesenjangan dalam jangka panjang menimbulkan berbagai masalah lain dalam kerangka sosial ekonomi.

”Bagaimanapun, cara mengatasi kesenjangan terutama adalah dengan pendidikan dan pelatihan,” papar Maskin yang datang ke Indonesia dalam program Bridges, yaitu program yang berusaha menciptakan kedamaian dan keharmonisan lewat dialog ilmu dan budaya di sejumlah negara.

Program Bridges yang diusung oleh International Peace Foundation, lembaga nirlaba yang berpusat di Vienna, Austria, berlangsung juga di beberapa negara ASEAN, yaitu Filipina, Malaysia, Kamboja,dan Vietnam. Peraih Nobel lain yang akan datang ke Indonesia dalam program Bridges pada Januari ini adalah Jose Manuel Barroso yang pada tahun 2012 meraih Hadiah Nobel untuk perdamaian dan demokrasi.

Pertumbuhan ekonomi

Menurut Maskin, ekonomi yang terus tumbuh juga makin menumbuhkan kesenjangan. Itu, lanjutnya, pernah dijabarkan oleh David Ricardo, ahli ekonomi politik, sejak 200 tahun lalu.

Pelatihan, ujar Maskin, selalu membutuhkan peran serta industri yang sudah berjalan karena pelatihan menyangkut cara melakukan sesuatu atau cara menggunakan sebuah alat. Pelatihan sifatnya spesifik dan kadang tidak bisa dibuat umum untuk sebuah tempat.

”Masalahnya, sebuah pabrik tidak selalu mau memberikan pelatihan dalam skala luas karena mereka berpikir bahwa makin terlatih seorang pekerja, peluang dia untuk lari ke perusahaan pesaing makin besar,” kata Maskin yang kemudian membuat hening ruangan.

Soal pendidikan, Maskin menegaskan bahwa itu menyangkut sistem total yang secara internasional berhubungan karena menyangkut ilmu-ilmu umum.

”Di sinilah memang hanya negara yang bisa berperan. Tentang pendidikan, regulasi dan sistem yang baik membuatnya jadi baik. Untuk pelatihan, sebuah negara bisa memacu sebuah pabrik untuk memberikan pelatihan dengan imbalan pengurangan pajak misalnya,” papar Maskin.

Pendidikan dan pelatihan, menurut Maskin, memang hal utama untuk mengurangi kesenjangan karena kesenjangan tidak akan mungkin dihilangkan sama sekali.

Terkait kesenjangan, Maskin menjabarkan dengan membagi kemampuan manusia dalam empat kelompok. Manusia dengan kemampuan tertinggi dinilai dengan angka 4. Selanjutnya dengan skala menurun, kemampuan manusia dinilai dengan angka 3 dan 2. Menurut Maskin, dalam penelitiannya, produktivitas mempunyai rumus O (output, keluaran) = M2 x S (M kuadrat kali S). M adalah kemampuan manajer, sedangkan S adalah kemampuan karyawannya.

Maskin menunjukkan, kalau kemampuan manajer dan karyawannya beda tipis, misalnya manajer 4 dan karyawan 3, akan didapat produktivitas lebih baik jika 4 bekerja dengan 3 dibandingan 4 dengan 4 dan 3 dengan 3.

Sebagai contoh, sebuah sistem terdiri dari 4, 4, 3, dan 3.

(42 x 3) + (42 x 3) = 96

sedangkan

(42 x 4) + (32 x 3) = 91.

Terlihat bahwa menggabungkan 4 dan 3 menghasilkan keluaran lebih baik daripada 4 dengan 4 atau 3 dengan 3.

Akan halnya di area di mana ada pekerja dengan level 2, misalnya ada 4, 4, 2, dan 2, maka:

(42 x 4) + (22 x 2) = 72

sedangkan

(42 x 2) + (42 x 2) = 64.

Menurut Maskin, saat ini masih sangat banyak tingkat kemampuan 2 di berbagai penjuru dunia. Sementara itu, banyak negara dengan kemampuan 4. Maka, yang terjadi adalah banyak negara maju membiarkan 2 tetap 2.

Kesenjangan kadang dibiarkan tetap kesenjangan bagi kelompok tertentu karena menguntungkan bagi mereka. Maka, bisa dikatakan bahwa kesenjangan bisa bermuka dua.

”Pendidikan yang baik akan membawa pekerja dengan level 2 menjadi 3. Selain akan mengurangi kesenjangan, hal itu akan menciptakan dunia yang lebih baik,” ujar Maskin.

Source: Kesenjangan Bermuka Dua

Peta Kemiskinan Indonesia

Dalam lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan kemiskinan nasional mengalami pasang surut dengan  kemiskinan perdesaan masih mendominasi.  Jumlah penduduk miskin perdesaan hampir dua kali lipat daripada jumlah penduduk miskin perkotaan.

Jumlah penduduk miskin perdesaan turun -0,71 persen per tahun sepanjang 2011-2016. Lebih cepat daripada penurunan penduduk miskin perkotaan yang hanya -0,66 persen per tahun. Continue reading

Kesenjangan Ketenagakerjaan

Memasuki 2017, liberalisasi sektor ketenagakerjaan di Tanah Air semakin gencar. Ironisnya, pemerintah kurang serius mengantisipasi efek negatifnya. Proses liberalisasi salah satunya lewat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Seluruh negara ASEAN sudah tentu mengedepankan keunggulan komparatif masing-masing. Namun, Pemerintah Indonesia belum sepenuh hati mengantisipasi pergerakan pekerja ahli atau terampil bagi kawasan dengan penduduk sekitar 600 juta orang. Continue reading

Bonus Demografi: Kaya Sebelum Menua

Oleh Kadir Ruslan

Indonesia sedang mengalami apa yang disebut dengan “bonus domografi” (demographic dividend). Suatu kondisi kependudukan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan menurunnya proporsi penduduk usia tidak produktif (< 15 tahun dan 65+ tahun). Struktur penduduk yang menguntungkan ini berdampak pada mengecilnya rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan (dependency ratio) penduduk usia produktif. Continue reading

Pendidikan, Pemuda dan Bonus Demografi

Saya ingin memulai tulisan pendek ini dengan sedikit refleksi: republik Indonesia sudah merdeka lebih dari 69 tahun. Kita telah bersama menikmati hasil kemerdekaan berikut dengan perjuangan panjang para pendiri bangsa. Dibalik hasil kemerdekaan yang telah kita nikmati itu, ada satu hal yang tak boleh kita lupa: republik ini didirikan oleh kaum terdidik. Kaum tercerahkan. Continue reading

Bonus Demografi Menjadi Bencana Nasional

Pertumbuhan penduduk usia produktif yang mencapai puncaknya pada 2035 nanti merupakan tantangan berat bagi Indonesia.

indopos.co.id – Pertumbuhan penduduk usia produktif yang mencapai puncaknya pada 2035 nanti merupakan tantangan berat bagi Indonesia. Dilihat dari aspek kesehatan, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono mengatakan perlu adanya kontrol sejak dari sekarang terhadap masyarakat usia muda. Jika tidak, bisa dipastikan bonus demografi menjadi bencana nasional.

Untuk itu, Anung melihat pentingnya peran Usaha Kesehatan Sekolah sebagai lembaga yang mampu melakukan pengontrolan ini. Mengingat unit tersebut ada di tiap sekolah dan terintegrasi dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Sehingga dianggap bisa melakukan pemeliharaan terhadap generasi harapan Indonesia.

”Bonus demografi tersebut di satu sisi bisa menjadi pendongkrak tingkat kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan Indonesia. Namun di sisi lain dapat menjadi pemicu masalah bila tak diintervensi dengan baik sejak mereka masih menjadi anak usia sekolah dan remaja,” tutur Anung di acara Evaluasi Akselerasi UKS 2016 di Jakarta, Selasa (7/6).

Langkah ini didukung data Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkaan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dan remaja berada di sekolah. Rinciannya yakni SD atau Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 92 persen, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah dengan presentase 70 persen dan SMA, SMK dan Madrasah Alawiyah 50 persen. Sehingga intervensi dari segi kesehatan dinilai efektif dilakukan melalui UKS.

Dijelaskan Anung, program yang telah terealisasi di bidang pendidikan kesehatan mayoritas melalui ekstrakulikuler. Selain itu ada pula bimbingan Perilaku Hidup Bersih (PHBS) dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. ”Saya harapkan dari pertemuan ini akan menghasilkan kesepakatan aksi yang konkrit, terukur sehingga mudah dievaluasi,” kata Anung.

Secara tak kasat mata, banyak masalah kesehatan menyerang generasi muda Indonesia. Kategori masalah utamanya seputar kesehatan mental mereka. Lingkungan keluara dan pergaulan yang tidak kondusif mampu membuat anak-anak terserang penyakit mental.

Bahkan, dikatakan Anung, tak sedikit memiliki keinginan bunuh diri. Masalah keluarga dan tekanan lingkungan menjadi penyebab utama niat buruk itu. Nah, revitalisasi UKS bisa menjadi perisai utama mencegah masalah tersebut.

Ada kaitan dengan pengembangan UKS dengan pembinaan mental siswa di sekolah. Sekolah-sekolah di Jawa bahkan sudah memulai melakukan pengukuran terhadap mental siswanya. ”Ini (pengukuran ketahanan mental) sangat penting di sekolah-sekolah, sehingga guru bisa mengenali sejak dini potensi anak didiknya mengalami stres,” tutur Anung.

Terpisah, Direktur Kesehatan Keluarga Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Eni Gustina membeberkan data tentang keinginan bunuh diri siswa. Dari 10.000 lebih sample,  ada 650 siswa SMP dan SMA yang ingin mengakhiri hidupnya. Adapun survey dijelaskan Eni tak menggambarkan secara jelas latar belakang keinginan itu.

Namun garis besar penyebab niat bunuh diri adalah kurangnya komunikasi anak dengan lingkungan keluarga. ”Kemungkinan besar anak-anak ini kurang kasih sayang atau perhatian orang tua. Ada yang mengaku punya tekanan mental, bahkan ingin bunuh diri,” pungkasnya. (adn)

Source: Bonus Demografi menjadi bencana nasional