Petani Kekinian Sebagai Alternatif Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Oleh Ibrahim Adrian Nugroho (Analisis pada Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia)

HAMPIR di setiap akhir ta­hun kita banyak men­de­ngar berita demon­s­tra­si buruh yang terkait dengan ke­tidakpuasan mereka ter­ha­dap Upah Minimum Regional (UMR). Demontrasi tersebut se­b­agian besar terjadi di kota-ko­ta besar yang merupakan pu­sat industri dan perdagangan.

Bi­la ditelisik lebih lanjut, ham­pir sebagian besar buruh yang be­kerja di perkotaan me­ru­pa­kan tenaga kerja migran yang ber­asal dari pedesaan. Di sisi lain, jumlah petani yang ada di pe­desaan terus berkurang. Data sta­tistik yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa jum­lah petani yang ada di Indonesia cen­derung terus menurun se­tiap tahunnya. Pada Agustus 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 38,88 ju­ta orang bekerja sebagai pe­ta­ni. Namun demikian, jumlah ter­sebut kini telah jauh ber­ku­rang menjadi hanya sebanyak 35,93 juta orang berdasarkan da­ta BPS per Agustus 2017. De­ngan kata lain, jumlah petani di In­donesia telah mengalami pe­nu­runan sebanyak 2,95 juta orang dalam kurun waktu 5 ta­hun terakhir.

Fenomena ini tidak bisa di­ang­gap ‘sepele’ karena petani me­miliki peran yang penting ba­gi ketersediaan pangan m­a­sya­rakat. Bila kita mencermati ki­nerja sektor pertanian di In­do­nesia yang masih terbilang le­mah, keengganan generasi muda un­tuk bekerja sebagai petani s­e­be­narnya merupakan hal yang wa­jar terjadi. Anggapan bahwa sek­tor pertanian merupakan sek­tor yang kurang ‘meng­ha­sil­kan’ memang tidak sepenuhnya sa­lah. Data BPS menunjukkan bah­w­a sektor pertanian mer­u­pa­kan sektor ekonomi dengan pro­duktivitas (rasio antara PDB dan jumlah tenaga kerja) te­re­n­dah.

Pada tahun 2016, pr­o­duk­ti­vi­tas sektor pertanian tercatat se­besar 44 juta Rupiah; jauh di ba­wah sektor industri dan per­­da­gangan dengan pro­­du­k­ti­vi­tas masing-masing sebesar 164 ju­­ta dan 61 juta Ru­piah. Re­n­dah­­nya pro­duktivitas ter­sebut pa­da akhir­nya juga me­­nye­bab­kan ren­dahnya ke­se­jah­teraan pe­tani. Hal tersebut ter­cer­min dari angka Ni­lai Tukar Petani (NTP) BPS yang seringkali ber­ada di ba­wah 100. Artinya, daya tu­kar dari produk pertanian le­bih ren­dah dibandingkan ba­rang dan jasa lainnyayang di­kon­sum­si oleh petani.

Salah satu cara yang dapat di­tem­puh untuk dapat me­ning­kat­kan produktivitas sektor per­tanian ialah intensifikasi per­modalan. Hingga saat ini, ki­ta dapat melihat bahwa kondisi sek­tor pertanian di Indonesia ma­sih sangat tradisional. M­i­nim­nya penggunaan teknologi ser­ta terbatasnya kemampuan tek­nis petani menyebabkan ren­dahnya produktivitas yang pa­da akhirnya menyebabkan ren­dahnya kesejahteraan pe­ta­ni.

Berdasarkan data Bank In­do­ne­s­ia, pangsa kredit yang di­be­ri­kan perbankan kepada sektor per­tanian per September 2017 ha­nya tercatat sebesar 6,95%; jauh lebih kecil dari sektor in­dustri dan perdagangan yang masing-masing memiliki pang­sa kredit sebesar 17,43% dan 20,95%. Padahal, sektor pe­r­ta­ni­an merupakan penyerap te­na­ga kerja terbesar di Indo­ne­sia. Per Agustus 2017, BPS men­ca­tat 29,69% atau hampir se­per­tiga dari seluruh tenaga ker­ja yang ada di Indonesia bekerja di sektor pertanian.

Tingginya ri­siko kredit me­ru­pakan salah sa­tu concern uta­ma yang me­nye­bab­kan bank cenderung enggan me­nya­­lur­kan modalnya ke sek­tor per­­ta­ni­an. Masih ba­nyak­nya la­han per­tanian yang belum ter­­se­r­ti­fi­kasi dengan baik me­nye­­bab­kan perbankan sulit un­­tuk men­da­patkan agunan yang ber­kua­litas sebagai salah s­a­tu per­sya­ratan administrasi yang wa­jib dipenuhi. Di lain pi­hak, ting­k­at kesadaran dan ke­m­a­­u­an da­ri petani untuk men­da­­pat­kan kre­dit juga masih ren­dah ka­rena ter­batasnya pe­nge­­ta­hu­an pe­tani mengenai produk-produk perbankan.

Dengan melihat berbagai ken­­­­dala tersebut, saat ini sudah mun­­­­cul inisiatif dari beberapa per­­­­usahaan besar untuk me­nya­­l­ur­­kan modal kepada petani m­e­­la­­lui skema kerja sama. Me­la­­lui ker­­ja sama tersebut, per­usa­­ha­an ber­tindak sebagai ‘pem­­bina’ pa­­ra petani dengan mem­­be­ri­kan sun­tikan modal mau­­pun alat dan mesin per­ta­ni­an (al­sin­tan) yang ‘ke­ki­ni­an’. Ti­dak ja­­­rang pu­la per­usahaan pe­m­­­bi­na mem­­be­ri­kan pe­­la­tih­­an teknis ber­sa­­ma de­ngan te­na­ga pe­­­nyuluh per­ta­ni­an untuk me­ning­ka­­t­kan ke­mam­pu­­­an pe­ta­ni.

Se­te­­­­lah me­ne­ri­ma ban­­­­tu­an, hasil pa­nen dari petani-petani tersebut di­­jual ke­­pa­da per­usahaan sesuai de­­ngan har­­ga yang telah di­­se­pakati. De­ngan ada­nya fa­­silitas dan ke­mam­­­pu­an yang memadai, pro­du­k­­­ti­vi­tas petani men­jadi lebih ting­­­gi sehingga vo­lume pro­­duk­si pun me­ning­kat. Hal ini pada gi­lir­an­nya mam­pu mampu men­da­tang­­kan penghasilan yang le­bih be­sar bagi petani.

Ti­dak ha­nya pe­tani, skema kerja sa­ma se­per­­ti ini juga memb­er­i­kan ke­un­tung­­­an tersendiri bagi per­usa­ha­­­an pembina. Beberapa ke­un­tung­­­an yang dapat dipetik oleh per­­­­usahaan diantaranya ke­mu­dah­­­an untuk men­da­pat­kan ­ba­han baku yang sesuai de­ngan stan­­­dar kualitas, proses se­leksi ba­­­han baku yang lebih efi­sien, ser­­­ta ketersediaan ba­han baku yang lebih stabil. Per­bank­an pun me­­rasa lebih nya­man un­tuk me­nya­­lurkan modal k­e­pada pe­tani se­­cara tidak lang­sung me­la­lui per­­usahaan pembinanya.

Beberapa contoh per­usa­ha­an yang telah sukses me­ne­rap­kan mo­del kerjasama seperti ini di­­­an­taranya PT Charoen Phok­­pand, PT Tiga Pilar Se­jah­te­r­a, dan PT Si­do Muncul yang ber­­lo­ka­­si Jawa Te­ngah. Sampai saat ini jumlah ter­s­ebut masih te­rus ber­­tambah se­jalan de­ngan se­ma­­kin ba­nyak­nya per­usa­haan-per­usahaan yang mu­l­ai me­ne­rap­­kan model ker­ja sa­ma se­ru­pa, khu­susnya ba­gi me­re­ka yang ber­­gerak di bi­dang ma­kanan
olah­­an.

Ke de­pan­nya, petani-pe­ta­ni yang sudah ma­ju di­­ha­rap­kan dapat me­ngem­­­bang­­kan pa­sar di luar per­usa­ha­an pem­bi­na­nya. Melihat hal ter­sebut, per­usa­haan pem­bi­na ju­ga perlu mem­­berikan pe­la­tih­an kepada pe­­tani untuk me­ning­­katkan va­lue added produk-produk per­ta­ni­­an me­re­ka se­hing­ga manfaat yang di­per­oleh pe­tani semakin besar.

Dengan semakin banyaknya con­­t­oh petani yang sukses, ge­ne­­ra­si muda akan semakin ter­ta­rik un­tuk menjadi petani. D­­e­ngan de­mikian, fenomena ur­ba­­­ni­sasi akan dapat berkurang de­ngan sen­dirinya. Anggapan m­a­sya­ra­kat yang selama ini me­man­dang bah­wa sektor ­per­ta­ni­an me­ru­pa­kan sektor yang ti­dak dapat mem­b­erikan peng­hi­dup­an yang la­yak lama kela­ma­an dapat ber­ge­ser. Lebih jauh la­gi, stabilitas ha­rga pangan akan da­pat ter­ca­pai sehingga laju inf­lasi nasional da­pat semakin terjaga.

*Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

Sumber: Koran Sindo, 30 November 2017 atau https://nasional.sindonews.com/read/1261766/18/petani-kekinian-sebagai-alternatif-upaya-penanggulangan-kemiskinan-1511981152

Advertisements

Alternatif Pengukuran Kerawanan Pangan

Oleh Amiek Chamami (Kasi Pengolahan Subdit Statistik Rumah Tangga Biro Pusat Statistik)

The Economics Intelligent Unit (IEU) baru-baru ini merilis Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index-GFSI) 2017.  Indonesia di peringkat 69/70 dengan skor 51,3,. Ini artinya posisi negara kita naik sedikit dibandingkan pada tahun 2016 dengan peringkat 71 dan skor 50,7. Peningkatan peringkat dan skor tersebut tidak mengurangi risiko ancaman kerawanan pangan yang membesar seiring dengan perubahan iklim, permintaan terhadap bahan bakar nabati yang lebih besar, dan votalitas harga pangan.

Badan Ketahanan Pangan (BKP), sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan, memiliki beberapa indikator untuk mengukur kerawanan pangan. Salah satunya adalah  Angka Rawan Pangan (ARP). ARP dihitung berdasarkan data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (Susenas KP) yang mencatat konsumsi rumah tangga selama seminggu. Banyaknya konsumsi rumah tangga dikonversi menjadi kalori. Batasan angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kkal/orang/hari (WNPG VIII, 2004), dan batasan rawan pangan adalah 1.400 Kkal/orang/hari (70% dari AKG).

ARP tahun 2012 sampai dengan 2016 cenderung menurun. Tahun 2012 ARP tercatat sebesar 19,52%, tahun 2014 sebesar 16,94% dan di tahun 2016 sebesar 12,64%. Penurunan tersebut sejalan dengan fokus pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi pada pembangunan infrastruktur dan tol laut. Fokus pembangunan dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dan membuka akses wilayah atau pulau terpencil. Lancarnya distribusi barang dan terhubungnya wilayah terpencil menyebabkan akses masyarakat terhadap pangan semakin besar.

Permasalahannya adalah apakah indikator yang digunakan dapat menggambarkan  perubahan yang terjadi di masyarakat. Indikator seharusnya mampu menangkap perubahan atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi juga bukan indikator yang sensitif terhadap intervensi atau program-program pemerintah yang dilaksanakan sesaat saja.

Indikator ARP dihitung menggunakan pendekatan kalori yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pendekatan konsumsi kalori sangat dipengaruhi oleh struktur, aktivitas dan keadaan anggota rumah tangga. Keberadaan balita, ibu hamil dan anggota rumah tangga yang sedang diet berpengaruh terhadap kalori yang dikonsumsi.

Sayang ARP tidak memperhitungkan struktur, aktivitas dan keadaan anggota rumah tangga. Selain itu, ARP sangat sensitif terhadap intervensi pemerintah. Penyaluran beras sejahtera (Rastra) dan program bantuan sosial lainnya yang berdekatan dengan pengumpulan data Susenas berpotensi meningkatkan konsumsi kalori masyarakat.

Penerapan FIES

Untuk itu, badan pangan dunia (FAO) sejak tahun 2013 mensosialisasikan instrumen baru untuk mengukur kerawanan pangan. Instrumen tersebut adalah Food Insecurity Experienced Scale (FIES) atau Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. FIES digunakan untuk mengukur kerawanan pangan sedang dan berat. Indikator kerawanan pangan yang dihasilkan dari FIES merupakan salah satu indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sejak disosialisasikan empat tahun lalu, penggunaan instrumen ini sudah meluas di 150 negara.

FIES sendiri terdiri dari serangkaian pertanyaan yang menanyakan pengalaman seseorang terhadap kelaparan yang pernah mereka alami. Pembentukan instrumen didasarkan kenyataan bahwa kerawanan pangan tidak terjadi secara mendadak. Proses tersebut diawali dengan rasa khawatir karena tidak memiliki cukup makanan, jika keadaan tidak berubah maka akan diikuti perubahan pola makan karena sumber makanan terbatas, dan akhirnya penurunan konsumsi makanan di rumah tangga.

Proses terjadinya kerawanan pangan tersebut diterapkan pada delapan pertanyaan. Tiga pertanyaan pertama merujuk pada pengalaman kerawanan pangan ringan karena timbulnya kekhawatiran kekurangan pangan. Tiga pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan pengalaman kerawanan pangan sedang yang merujuk pada perubahan pola makan. Sedangkan dua pertanyaan terakhir mengenai pengalaman kerawanan pangan berat yang diakibatkan tidak makan dalam satu hari. Pengalaman kerawanan pangan yang ditanyakan berkaitan erat dengan ketiadaan uang atau sumber daya lainnya.

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya besar. Interpretasi data yang mudah mengakibatkan indikator yang dihasilkan dapat dikomunikasikan kepada pengguna data. Tingkat keparahan kerawanan pangan yang dihasilkan dapat diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan kelompok masyarakat tertentu. FIES dapat menggambarkan siapa dan dimana kerawanan pangan terjadi. FIES juga tidak sensitif terhadap intervensi pemerintah karena jangka waktu pengalaman yang ditanyakan adalah selama setahun yang lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengimplementasikan instrumen FIES pada Susenas Maret 2017, karena besarnya kebutuhan indikator kerawanan pangan dari sisi akses terhadap pangan. Implementasi instrumen juga bertujuan melengkapi indikator SDGs.

Penghitungan kerawanan pangan dari FIES mungkin memberikan hasil yang berbeda dengan hasil ARP. FIES memberikan gambaran kerawanan pangan dari sisi yang berbeda mengenai akses masyarakat terhadap pangan. Instrumen FIES memperhitungkan akses terhadap pangan dari seluruh ketersediaan pangan yang ada di rumah dan di alam. Perspektif ketersediaan pangan di alam yang tidak tergambarkan pada indikator kerawanan pangan lainnya.

Keberagaman pengukuran kerawanan pangan dapat memberikan persepsi yang utuh terhadap fenomena kerawanan pangan yang terjadi di setiap daerah. Upaya untuk mengukur, memantau dan mengurangi kerawanan pangan sering dari satu sisi saja. Ukuran kelaparan seharusnya memberikan perspektif  multisektoral yang terintegrasi.

Informasi mengenai distribusi dan tingkat keparahan kerawanan pangan seharusnya mencerminkan keadaan masyarakat dan  lokasi yang paling terkena dampak. Pada akhirnya semua berujung pada kemauan politik, perancangan kebijakan yang efektif dan penargetan alokasi sumber daya. Dukungan dari sektor lain juga sangat dibutuhkan karena kerawanan pangan sangat berkaitan dengan ketersediaan air bersih, sanitasi layak dan pemeliharaan kesehatan.

Sumber:

http://analisis.kontan.co.id/news/alternatif-pengukuran-kerawanan-pangan

Kliping Berita BPS 17 November 2017

1. Investor Daily, halaman 10: “Jakarta Jadi Kota Paling Intoleran”

SETARA Institute, kemarin, merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2017 yang menyebut DKI Jakarta dengan nilai 2,30 termasuk kota dengan skor toleransi terendah. “Dari penelitian di 94 kota, ada 10 kota dengan nilai toleransi terendah yang memiliki skor di bawah 4,” kata peneliti Setara Institute, Halili, di Jakarta. Menurut dia, perubahan signifikan di DKI Jakarta ialah pada indikator pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, pernyataan pemerintah, dan tindakan nyata pemerintah. Kota dengan skor toleran tertinggi, kata Halili, ialah Manado (5,90). Halili mengatakan skor diperoleh dari penelitian data milik Badan Pusat Statistik, Komisi Nasional Perempuan, Setara Institute, dan referensi media massa. Continue reading

Perubahan Pola Konsumsi atau Persoalan Daya Beli?

Oleh Satyagraha

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2017 sebesar 5,06 persen, yang didukung oleh membaiknya kinerja ekspor maupun investasi.

Pada periode ini, ekspor tercatat tumbuh sebesar 17,27 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,11 persen, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga sebesar 6,01 persen, konsumsi rumah tangga 4,93 persen dan konsumsi pemerintah 3,46 persen.

Meski ekspor dan investasi menunjukkan tanda-tanda perbaikan sepanjang 2017, namun persoalan konsumsi rumah tangga yang makin melambat mulai menjadi perhatian tersendiri.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2017 sebesar 4,93 persen tercatat sedikit melambat dibandingkan triwulan II-2017 yang mencapai 4,95 persen. Realisasi itu bahkan lebih rendah dibandingkan periode triwulan III-2016 yang tercatat 5,01 persen.

Permasalahan ini menjadi penting karena konsumsi rumah tangga tercatat memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur PDB Indonesia yaitu mencapai 55,68 persen pada triwulan III-2017.

Perlambatan di sektor ini terlihat dari turunnya pertumbuhan dari komponen makanan dan minuman, pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga, dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan salah satu penyebab konsumsi rumah tangga tidak tumbuh optimal pada periode ini adalah karena adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat.

Ia menjelaskan saat ini mulai terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat dari yang awalnya bersifat pembelian barang atau ritel (non-leisure) kepada yang bersifat kegiatan waktu luang atau rekreasi (leisure).

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mempelajari terlebih dulu penyebab terjadinya kelesuan di sektor konsumsi rumah tangga, terkait kemungkinan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat.

Menurut dia, tidak ada persoalan daya beli yang mengganggu masyarakat, yang diduga menjadi penyebab konsumsi rumah tangga tidak tumbuh optimal dalam dua triwulan terakhir, terutama pada kelompok menengah atas.

Ia menduga fenomena lesunya konsumsi domestik ini terjadi karena perubahan pola konsumsi dari masyarakat menengah atas atau adanya aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya terekam oleh BPS. “Sebetulnya masyarakat atas yang memiliki daya beli, menyimpan uangnya di bank. Ini berarti masalah, apakah mereka berubah dari sisi pola konsumsi dan perubahan itu belum terekam dari seluruh konsumsi yang dicatat BPS? Itu yang kami mau pahami,” ujarnya.

Saat ini kelompok masyarakat menengah atas memiliki banyak simpanan tabungan di perbankan karena pertumbuhan tabungan di atas Rp 5 miliar dan jumlah dana pihak ketiga sedang meningkat.

Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini belum bisa menjelaskan alasan kelompok tersebut terlihat menahan belanja padahal tingkat kepercayaan konsumen sedang berada dalam kondisi yang tinggi.

Laju inflasi yang relatif rendah hingga menjelang akhir tahun seharusnya bisa menjadi insentif bagi masyarakat untuk berbelanja agar konsumsi rumah tangga tetap bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perekonomian.

Kelompok menengah bawah justru terindikasi mengalami gangguan daya beli dalam periode ini karena pertumbuhan upah di tingkat petani sangat rendah, sehingga dibutuhkan keterlibatan pemerintah.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kurang mampu yang telah dialokasikan secara rutin dalam APBN agar daya beli tetap terjaga dan pola konsumsi tidak terganggu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini kelompok menengah atas melakukan investasi di pasar saham, sebagai upaya dari pemanfaatan dana repatriasi dari program amnesti pajak.

Perubahan pola konsumsi ini yang belum sepenuhnya terekam dengan baik karena fenomena tersebut belum pernah terjadi sebelumnya di perekonomian Indonesia. “Sebetulnya memang ekonomi kita beberapa hal belum bisa dijelaskan dengan cukup baik. Misalnya coba lihat kurs yang memburuk karena persoalan global, tapi IHSG malah membaik. Itu tidak pernah kejadian di ekonomi kita,” ujar Darmin.

Selain itu, menurut dia, perubahan pola belanja dari konvensional menuju digital juga menjadi penyebab penutupan beberapa toko ritel dan turunnya kontribusi konsumsi rumah tangga kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Perlunya Pembenahan

Meski belum diketahui alasan sebenarnya dari turunnya kinerja konsumsi rumah tangga, namun rendahnya pertumbuhan komponen pengeluaran ini harus segera menjadi perhatian pemerintah.

Untuk itu, upaya pembenahan harus diupayakan, salah satunya dengan mulai menjaga daya beli dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional guna mendorong konsumsi domestik.

Peneliti lembaga Wiratama Institute Muhammad Syarif Hidayatullah menginginkan pemerintah agar mulai menyoroti persoalan daya beli masyarakat dalam rangka menggairahkan perekonomian nasional.

Tingkat upah yang stagnan selama beberapa tahun terakhir, lapangan pekerjaan baru yang mulai didominasi oleh pekerjaan setengah menganggur, hingga inflasi pangan yang masih relatif tinggi, bakal menggerus daya beli.

Selain itu, perlambatan ekonomi domestik dan permasalah ekonomi global, menyebabkan ketidakpastian untuk kalangan menengah atas, sehingga ekspektasi ekonomi ke depan dinilai kurang baik.

Senior Associate Director Research Colliers International Ferry Salanto menambahkan pemerintah perlu membuat kebijakan dalam rangk meningkatkan daya beli karena sangat penting sebagai upaya untuk melesatkan kinerja ritel yang saat ini dinilai sedang melesu. Saat ini tingkat kebutuhan masyarakat sedang meningkat, namun tidak diiringi oleh membaiknya tingkat penghasilan yang setara untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup.

Menurut Ferry, berdasarkan sejumlah kajian seperti dari Nielsen, konsumen ritel saat ini sudah mulai melakukan pengiritan dengan menurunkan biaya untuk kebutuhan tersier atau sekunder.

Bambang Brodjonegoro: Era Digitalisasi Berpotensi Tambah Jumlah Penangguran

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memprediksi, era digitalisasi akan memberikan dampak terhadap peningkatan pengangguran. Pasalnya, industri cepat atau lambat akan menggantikan peran manusia dengan teknologi.

Dia mengungkapkan, pihaknya sedang merumuskan program untuk mengantisipasi masalah sosial tersebut. Continue reading

Penganggur Lulusan Perguruan Tinggi Meningkat

Oleh Danang Firmanto
Koran Tempo, 26 Oktober 2017

Kampus belum berhasil menciptakan lingkungan kewirausahaan.

Jakarta – Angka pengangguran kalangan lulusan perguruan tinggi cenderung meningkat. Pada 2015, Badan Pusat Statistik mencatat lulusan kampus yang menganggur mencapai 374.868 orang. Jumlah itu meningkat menjadi 463.390 orang pada tahun lalu. Continue reading

Mengoptimalkan “Start-Up” Bisnis

Oleh Prof Dr. Apridar, S.E., M.S.I.
Koran Jakarta, 24 Oktober 2017

Perkembangan bisnis dewasa ini melaju begitu cepat. Teknologi mempercepat pertumbuhan dan mengubah konsep distribusi barang jasa pada waktu bersamaan. Kondisi demikian menandai kehadiran perusahan digital rintisan (start-up) Indonesia. Sebuah lembaga riset melansir start-up negeri ini menjadi incaran perusahaan modal ventura dunia. Continue reading

Mendorong Konsumsi di Akhir Tahun

Oleh Akbar Suwardi (Analis Bank Indonesia)

Konsumsi masyarakat merupakan share atau penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Prosentase konsumsi terhadap total perekonomian mencapai 55% atau jauh lebih besar bila dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah (9%) dan investasi (30%). Oleh sebab itu, tingkat pertumbuhan konsumsi harus ditungkatkan atau setidaknya terjaga untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan pemerintah. Continue reading

Komoditas Kemiskinan dan Kesenjangan

oleh Izzudin Al Farras Adha, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
Investor Daily Indonesia, 16 Oktober 2017

Menjelang tahun politik, isu kesejahteraan menjadi semakin seksi. Dengan hal tersebut, pemerintah bisa menjual jargon­jargon keberpihakan kepada rakyat kelas menengah ke bawah hingga pada akhirnya berharap bisa mendulang suara dalam pemilu mendatang. Tanda­tanda tersebut bisa terlihat dari rumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang diajukan pemerintah ke DPR pertengahan Agustus lalu. Continue reading

Memanfaatkan Bonus Demografi

Editorial Kompas, 13 Juli 2017

Indonesia menikmati bonus demografi hingga 2030 dan memasuki periode usia tua mulai 2045. Bonus itu hanya bermanfaat jika ditangani tepat.
Data Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010 (diralat, yang benar adalah Sensus Penduduk 2010), dan Survei Penduduk Antar Sensus 2015 memperlihatkan perubahan struktur penduduk. Secara nasional, piramida penduduk pada 2015 membesar di bagian penduduk berusia 10 hingga 54 tahun, menunjukkan tingginya jumlah penduduk usia produktif. Continue reading