Petani Kekinian Sebagai Alternatif Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Oleh Ibrahim Adrian Nugroho (Analisis pada Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia)

HAMPIR di setiap akhir ta­hun kita banyak men­de­ngar berita demon­s­tra­si buruh yang terkait dengan ke­tidakpuasan mereka ter­ha­dap Upah Minimum Regional (UMR). Demontrasi tersebut se­b­agian besar terjadi di kota-ko­ta besar yang merupakan pu­sat industri dan perdagangan.

Bi­la ditelisik lebih lanjut, ham­pir sebagian besar buruh yang be­kerja di perkotaan me­ru­pa­kan tenaga kerja migran yang ber­asal dari pedesaan. Di sisi lain, jumlah petani yang ada di pe­desaan terus berkurang. Data sta­tistik yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa jum­lah petani yang ada di Indonesia cen­derung terus menurun se­tiap tahunnya. Pada Agustus 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 38,88 ju­ta orang bekerja sebagai pe­ta­ni. Namun demikian, jumlah ter­sebut kini telah jauh ber­ku­rang menjadi hanya sebanyak 35,93 juta orang berdasarkan da­ta BPS per Agustus 2017. De­ngan kata lain, jumlah petani di In­donesia telah mengalami pe­nu­runan sebanyak 2,95 juta orang dalam kurun waktu 5 ta­hun terakhir.

Fenomena ini tidak bisa di­ang­gap ‘sepele’ karena petani me­miliki peran yang penting ba­gi ketersediaan pangan m­a­sya­rakat. Bila kita mencermati ki­nerja sektor pertanian di In­do­nesia yang masih terbilang le­mah, keengganan generasi muda un­tuk bekerja sebagai petani s­e­be­narnya merupakan hal yang wa­jar terjadi. Anggapan bahwa sek­tor pertanian merupakan sek­tor yang kurang ‘meng­ha­sil­kan’ memang tidak sepenuhnya sa­lah. Data BPS menunjukkan bah­w­a sektor pertanian mer­u­pa­kan sektor ekonomi dengan pro­duktivitas (rasio antara PDB dan jumlah tenaga kerja) te­re­n­dah.

Pada tahun 2016, pr­o­duk­ti­vi­tas sektor pertanian tercatat se­besar 44 juta Rupiah; jauh di ba­wah sektor industri dan per­­da­gangan dengan pro­­du­k­ti­vi­tas masing-masing sebesar 164 ju­­ta dan 61 juta Ru­piah. Re­n­dah­­nya pro­duktivitas ter­sebut pa­da akhir­nya juga me­­nye­bab­kan ren­dahnya ke­se­jah­teraan pe­tani. Hal tersebut ter­cer­min dari angka Ni­lai Tukar Petani (NTP) BPS yang seringkali ber­ada di ba­wah 100. Artinya, daya tu­kar dari produk pertanian le­bih ren­dah dibandingkan ba­rang dan jasa lainnyayang di­kon­sum­si oleh petani.

Salah satu cara yang dapat di­tem­puh untuk dapat me­ning­kat­kan produktivitas sektor per­tanian ialah intensifikasi per­modalan. Hingga saat ini, ki­ta dapat melihat bahwa kondisi sek­tor pertanian di Indonesia ma­sih sangat tradisional. M­i­nim­nya penggunaan teknologi ser­ta terbatasnya kemampuan tek­nis petani menyebabkan ren­dahnya produktivitas yang pa­da akhirnya menyebabkan ren­dahnya kesejahteraan pe­ta­ni.

Berdasarkan data Bank In­do­ne­s­ia, pangsa kredit yang di­be­ri­kan perbankan kepada sektor per­tanian per September 2017 ha­nya tercatat sebesar 6,95%; jauh lebih kecil dari sektor in­dustri dan perdagangan yang masing-masing memiliki pang­sa kredit sebesar 17,43% dan 20,95%. Padahal, sektor pe­r­ta­ni­an merupakan penyerap te­na­ga kerja terbesar di Indo­ne­sia. Per Agustus 2017, BPS men­ca­tat 29,69% atau hampir se­per­tiga dari seluruh tenaga ker­ja yang ada di Indonesia bekerja di sektor pertanian.

Tingginya ri­siko kredit me­ru­pakan salah sa­tu concern uta­ma yang me­nye­bab­kan bank cenderung enggan me­nya­­lur­kan modalnya ke sek­tor per­­ta­ni­an. Masih ba­nyak­nya la­han per­tanian yang belum ter­­se­r­ti­fi­kasi dengan baik me­nye­­bab­kan perbankan sulit un­­tuk men­da­patkan agunan yang ber­kua­litas sebagai salah s­a­tu per­sya­ratan administrasi yang wa­jib dipenuhi. Di lain pi­hak, ting­k­at kesadaran dan ke­m­a­­u­an da­ri petani untuk men­da­­pat­kan kre­dit juga masih ren­dah ka­rena ter­batasnya pe­nge­­ta­hu­an pe­tani mengenai produk-produk perbankan.

Dengan melihat berbagai ken­­­­dala tersebut, saat ini sudah mun­­­­cul inisiatif dari beberapa per­­­­usahaan besar untuk me­nya­­l­ur­­kan modal kepada petani m­e­­la­­lui skema kerja sama. Me­la­­lui ker­­ja sama tersebut, per­usa­­ha­an ber­tindak sebagai ‘pem­­bina’ pa­­ra petani dengan mem­­be­ri­kan sun­tikan modal mau­­pun alat dan mesin per­ta­ni­an (al­sin­tan) yang ‘ke­ki­ni­an’. Ti­dak ja­­­rang pu­la per­usahaan pe­m­­­bi­na mem­­be­ri­kan pe­­la­tih­­an teknis ber­sa­­ma de­ngan te­na­ga pe­­­nyuluh per­ta­ni­an untuk me­ning­ka­­t­kan ke­mam­pu­­­an pe­ta­ni.

Se­te­­­­lah me­ne­ri­ma ban­­­­tu­an, hasil pa­nen dari petani-petani tersebut di­­jual ke­­pa­da per­usahaan sesuai de­­ngan har­­ga yang telah di­­se­pakati. De­ngan ada­nya fa­­silitas dan ke­mam­­­pu­an yang memadai, pro­du­k­­­ti­vi­tas petani men­jadi lebih ting­­­gi sehingga vo­lume pro­­duk­si pun me­ning­kat. Hal ini pada gi­lir­an­nya mam­pu mampu men­da­tang­­kan penghasilan yang le­bih be­sar bagi petani.

Ti­dak ha­nya pe­tani, skema kerja sa­ma se­per­­ti ini juga memb­er­i­kan ke­un­tung­­­an tersendiri bagi per­usa­ha­­­an pembina. Beberapa ke­un­tung­­­an yang dapat dipetik oleh per­­­­usahaan diantaranya ke­mu­dah­­­an untuk men­da­pat­kan ­ba­han baku yang sesuai de­ngan stan­­­dar kualitas, proses se­leksi ba­­­han baku yang lebih efi­sien, ser­­­ta ketersediaan ba­han baku yang lebih stabil. Per­bank­an pun me­­rasa lebih nya­man un­tuk me­nya­­lurkan modal k­e­pada pe­tani se­­cara tidak lang­sung me­la­lui per­­usahaan pembinanya.

Beberapa contoh per­usa­ha­an yang telah sukses me­ne­rap­kan mo­del kerjasama seperti ini di­­­an­taranya PT Charoen Phok­­pand, PT Tiga Pilar Se­jah­te­r­a, dan PT Si­do Muncul yang ber­­lo­ka­­si Jawa Te­ngah. Sampai saat ini jumlah ter­s­ebut masih te­rus ber­­tambah se­jalan de­ngan se­ma­­kin ba­nyak­nya per­usa­haan-per­usahaan yang mu­l­ai me­ne­rap­­kan model ker­ja sa­ma se­ru­pa, khu­susnya ba­gi me­re­ka yang ber­­gerak di bi­dang ma­kanan
olah­­an.

Ke de­pan­nya, petani-pe­ta­ni yang sudah ma­ju di­­ha­rap­kan dapat me­ngem­­­bang­­kan pa­sar di luar per­usa­ha­an pem­bi­na­nya. Melihat hal ter­sebut, per­usa­haan pem­bi­na ju­ga perlu mem­­berikan pe­la­tih­an kepada pe­­tani untuk me­ning­­katkan va­lue added produk-produk per­ta­ni­­an me­re­ka se­hing­ga manfaat yang di­per­oleh pe­tani semakin besar.

Dengan semakin banyaknya con­­t­oh petani yang sukses, ge­ne­­ra­si muda akan semakin ter­ta­rik un­tuk menjadi petani. D­­e­ngan de­mikian, fenomena ur­ba­­­ni­sasi akan dapat berkurang de­ngan sen­dirinya. Anggapan m­a­sya­ra­kat yang selama ini me­man­dang bah­wa sektor ­per­ta­ni­an me­ru­pa­kan sektor yang ti­dak dapat mem­b­erikan peng­hi­dup­an yang la­yak lama kela­ma­an dapat ber­ge­ser. Lebih jauh la­gi, stabilitas ha­rga pangan akan da­pat ter­ca­pai sehingga laju inf­lasi nasional da­pat semakin terjaga.

*Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

Sumber: Koran Sindo, 30 November 2017 atau https://nasional.sindonews.com/read/1261766/18/petani-kekinian-sebagai-alternatif-upaya-penanggulangan-kemiskinan-1511981152

Advertisements

Kliping Berita BPS 17 November 2017

1. Investor Daily, halaman 10: “Jakarta Jadi Kota Paling Intoleran”

SETARA Institute, kemarin, merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2017 yang menyebut DKI Jakarta dengan nilai 2,30 termasuk kota dengan skor toleransi terendah. “Dari penelitian di 94 kota, ada 10 kota dengan nilai toleransi terendah yang memiliki skor di bawah 4,” kata peneliti Setara Institute, Halili, di Jakarta. Menurut dia, perubahan signifikan di DKI Jakarta ialah pada indikator pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, pernyataan pemerintah, dan tindakan nyata pemerintah. Kota dengan skor toleran tertinggi, kata Halili, ialah Manado (5,90). Halili mengatakan skor diperoleh dari penelitian data milik Badan Pusat Statistik, Komisi Nasional Perempuan, Setara Institute, dan referensi media massa. Continue reading

Kliping Berita BPS 25 Oktober 2017

Berikut adalah ringkasan beritanya:

 

1. Indopos, halaman 12 : “Ekspor Cakalang ke Jepang dan AS”
Maluku Utara (Malut) akhirnya bisa melakukan ekspor produk perikanan. Ekspor perdana ikan cakalang olahan ini dilakukan melalui Pelabuhan Tobelo Halmahera Utara (Halut) kemarin (24/10). Produk cakalang olahan yang dikenal dengan nama ikan kayu atau smokefish diekspor oleh CV Markindo Raya ke Jepang sebanyak 11 ton dengan nilai Rp 500 juta Ikan ini diproduksi dipabriknya diDesa Pace Tobelo Utara. Ekspor perdana dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malut Dwi Tugas Waluyanto. Data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor ikan Malut nol. Dan hari ini (kemarin, Red) Malut melakukan ekspor perdana ikan melalui kapal laut.

Continue reading

Kliping Berita BPS 18 Oktober 2017

Ringkasan berita:

1. Bisnis Indonesia, halaman 25: “Relokasi Donqkrak Ekspor”

Pabrikan tekstiI dan garmen mulai merasakan kenaikan permintaan dari pasar ekspor yang antara lain terdorong oleh efisiensi dari relokasi pabrik ke Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor tekstil dan garmen periode Januari—September tahun ini mencapai US$9,38 miliar. Angka itu naik 4,69% bila dibandingkan dengan ekspor tekstil periode yang sama tahun lalu senilai US$8,96 miliar. Continue reading

Kliping Berita BPS 17 Oktober 2017

1. Koran Tempo, halaman 17: “EKSPOR INDUSTRI PENGOLAHAN MELEMAH”

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tren ekspor industri pengolahan Tanah Air sepanjang tahun ini. Meski ekspor tahunan tumbuh 4,51 persen, pertumbuhan di sektor industri pengolahan terus menurun. Seperti yang terjadi pada September lalu, saat ekspor industri pengolahan melambat 8,44 persen dibanding pada bulan sebelumnya.” Selain pakaian dan tekstil, industri perhiasan, minyak hewan, dan minyak nabati mengalami penurunan,” kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, kemarin.  Menurut Suhariyanto, menurunnya ekspor manufaktur perlu disiasati oleh pemerintah dengan memperbanyak perjanjian dagang dengan negara sahabat atau mitra dagang nontradisional.

2. Republika, halaman 1: “Jakarta untuk Semua”

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (16/10). Dalam pidato publik pertamanya, Anies menjanjikan upaya menjadikan Jakarta, salah satu kota dengan ketimpangan ekonomi paling lebar di Indonesia, jadi kota yang adil bagi seluruh warga. Data BPS tentang ketimpangan ekonomi DKI, tercatat pada Maret 2017, poin rasio Gini mencapai 0,41. Angka itu, menurut pihak BPS, adalah salah satu yang terdalam di Indonesia.

3. Sindo, halaman 17: “Neraca Perdagangan SurplusUSDI,76 Miliar”

Badan Pusat Statistik(BPS) merilis neraca perdagangan Indonesia pada September 2017 surplus sebesar USD1,76 miliar. Periode Januari-Agustus 2017 tercatat juga mengalami surplus USD10,87 miliar. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, selama Agustus-September 2017 ada beberapa komoditas nonmigas yang mengalami penurunan dan ada juga beberapa komoditas yang mengalami peningkatan. Hal tersebut berpengaruh kepada total nilai ekspor dan impor selama September.

4. Investor Daily, halaman 14: “September, Rupiah Melemah 0,23 PErsen terhadap Dolar AS”

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rupiah mengalami depresiasi 0,23% terhadap dolar Amerika Serikat (AS) selama September 2017. Pada periode tersebut, level terendah nilai tukar rupiah tejadi di angka Rp 13.430,5 per dolar AS, sedangkan level tertinggi nilai tukar rupiah sebesar Rp13.185. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suharyanto menyatakan, meski terdepresiasi sebesar 0,23% terhadap dolar AS, namun rupiah terapresiasi terhadap tiga mata uang lain yaitu dolar Australia, euro, dan yen Jepang masing-masing sebesar 0,50%, 0,84%, dan 1,79%.

5. Bisnis Indonesia, halaman 26: “Upah Buruh Catatkan Peningkatan”

Badan Pusat Statistik mencatat upah buruh tani dan buruh bangunan pada September 2017 mengalami peningkatan baik dari sisi upah nominal maupun upah riil. Perlu diketahui, upah riil buruh menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima pekerja.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto memaparkan rata-rata upah nominal buruh tani pada September 2017 mencapai Rp50.213 per hari, naik 0,27% dibandingkan dengan pada bulan Agustus 2017 yang tercatat sebesar Rp50.079 per hari.

Continue reading

Kliping Berita BPS 16 Oktober 2017

1. Republika, halaman 14: “TTI Tekan Inflasi”

Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim keberadaan Toko Tani Indonesia (TTI) mampu mengendalikan harga pangan. Hal ini berkontribusi pula dalam menekan angka inflasi. Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada pekan kedua Oktober 2017, pergerakan harga pangan relatif stabil. Alasannya, kenaikan harga hanya berkisar 0,05 persen sampai 1,15 persen, bahkan ada penurunan harga di level 1,78 persen sampai 18,14 persen pada beberapa komoditas. Continue reading

Kliping Berita BPS 13 Oktober 2017

Berikut ini adalah ringkasan kliping berita BPS yang dihimpun oleh Humas BPS RI:

1. Kompas, halaman 23: “4,61 Juta Warga Jatim Miskin”Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/10), merayakan ulang tahun ke72 dengan upacara di Tugu Pahlawan. Meski ekonomi maju dan terus tumbuh, sebanyak 4,61 juta jiwa dari 40 juta warga daerah yang dahulu bernama “Brang Wetan” ini hidup dalam kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jatim, Pulau Madura dengan empat kabupaten (Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan) menjadi kantong kemiskinan. Kantong kemiskinan di daerah lain adalah Probolinggo, Tuban, dan Pacitan.

2. Harian Ekonomi Neraca, halaman 9: “Tiongkok dan AS Tujuan Terbesar Ekspor Banten”Badan Pusat Statistik mencatat Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) menjadi tujuan terbesar ekspor nonmigas Banten pada Agustus 2017 yang mencapai nilai masing-masing 127,05 juta Dolar AS dan 172,38 juta Dolar AS. “Nilai ekspor nonmigas Banten yang pada Agustus mengalami penurunan 0,58 persen dari 989,97 juta Dolar AS menjadi 984,21 juta Dolar AS itu, posisi kedua diduduki Jepang dengan nilai 80,47 juta Dolar AS,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten Agoes Soebeno di Serang, Kamis (12/10).

3. Harian Ekonomi Neraca, halaman 11: “Infrastruktur dan Konektivitas Pengaruhi Kinerja Ekspor”

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada sektor swasta dan pemerintah Indonesia yang berhasil melakukan peningkatan nilai ekspor sebesar 17,58% pada periode Januari-Agustus 2017 menjadi sebesar US$ 108,79 miliar. Presiden menilai, pencapaian tersebut antara lain dipengaruhi pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik(BPS), laju ekspor Indonesia pada Agustus 2017 mengalami peningkatan sebesar 19,24 persen jadi 15,21 miliar dolar AS, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

4. Republika, halaman 9: “Anies: Substansi Pemimpin Menepati Janji”

Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan kembali menegaskan akan menepati semua janji kampanye begitu dilantik pekan depan. Sebab, hal tersebut merupakan aspek utama dalam menjadi seorang pemimpin. Dalam kesempatan yang sama, Sandi mengaku termotivasi menjalankan amanah sebagai wagub. Menurut dia, pekerjaan utama yang mesti dituntaskan adalah membebaskan warga DKI Jakarta dari segala ketimpangan di sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,41 pada Maret 2017.

5. MetroTvNews.com : “Tingkat Hunian Kamar Hotel Bandar Lampung Turun”Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Bandar lampung selama Agustus 2017 tercatat 48,62 persen. Adapun angka itu turun 3,90 poin dibandingkan dengan di Juli 2017“TPK akomodasi lainnya di Agustus 2017 tercatat 46,65 persen turun 3,28 poin dibandingkan dengan Juli 2017 yang membukukan 49,93 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum, di Bandar Lampung, seperti dikutip dari Antara, Kamis 12 Oktober 2017.

Continue reading

Memanfaatkan Bonus Demografi

Editorial Kompas, 13 Juli 2017

Indonesia menikmati bonus demografi hingga 2030 dan memasuki periode usia tua mulai 2045. Bonus itu hanya bermanfaat jika ditangani tepat.
Data Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010 (diralat, yang benar adalah Sensus Penduduk 2010), dan Survei Penduduk Antar Sensus 2015 memperlihatkan perubahan struktur penduduk. Secara nasional, piramida penduduk pada 2015 membesar di bagian penduduk berusia 10 hingga 54 tahun, menunjukkan tingginya jumlah penduduk usia produktif. Continue reading

Tarik-Ulur Upah Minimum

Oleh Razali Ritonga, Kapusdiklat Badan Pusat Statistik (BPS)

Penetapan upah minimum kerap diwarnai tarik ulur antara buruh dan pengusaha, dan hal ini tampaknya menjadi fenomena rutin menjelang tutup tahun. Buruh menilai bahwa upah yang ditetapkan terlalu rendah meski secara faktual selalu mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Besarnya upah pada 2017, misalnya, mengalami peningkatan sebesar 8,25 persen dibandingkan tahun lalu. Adapun besaran kenaikan upah sebesar itu didasarkan pada komponen inflasi sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen. Continue reading

Percepatan Pembangunan Manusia

Penulis: Razali Ritonga Kapusdiklat BPS RI Alumnus Georgetown University, Amerika Serikat, Jurusan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

KOMITMEN pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita ketiga kiranya patut diapresiasi. Komitmen pemerintah itu, antara lain, tecermin dari pemberlakuan kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Jokowi pada November tahun lalu. Secara faktual, pemberlakuan ketiga kartu itu juga sejalan dengan pembangunan manusia yang berdimensi kesehatan (melalui KIS), pengetahuan (melalui KIP), dan daya beli (melalui KKS). Namun, upaya pemerintah itu barangkali perlu ditingkatkan lagi, terutama dari sisi alokasi anggaran. Hal itu mengingat pada tataran global, meski nilai indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat, dari sisi peringkat menurun bila dibandingkan dengan tahun lalu. Continue reading