Membaca Indeks Pembangunan Manusia untuk Indonesia

Oleh: Wahyu Susilo
22 September 2018

Pada 14 September 2018, Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan laporan terbaru mengenai Indeks Pembangunan Manusia. Tidak seperti biasanya, jika pada tahun-tahun sebelumnya, laporan Indeks Pembangunan Manusia disertai dengan tema-tema spesifik, tahun ini laporan hanya menampilkan perkembangan statistik terbaru berdasarkan kondisi pembangunan manusia di 189 negara pada 2017. Continue reading

Advertisements

Kerja Keras di Periode Bonus Demografi

Belajar ilmu ekonomi membekali saya dengan pengetahuan teknis mengenai pembangunan dan ekonomi. Ketika mendalami isu pembangunan saya juga terpapar dengan ide bahwa ada kaitan erat antara ekonomi, demografi, dan isu-isu kependudukan. Namun demikian, keterkaitan ini kerap menjadi substansi yang kadang terabaikan bahkan terlupakan. Continue reading

Pelajaran dari Demografi Masa Kolonial

Oleh: Jousairi Hasbullah Statistisi Pensiunan BPS; Lulusan Flinders University, Australia
3 September 2018

Hasil Sensus Penduduk 1930, di masa kolonial, memberi banyak pelajaran. Betapa bangsa yang besar, tetapi dengan mudah dikuasai oleh bangsa kecil. Terlepas dari pemberontakan yang heroik di beberapa tempat, secara umum anak-anak bangsa ini, dari perspektif demografis, ”dengan gembira” mendukung penjajah. Mengapa hal ini terjadi? Continue reading

Mosaik Statistik Desa

Oleh: Ivanovich Agusta
18 Agustus 2018

Sebetulnya, desa semakin maju atau mundur? Badan Pusat Statistik merilis kemiskinan perdesaan menurun dan pendapatan orang miskin meningkat (Kompas, 16/7/2018). Namun, inflasi perdesaan dilaporkan melejit bersamaan dengan ketimpangan ekonomi (Kompas, 2-3/8/2018).

Keraguan mencuat lantaran tiap data ditinjau sebagai tabel terpisah. Padahal, lebih tepat melihatnya sebagai rangkaian puzzle (mosaik) yang bakal membentuk gambaran lengkap desa.

Menyusun mosaik statistik desa patut dimulai dari potongan informasi kenaikan pendapatan warga. Sepanjang September 2017-Maret 2018, pendapatan golongan 40 persen terbawah naik 2,93 persen. Dibandingkan dengan itu, ternyata kenaikan upah buruh tani dan buruh bangunan lebih rendah. Upah buruh tani hanya naik 2,29 persen, buruh bangunan sekadar bergeser 1,31 persen. Selisih angka itu menerangkan peran program pemerintah dalam menaikkan 0,64 persen sampai 1,62 persen pendapatan golongan miskin.

Ada program yang berstrategi menurunkan biaya hidup orang miskin, seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan beras murah. Perbaikan infrastruktur pedesaan juga mempercepat orang miskin mencapai tempat kerja. Program lainnya menyasar kumulasi pendapatan melalui upah proyek padat karya.

Berbiaknya pendapatan golongan bawah menurunkan 0,73 persen kemiskinan pedesaan sepanjang Maret 2017-2018. Ini setara mengentaskan 1,29 juta orang miskin. Indeks kedalaman kemiskinan juga turun jadi 2,37. Artinya, selisih pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan setipis Rp 35.000/kapita/bulan.

Golongan 40 persen menengah yang sejak 2016 mendominasi laju pendapatan justru sedikit merosot jadi 2,35 persen. Sebaliknya, golongan 20 persen teratas yang tumbuh negatif sejak 2016 kini mulai menyalip 4,95 persen. Sebab, pendapatan golongan teratas melaju lebih kencang daripada golongan bawah, ketimpangan pedesaan terungkit 0,004 menurut rasio Gini.

Dengan pendapatan seluruh golongan di pedesaan yang sama- sama meningkat, kenaikan rasio gini lebih tepat dimaknai sebagai penanda berbunganya ekonomi desa. Mesin pembangunan desa membesar sebagaimana dipamerkan dari lonjakan pendapatan desa se-Indonesia, dari Rp 24 triliun pada 2014 menjadi Rp 102 triliun pada 2017.

Simon Kuznets menjelaskan fenomena paradoksal ini sebagai kurva U terbalik. Di awal pembangunan wilayah pedesaan, peningkatan pendapatan warga diiringi peningkatan ketimpangan ekonomi. Indikasi perbaikan desa ditandai peningkatan indeks desa membangun, dari rata-rata 0,5662 pada 2014 menjadi 0,5947 pada 2018. Artinya, dari rata-rata desa tertinggal awal menuju gerbang desa berkembang. Orang miskin membelanjakan uangnya pada usaha perdagangan yang dimiliki elite desa. Kelak, setelah melangkah ke rata-rata desa mandiri, Kuznets meramalkan ketimpangan bakal turun. Saat itu, golongan bawah sudah kompeten dalam pekerjaannya dan punya waktu untuk berinovasi.

Mesin ekonomi desa mulai panas sejak 2017, sejalan berlipatnya pertumbuhan badan usaha milik desa (BUMDes) dari 15.000 menjadi 39.000. Inilah yang memanaskan inflasi pedesaan tahun ini jadi 3,15 persen antara Januari dan Juli 2018. Sebelum usaha ekonomi BUMDes menjamur, guyuran dana desa sepanjang 2015-2017 justru diikuti penurunan inflasi pedesaan tahunan, berturut-turut 5,8 persen, 4,56 persen, dan 2,76 persen.

Mengapa lonjakan inflasi pedesaan tahun ini beriringan dengan penurunan kemiskinan? Sebab, menurut Sajogyo, inflasi riil yang dialami orang miskin adalah kenaikan garis kemiskinan. Sepanjang September 2017- Maret 2018, garis kemiskinan hanya merambat 2,60 persen. Kenaikannya lebih rendah daripada pendapatan orang miskin (2,93 persen) sehingga mengentaskan 0,27 persen golongan papa ini.

Memeratakan kue pembangunan

Setelah rangkaian mosaik statistik merupa peningkatan ekonomi pedesaan, tantangannya adalah meningkatkan daya saing sembari memeratakan kue pembangunan desa.

Porsi pembiayaan pembangunan masih mendominasi separuh APBDes 2018. Selama ini 83 persen digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Komponen pembentuk daya saing ini diperkirakan tetap mampu mendukung penurunan biaya produksi di desa. Jika investasi pemerintah desa lewat penyertaan modal BUMDes dapat ditinggikan dari 0,8 persen pada 2017 jadi 20 persen mulai 2018, dapat diharapkan desa segera tinggal landas menuju kemandirian.

Nilai tambah produk pedesaan ditingkatkan melalui pengolahan pasca-panen, e-dagang, dan pembangunan kawasan pedesaan. E-dagang mengatasi biaya logistik sekaligus memutus peran perantara. Petani avokad di Soe, NTT, yang biasa menerima Rp 2.500/kg, kini memperoleh untung Rp 12.000/kg. Sebab, konsumennya langsung perorangan dari Jakarta yang bersedia membeli Rp 30.000/kg (termasuk ongkos kirim). Strategi merangkul korporasi sebagai offtaker produk BUMDes Bersama sudah mampu menggeliatkan produk unggulan kawasan pedesaan senilai Rp 22 triliun. Pendekatan kawasan meningkatkan skala ekonomi seraya menurunkan biaya tetap.

Pemerataan kue ekonomi paling efektif memanfaatkan basis data orang miskin. Dengan memenuhi aspek-aspek kekurangan keluarga miskin, Banyuwangi menurunkan kemiskinan dari 22 persen jadi 8 persen dalam delapan tahun. Bahan pembangunan juga sebanyak mungkin dari dalam desa dan kecamatan.

Ivanovich Agusta Sosiolog Pedesaan Kementerian Desa PDTT

Sumber: https://kompas.id/baca/opini/2018/08/18/mosaik-statistik-desa/

Pro-Kontra Angka Kemiskinan

Oleh: Rojani
1 Agustus 2018

Angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,82 persen yang diumumkan Badan Pusat Statistik pada 16 Juli 2018 disambut hangat disertai pro-kontra. Penye- babnya, angka kemiskinan satu digit menyentuh ”posisi ekonomis dan politis”.

Kenyataan ini menyebabkan kontroversi terhadap besaran angka kemiskinan di Indonesia sepertinya tak akan pernah berakhir. Kelompok tertentu menganggap angka yang dihitung BPS terlalu tinggi, sedangkan yang lain menganggap hitungan BPS sudah cukup representatif, kelompok lain lagi menganggap terlalu rendah dan tak mencerminkan kondisi sebenarnya. Continue reading

Angka Kemiskinan Satu Digit

Oleh: Bagong Suyanto
1 Agustus 2018

Setelah empat tahun berkuasa, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak hanya dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit, tetapi juga sukses menurunkan angka ketimpangan sosial.

Seperti dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen dan lebih rendah dari September 2017 yang sebesar 10,12 persen. Di era Reformasi, baru pertama kali ini tingkat kemiskinan di Indonesia berhasil ditekan di bawah angka dua digit. Sebelumnya, tingkat kemiskinan selalu di atas 10 persen, bahkan mencapai 23,4 persen di 1999, atau selepas krisis 1997-1998.

Untuk rasio gini yang menggambarkan pemerataan pengeluaran, BPS mencatat selama periode September 2017-Maret 2018 angkanya 0,389. Rasio ini membaik dibandingkan Maret 2017 dan September 2017 yang 0,393 dan 0,391. Rasio gini pada Maret 2018 merupakan yang terendah sejak tujuh tahun terakhir.

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang memanas akibat perang dagang AS-China, kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS, dan situasi politik dalam negeri menyongsong Pemilu 2019, keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 25,95 juta orang per Maret 2018—dari 27,77 juta pada Maret 2017—tentu prestasi tersendiri. Selama tiga tahun terakhir, kebijakan dan program pembangunan yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, investasi sumber daya manusia (khususnya di pendidikan dan kesehatan), serta reformasi birokrasi, menurut pemerintah sudah berjalan pada jalurnya. Sejauh mana penurunan angka kemiskinan benar-benar berlangsung kontinu dan merefleksikan meningkatnya kadar keberdayaan masyarakat miskin?

Menurut BPS, sejumlah faktor memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain inflasi yang rendah, faktor yang tak kalah penting adalah kucuran bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada triwulan I-2018. Di samping itu, penyaluran program beras sejahtera (rastra) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) pada triwulan I-2018 yang sesuai jadwal, dengan realisasi distribusi rastra mencapai 99,62 persen pada Maret 2018, juga menjadi faktor yang mempercepat upaya penurunan penduduk miskin.

Faktor lain yang diduga membuat angka kemiskinan turun hingga satu digit adalah masa dilakukan survei BPS. Ketika survei dilakukan pada saat masa panen raya, tentu wajar jika jumlah penduduk miskin di Indonesia yang sebagian besar petani dan buruh tani menjadi turun.

Berbasis aset

Michael Sherraden (2015) dalam bukunya, Assets and the Poor: A New American Welfare Policy, menyatakan di luar kebijakan penyantunan modal usaha dan bantuan sosial yang sifatnya amal-karitatif, santunan kesejahteraan yang mendorong terjadinya akumulasi aset merupakan cara yang lebih baik untuk mengatasi kemiskinan ketimbang cara-cara yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan langsung konsumsi seperti dilakukan oleh pemerintah pada era sekarang ini ataupun era-era sebelumnya.

Fungsi aset di sini, menurut Sherraden, tidak semata-mata baik untuk dimiliki dan menjadi penyangga kelangsungan hidup masyarakat miskin, tetapi juga akan mampu menstimulasi berbagai macam konsekuensi perilaku, seperti meningkatkan stabilitas keluarga, membuat orang menjadi lebih fokus berusaha, memungkinkan masyarakat miskin berani mengambil risiko, menciptakan orientasi ke massa depan, meningkatkan pengaruh sosial, dan mendorong pengembangan kualitas SDM.

Berbeda dengan pendapatan (income) yang merujuk pada arus sumber daya dalam sebuah keluarga, atau sesuatu yang diasosiasikan dengan konsumsi terhadap barang dan jasa atau pelayanan serta terhadap standar hidup, yang dimaksud dengan aset merujuk pada jumlah kekayaan yang ada dalam keluarga dan implikasinya kemudian.

Jika kebijakan santunan bagi orang miskin biasanya dibangun dengan kerangka income statement, yang lebih mengedepankan arti penting stok keuangan dan akumulasi, maka kebijakan penanggulangan berbasis aset lebih dirancang berdasarkan kerangka neraca keuangan rumah tangga yang didasarkan pada arti penting tabungan, investasi, dan akumulasi aset ketimbang pada konsep pendapatan, pengeluaran, dan konsumsi.

Sherraden menyatakan aset yang dimiliki dan dibutuhkan masyarakat miskin tidak selalu berupa aset yang nyata, seperti tabungan, properti, dan peralatan produksi, tetapi bisa berupa aset tak nyata (intangible asset). Kemampuan mengakses sumber-sumber permodalan, kepemilikan modal sosial dan modal budaya, koneksi, dukungan organisasi, modal politis, dan sebagainya, meski tak kasatmata, itu semua niscaya akan sangat produktif mendorong peningkatan kadar keberdayaan masyarakat miskin daripada sekadar bantuan modal seperti selama ini dikembangkan pemerintah.

Untuk memastikan agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan mampu mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan, yang dibutuhkan adalah perbaikan pada kualitas belanja negara, khususnya dari sisi distribusi bantuan serta mengoptimalkan efektivitas berbagai dana yang dikucurkan ke masyarakat miskin dalam bentuk aset daripada sekadar bantuan modal usaha. Bantuan untuk si miskin seyogianya tak hanya dilihat sebagai bantuan kemanusiaan, tetapi lebih dipahami sebagai bentuk investasi ke masa depan.

Bagong Suyanto Guru Besar dan Dosen Kemiskinan dan Kesenjangan di Program Pascasarjana Ilmu-ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga

Sumber: https://kompas.id/baca/opini/2018/08/01/angka-kemiskinan-satu-digit-2/

Di Balik Angka Kemiskinan

Oleh: Anwar Abbas, Statistisi Ahli di BPS
25 Juli 2018

Juli 2017, Presiden Joko Widodo sempat gusar ketika Badan Pusat Statistik merilis data jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2017 yang mencapai 27,77 juta orang. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan periode September 2016 yang ”hanya” 27,76 juta orang. Kegusaran Presiden diakibatkan karena kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut disinyalir sebagai akibat keterlambatan penyaluran beras sejahtera kepada rumah tangga sasaran.

Benar saja, setelahnya pemerintah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 26,58 juta orang pada September 2017, dan menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018. Secara persentase, angka kemiskinan Indonesia berhasil menembus satu digit, yakni di angka 9,82 persen. Salah satu faktor yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyebab menurunnya angka kemiskinan tersebut adalah Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada triwulan I tersalurkan sesuai jadwal. Berdasarkan data Bulog, realisasi distribusi rastra pada Januari 2018 sebesar 99,65 persen, pada Februari 2018 sebesar 99,66 persen, dan pada Maret 2018 sebesar 99,62 persen.

Penurunan angka kemiskinan ini patut disyukuri dan sudah selayaknya kita memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keberhasilan itu. Hal ini tidak selayaknya digoreng menjadi komoditas politik, baik oleh mereka yang pro-pemerintah maupun bagi yang berada di pihak oposisi. Data seperti ini selayaknya dijadikan bahan untuk perencanaan dan evaluasi agar program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih baik ke depannya.

Pemerintah perlu mencermati indikasi ketergantungan naik dan turunnya angka kemiskinan pada program bantuan pemerintah sejenis rastra atau program bantuan non-tunai lainnya. Pasalnya, program seperti itu hanya memengaruhi dalam jangka pendek dan hanya menjangkau penduduk miskin yang berada di sekitar garis kemiskinan. Artinya, jika program-program tersebut dihentikan atau pendistribusiannya menjadi kurang lancar, mereka rentan untuk kembali menjadi miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan yang berada di angka 1,71 memberi gambaran bahwa masih banyak penduduk miskin yang berada jauh dari garis kemiskinan, golongan seperti inilah yang tidak bisa dientaskan jika hanya mengandalkan rastra atau program bantuan non-tunai lainnya. Mereka harus disentuh dengan program-program yang memberi efek jangka panjang terhadap kesejahteraan mereka. Hal ini juga untuk menepis tudingan bahwa pemerintah hanya mengakali survei BPS untuk kepentingan politik.

Fakta lain yang harus diperhatikan adalah ketimpangan antardaerah. Ada beberapa daerah yang persentase kemiskinannya berada jauh di atas persentase kemiskinan nasional. Sebut saja daerah Maluku dengan persentase kemiskinan sebesar 18,12 persen, Papua Barat sebesar 23,01 persen, dan Papua sebesar 27,74 persen. Ketimpangan tersebut bisa menjadi indikasi adanya ketimpangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan antardaerah di Indonesia.

Tantangan ke depan

Ke depannya, pemerintah masih memiliki pekerjaan berat untuk terus menjaga agar jumlah penduduk miskin tidak kembali naik. Selain terus menyalurkan bantuan-bantuan sosial sejenis rastra dan menjaga kelancaran distribusinya, pemerintah juga harus mampu menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan masyarakat, terutama komoditas-komoditas yang memberikan sumbangsih besar terhadap garis kemiskinan. Kenaikan harga beras yang cukup tinggi pada periode September 2017-Maret 2018 terbukti menjadi penghambat sehingga penurunan kemiskinan tidak secepat periode Maret 2017-September 2017.

BPS akan kembali mengadakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada September 2018. Kenaikan harga-harga menjelang dan saat bulan puasa, serta kenaikan harga beberapa komoditas, seperti telur dan ayam ras, akan terekam pada survei tersebut. Kenaikan harga-harga tersebut akan memicu inflasi, dan menurunkan daya beli masyarakat.

Jika tidak ada intervensi dari pemerintah, masyarakat yang hampir miskin atau yang berada sedikit di atas garis kemiskinan terancam kembali menjadi miskin. Pasalnya, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Sebagai masyarakat, kita tentu yakin dan percaya pemerintah terus berupaya untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, di sisi lain, kita tidak boleh pasif. Saran dan kritik yang konstruktif tetap dibutuhkan untuk memastikan bahwa langkah yang diambil pemerintah adalah langkah yang tepat karena kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Paling tidak, tanggung jawab itu kita wujudkan dengan memberikan data yang sebenarnya jika kelak terpilih sebagai responden dalam survei BPS.

Sumber: https://kompas.id/baca/opini/2018/07/25/di-balik-angka-kemiskinan-2/

Petani Kekinian Sebagai Alternatif Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Oleh Ibrahim Adrian Nugroho (Analisis pada Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia)

HAMPIR di setiap akhir ta­hun kita banyak men­de­ngar berita demon­s­tra­si buruh yang terkait dengan ke­tidakpuasan mereka ter­ha­dap Upah Minimum Regional (UMR). Demontrasi tersebut se­b­agian besar terjadi di kota-ko­ta besar yang merupakan pu­sat industri dan perdagangan.

Bi­la ditelisik lebih lanjut, ham­pir sebagian besar buruh yang be­kerja di perkotaan me­ru­pa­kan tenaga kerja migran yang ber­asal dari pedesaan. Di sisi lain, jumlah petani yang ada di pe­desaan terus berkurang. Data sta­tistik yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa jum­lah petani yang ada di Indonesia cen­derung terus menurun se­tiap tahunnya. Pada Agustus 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 38,88 ju­ta orang bekerja sebagai pe­ta­ni. Namun demikian, jumlah ter­sebut kini telah jauh ber­ku­rang menjadi hanya sebanyak 35,93 juta orang berdasarkan da­ta BPS per Agustus 2017. De­ngan kata lain, jumlah petani di In­donesia telah mengalami pe­nu­runan sebanyak 2,95 juta orang dalam kurun waktu 5 ta­hun terakhir.

Fenomena ini tidak bisa di­ang­gap ‘sepele’ karena petani me­miliki peran yang penting ba­gi ketersediaan pangan m­a­sya­rakat. Bila kita mencermati ki­nerja sektor pertanian di In­do­nesia yang masih terbilang le­mah, keengganan generasi muda un­tuk bekerja sebagai petani s­e­be­narnya merupakan hal yang wa­jar terjadi. Anggapan bahwa sek­tor pertanian merupakan sek­tor yang kurang ‘meng­ha­sil­kan’ memang tidak sepenuhnya sa­lah. Data BPS menunjukkan bah­w­a sektor pertanian mer­u­pa­kan sektor ekonomi dengan pro­duktivitas (rasio antara PDB dan jumlah tenaga kerja) te­re­n­dah.

Pada tahun 2016, pr­o­duk­ti­vi­tas sektor pertanian tercatat se­besar 44 juta Rupiah; jauh di ba­wah sektor industri dan per­­da­gangan dengan pro­­du­k­ti­vi­tas masing-masing sebesar 164 ju­­ta dan 61 juta Ru­piah. Re­n­dah­­nya pro­duktivitas ter­sebut pa­da akhir­nya juga me­­nye­bab­kan ren­dahnya ke­se­jah­teraan pe­tani. Hal tersebut ter­cer­min dari angka Ni­lai Tukar Petani (NTP) BPS yang seringkali ber­ada di ba­wah 100. Artinya, daya tu­kar dari produk pertanian le­bih ren­dah dibandingkan ba­rang dan jasa lainnyayang di­kon­sum­si oleh petani.

Salah satu cara yang dapat di­tem­puh untuk dapat me­ning­kat­kan produktivitas sektor per­tanian ialah intensifikasi per­modalan. Hingga saat ini, ki­ta dapat melihat bahwa kondisi sek­tor pertanian di Indonesia ma­sih sangat tradisional. M­i­nim­nya penggunaan teknologi ser­ta terbatasnya kemampuan tek­nis petani menyebabkan ren­dahnya produktivitas yang pa­da akhirnya menyebabkan ren­dahnya kesejahteraan pe­ta­ni.

Berdasarkan data Bank In­do­ne­s­ia, pangsa kredit yang di­be­ri­kan perbankan kepada sektor per­tanian per September 2017 ha­nya tercatat sebesar 6,95%; jauh lebih kecil dari sektor in­dustri dan perdagangan yang masing-masing memiliki pang­sa kredit sebesar 17,43% dan 20,95%. Padahal, sektor pe­r­ta­ni­an merupakan penyerap te­na­ga kerja terbesar di Indo­ne­sia. Per Agustus 2017, BPS men­ca­tat 29,69% atau hampir se­per­tiga dari seluruh tenaga ker­ja yang ada di Indonesia bekerja di sektor pertanian.

Tingginya ri­siko kredit me­ru­pakan salah sa­tu concern uta­ma yang me­nye­bab­kan bank cenderung enggan me­nya­­lur­kan modalnya ke sek­tor per­­ta­ni­an. Masih ba­nyak­nya la­han per­tanian yang belum ter­­se­r­ti­fi­kasi dengan baik me­nye­­bab­kan perbankan sulit un­­tuk men­da­patkan agunan yang ber­kua­litas sebagai salah s­a­tu per­sya­ratan administrasi yang wa­jib dipenuhi. Di lain pi­hak, ting­k­at kesadaran dan ke­m­a­­u­an da­ri petani untuk men­da­­pat­kan kre­dit juga masih ren­dah ka­rena ter­batasnya pe­nge­­ta­hu­an pe­tani mengenai produk-produk perbankan.

Dengan melihat berbagai ken­­­­dala tersebut, saat ini sudah mun­­­­cul inisiatif dari beberapa per­­­­usahaan besar untuk me­nya­­l­ur­­kan modal kepada petani m­e­­la­­lui skema kerja sama. Me­la­­lui ker­­ja sama tersebut, per­usa­­ha­an ber­tindak sebagai ‘pem­­bina’ pa­­ra petani dengan mem­­be­ri­kan sun­tikan modal mau­­pun alat dan mesin per­ta­ni­an (al­sin­tan) yang ‘ke­ki­ni­an’. Ti­dak ja­­­rang pu­la per­usahaan pe­m­­­bi­na mem­­be­ri­kan pe­­la­tih­­an teknis ber­sa­­ma de­ngan te­na­ga pe­­­nyuluh per­ta­ni­an untuk me­ning­ka­­t­kan ke­mam­pu­­­an pe­ta­ni.

Se­te­­­­lah me­ne­ri­ma ban­­­­tu­an, hasil pa­nen dari petani-petani tersebut di­­jual ke­­pa­da per­usahaan sesuai de­­ngan har­­ga yang telah di­­se­pakati. De­ngan ada­nya fa­­silitas dan ke­mam­­­pu­an yang memadai, pro­du­k­­­ti­vi­tas petani men­jadi lebih ting­­­gi sehingga vo­lume pro­­duk­si pun me­ning­kat. Hal ini pada gi­lir­an­nya mam­pu mampu men­da­tang­­kan penghasilan yang le­bih be­sar bagi petani.

Ti­dak ha­nya pe­tani, skema kerja sa­ma se­per­­ti ini juga memb­er­i­kan ke­un­tung­­­an tersendiri bagi per­usa­ha­­­an pembina. Beberapa ke­un­tung­­­an yang dapat dipetik oleh per­­­­usahaan diantaranya ke­mu­dah­­­an untuk men­da­pat­kan ­ba­han baku yang sesuai de­ngan stan­­­dar kualitas, proses se­leksi ba­­­han baku yang lebih efi­sien, ser­­­ta ketersediaan ba­han baku yang lebih stabil. Per­bank­an pun me­­rasa lebih nya­man un­tuk me­nya­­lurkan modal k­e­pada pe­tani se­­cara tidak lang­sung me­la­lui per­­usahaan pembinanya.

Beberapa contoh per­usa­ha­an yang telah sukses me­ne­rap­kan mo­del kerjasama seperti ini di­­­an­taranya PT Charoen Phok­­pand, PT Tiga Pilar Se­jah­te­r­a, dan PT Si­do Muncul yang ber­­lo­ka­­si Jawa Te­ngah. Sampai saat ini jumlah ter­s­ebut masih te­rus ber­­tambah se­jalan de­ngan se­ma­­kin ba­nyak­nya per­usa­haan-per­usahaan yang mu­l­ai me­ne­rap­­kan model ker­ja sa­ma se­ru­pa, khu­susnya ba­gi me­re­ka yang ber­­gerak di bi­dang ma­kanan
olah­­an.

Ke de­pan­nya, petani-pe­ta­ni yang sudah ma­ju di­­ha­rap­kan dapat me­ngem­­­bang­­kan pa­sar di luar per­usa­ha­an pem­bi­na­nya. Melihat hal ter­sebut, per­usa­haan pem­bi­na ju­ga perlu mem­­berikan pe­la­tih­an kepada pe­­tani untuk me­ning­­katkan va­lue added produk-produk per­ta­ni­­an me­re­ka se­hing­ga manfaat yang di­per­oleh pe­tani semakin besar.

Dengan semakin banyaknya con­­t­oh petani yang sukses, ge­ne­­ra­si muda akan semakin ter­ta­rik un­tuk menjadi petani. D­­e­ngan de­mikian, fenomena ur­ba­­­ni­sasi akan dapat berkurang de­ngan sen­dirinya. Anggapan m­a­sya­ra­kat yang selama ini me­man­dang bah­wa sektor ­per­ta­ni­an me­ru­pa­kan sektor yang ti­dak dapat mem­b­erikan peng­hi­dup­an yang la­yak lama kela­ma­an dapat ber­ge­ser. Lebih jauh la­gi, stabilitas ha­rga pangan akan da­pat ter­ca­pai sehingga laju inf­lasi nasional da­pat semakin terjaga.

*Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

Sumber: Koran Sindo, 30 November 2017 atau https://nasional.sindonews.com/read/1261766/18/petani-kekinian-sebagai-alternatif-upaya-penanggulangan-kemiskinan-1511981152