”Infinity War” dan SDGs

Oleh Setyo Budiantoro

Thanos memiliki kekhawatiran seperti halnya Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), sumber daya bumi tidak akan cukup memenuhi kebutuhan semua manusia. Akan tetapi, jalan keluar untuk mengatasi sangatlah berbeda. Thanos mengambil jalan pintas. Dalam Infinity War, dia memusnahkan sebagian manusia. SDGs sebaliknya lebih optimistis. Melalui transformasi global yang dilakukan bersama, kehidupan manusia bisa berkelanjutan. Continue reading

Advertisements

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Data

Oleh Yanuar Nugroho

Hari ini tak berlebihan mengatakan bahwa nilai tambah dan dampak dari sebuah organisasi ditentukan kemampuan mengelola data dan informasi. Hal ini berlaku baik di sektor privat maupun publik.

Bayangkan bagaimana industri keuangan dan perbankan, yang didominasi perusahaan besar dan penuh rezim regulasi yang kompleks, diusik oleh sekelompok mahasiswa yang berhasil menyalurkan dana kepada masyarakat di lapisan terbawah dengan nilai yang signifikan. Beroperasi sejak 2010, Amartha, perusahaan peer to peer lending, berhasil menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 100.000 pengusaha kecil dan rumah tangga dengan nilai total Rp 410,5 miliar.

Hal yang mengagumkan dari angka tersebut adalah bagaimana pinjaman disalurkan tanpa harus mengonversi peminjam menjadi seorang nasabah sebagaimana di bank. Tanpa proses know-your- customer yang lazim diberlakukan di bank-bank konvensional, Amartha berhasil mengelola pinjaman dengan tingkat ketepatan waktu pembayaran mencapai 99,84 persen. Angka fantastis ini bahkan sulit dicapai oleh bank konvensional yang menerapkan serangkaian proses kompleks untuk menentukan pemberian pinjaman kepada kreditor.

Apa kuncinya? Data! Data adalah kunci bagaimana Amartha melakukan due diligence pada calon peminjam. Alih-alih due diligence dilakukan pada identitas kreditor, riwayat pekerjaan, dan lain-lain, Amartha mengompilasi dan menganalisis data termudah yang dapat disediakan calon peminjam hingga pada akhirnya memberikan kesimpulan kepada manajemen terkait kemampuan bayar calon kreditor tersebut.

Sama halnya dengan sektor publik. Membandingkan beberapa pemerintah daerah dengan kualitas program dan efektivitas belanja anggaran yang baik, kita akan menemukan satu benang merah: pemanfaatan data yang berkualitas untuk pengambilan keputusan. Sebut saja Unit Smart City Jakarta yang berhasil memberikan informasi kepada Gubernur DKI dalam menyusun berbagai macam kebijakan, atau bagaimana signifikannya peran aplikasi penganggaran berbasis performa yang digunakan Wali Kota Surabaya yang berdampak pada tingginya efektivitas program dan perbaikan pelayanan publik.

Sayangnya, tidak semua pemerintah daerah seperti DKI atau Surabaya. Juga, tidak di semua sektor pembangunan pemerintah memiliki data yang berkualitas. Mulai dari jumlah kapal pengangkut ikan, penghuni lembaga pemasyarakatan, hingga beras dan penerima bantuan sosial, data masih menjadi perdebatan.

Akan tetapi, kabar baiknya, pemerintah menangkap arti penting data berkualitas tersebut. Pemerintah sadar berbagai kekurangan dalam menghasilkan data berkualitas tersebut dan saat ini tengah berupaya menghasilkan kebijakan perbaikan tata kelola data. Tak berlebihan jika disebut revolusioner mengingat tingginya dampak yang akan dihasilkan oleh perbaikan tata kelola data tersebut. Kebijakan itu adalah kebijakan satu data Indonesia.

Upaya perbaikan

Setidaknya ada tiga tantangan besar dalam pengelolaan data di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah saat ini. Pertama, belum adanya standar format dan metodologi data, ketidaksinkronan data, dan ketiadaan metadata. Kedua, data yang dihasilkan pemerintah sulit diperoleh pengguna, baik masyarakat maupun pemerintah sendiri. Saat ini, siapa pun yang memerlukannya, bahkan sesama instansi pemerintah, harus membuat perjanjian tertulis atau sekurang-kurangnya nota kesepahaman (MOU). Ketiga dan paling kompleks adalah adanya penyimpanan data yang dilakukan oleh individu pengelolanya dengan mekanisme koordinasi antar-pengelola yang sangat rendah.

Padahal, data tumbuh setiap hari, setiap jam, setiap menit. Tidak jarang, data juga bersifat tak terstruktur (unstructurised data), tetapi data itu dibutuhkan untuk diperiksa, dianalisis, dan diolah untuk menopang suatu program atau kebijakan.

Karena itu, kebijakan satu data memiliki sejumlah tujuan penting. Di antaranya adalah strukturisasi regulasi dan institusionalisasi pengelolaan data, serta integrasi data kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara ke dalam satu portal data sehingga menghasilkan suatu set data terbuka (open data) pemerintahan.

Harapannya, tersedia suatu mahadata (big data) yang diproduksi, dikelola, dan disimpan oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi mana pun, termasuk di lingkungan pemerintahan sendiri. Dengan demikian, setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan didasarkan pada basis data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam diam, sebenarnya kebijakan satu data sudah mulai diinisiasi. Sejak Maret 2017, pemerintah menyusun tim dan membuat proyek percontohan pengelolaan satu data di kementerian-kementerian terpilih. Sejak awal 2018, rencana ini sudah dipaparkan kepada Presiden supaya kebijakan ini memiliki dukungan politik dan hukum yang kuat mengingat penting dan strategisnya kebijakan satu data ini. Kebijakan ini memerlukan suatu landasan hukum berupa peraturan presiden (perpres), termasuk untuk pembentukan ”panitia” yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses ini.

Prinsip satu data

Dalam membangun kebijakan satu data, terdapat tujuh prinsip pengelolaan data yang menjadi basis penyusunan regulasi. Prinsip-prinsip tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek perkembangan teknologi, undang-undang lain yang terkait dengan data, termasuk pertimbangan keamanan data digitalnya.

Prinsip pertama bersandar pada sistem statistik nasional. Prinsip kedua, mengutamakan kebebasan informasi publik. Dalam dua prinsip ini, terkandung aspek metodologi dan filosofis di mana publik atau masyarakat dilindungi kepentingannya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berurusan dengan kepentingan umum. Di sinilah kedaulatan publik atau kedaulatan rakyat terhadap ketersediaan data dilindungi dan diatur.

Prinsip ketiga, menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Hak ini sudah diatur dalam UU sehingga bangunan kebijakan satu data juga tidak boleh menghilangkan penghormatan terhadap hak cipta dan kepemilikan intelektual atas data.

Sementara prinsip keempat, pendasaran kebijakan pada sistem informasi geospasial wilayah RI. Seperti halnya prinsip kedaulatan negara, kita memiliki ruang lingkup kewilayahan atau spasial yang harus dijaga dan dilindungi dalam urusan data. Prinsip kelima sampai ketujuh terkait dengan urusan kebijakan fiskal dalam satu data, pertimbangan otonomi daerah dan desentralisasi, serta adanya perlindungan terhadap keamanan pribadi dan data komersial.

Empat manfaat

Kebijakan satu data yang sekarang sedang digodok oleh pemerintah dan pihak-pihak yang relevan, jika dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara ideal, sekurang-kurangnya akan memberi empat manfaat.

Pertama, meningkatkan kapasitas dan keterampilan para produsen data pada setiap satuan kerja di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, akan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Dalam dunia digital hari ini di mana data diproduksi setiap detik, tantangan terbesar adalah menyajikan data yang berkualitas, yakni yang dapat diolah menjadi informasi untuk pengambilan kebijakan.

Kedua, memperkuat peran Badan Pusat Statistik sebagai acuan pengelolaan dan pemanfaatan statistik pembangunan dan meningkatkan fungsi Badan Informasi Geospasial sebagai satu-satunya referensi menyangkut data spasial. Penguatan dua lembaga ini akan mengurangi silang sengkarut yang selama ini terjadi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan eksekusi kegiatan yang berakibat terjadinya ketidakefisienan.

Ketiga, mempermudah pekerjaan berbagi-pakai data (data sharing) untuk kepentingan internal lembaga/kementerian atau antarorganisasi. Hal tersebut sekaligus menjadikan data sebagai tulang punggung dalam pemerintahan yang terbuka. Siapa pun yang memerlukan dapat memanfaatkan data yang sudah tersedia dan bisa diakses secara mudah.

Keempat, meningkatkan kredibilitas pemerintahan lewat kebijakan pembangunan yang tepat. Kebijakan seperti itu harus didasarkan pada bukti dan data, bukan melulu pertimbangan politis, apalagi semata-mata intuisi pembuat kebijakannya.

Di era digital, seluruh aspek hidup manusia mengandalkan data. Demikian pula bagi negara dan pemerintah yang harus hadir bagi rakyatnya dalam wujud yang baru, yakni keandalan dan akurasi data untuk pembangunan. Hanya dengan itu, cita-cita republik mendapatkan makna baru: menuju satu nusa dan satu bangsa, melalui satu data.

Yanuar Nugroho
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia

Sumber: https://kompas.id/baca/opini/2018/10/16/satu-nusa-satu-bangsa-satu-data/

 

Bahaya Buta Data

Oleh: Jousairi Hasbullah
Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2016-Mei 2018); Ketua Technical Advisory (2012-2015) dan Steering Group (2017-Juni 2018) Social Statistics Asia and the Pacific; Alumnus Flinders University Australia

Masyarakat dunia modern kini semakin kompetitif dan menghendaki keterukuran yang fact-based, berdasarkan data, dalam merencanakan, mengevaluasi, dan mengkritisi masa depan negara. Mereka melek data (data literacy). Continue reading

Kliping Berita BPS 18 Desember 2017

1. Kontan, halaman 2: “Pelaku E-Commerce Takut Disasar Pajak”

Rencana pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan sensus pelaku usaha ecommerce mulai Januari tahun depan mendapat banyak tanggapan. Salah satunya berasal dari Asosiasi ecommerce Indonesia (Indonesian Ecommerce Association/idEA). Menurut Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis idEA Ignatius Untung, banyak perusahaan dan pelaku usaha perdagangan melalui elektronik atau ecommerce yang menganggap bahwa tidak wajib memberikan data karena belum menjadi perusahaan terbuka. “Selain itu, mereka juga takut soal pajak. Takut data sampai ke Ditjen Pajak,” ujarnya, akhir pekan lalu.

2. Bisnis Indonesia, halaman 2: “Momentum Pacu Ekspor Komoditas”

Kinerja ekspor nasional hingga 11 bulan pertama tahun ini atau sepanjang Januari—November menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekspor Indonesia dari sisi nilai sepanjang Januari—November tahun ini mencapai US$153,90 miliar. Angka tersebut tumbuh 17,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Khusus untuk November, kinerja ekspor hanya mengalami kenaikan tipis sebesar 0,26% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, atau Oktober 2017, menjadi US$15,28 miliar.

3. Investor Daily, halaman 21: “BI: Inflasi Minggu II Desember 0,42 persen”

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, inflasi minggu kedua Desember 2017 masih terjaga, sebesar 0,42% (month to month/mtm) atau secara tahunan 3,3%. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga bahan pangan seiring lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sebesar US$ 15,15 miliar pada November atau naik 6,42%            dibandingkan Oktober 2017 (month to month/mtm) dan apabila dibandingkan November 2016, meningkat 19,62%. Rinciannya, impor barang modal meneapai US$ 2,63 miliar atau melonjak 20,65%, impor barang konsumsi meneapai US$ 1,36 miliar atau naik 8,12%, dan impor bahan baku/penolong naik 3,32% menjadi USS 11,15 miliar.

4. Republika, halaman 14: “Pariwisata Bali Butuh Reorientasi Pasar”

Pariwisata Bali cukup terganggu dengan adanya bencana Gunung Agung. Sekarang, sudah saatnya Bali mencoba melakukan reorientasi pasar wisatawan agar perekonomian Pulau Dewata yang bergantung pada pariwisata tak begitu terganggu dengan kondisi seperti saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan, wisatawan Cina masih mendominasi kunjungan ke Bali sepanjang Januari-Oktober 2017. Jumlahnya mencapai 1,2 juta wisatawan atau 25,66 persen dari keseluruhan wisatawan mancanegara.

5. Sindo, halaman 19: “Industri Kerajinan Makin Bertaji”

Ekonomi kreatif diyakini mampu menjadi poros ekonomi terbaru Indonesia. Menurut hasil riset gabungan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bekraf pada 2015, sektor ekonomi kreatif berhasil menyerap 15,9% tenaga kerja. Untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif, Bekraf merangkul 16 subsektor usaha kreatif.

6. Republika.co.id : “Pemerintah Kumpulkan Data Perdagangan E-Commerce
Pemerintah menargetkan untuk bisa mendapatkan data perdagangan elektronik atau e-commerce pada Februari 2018. Data perdagangan dari setiap pelaku e-commerce akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis oleh Badan Pusat Statistik.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto memaparkan pengumpulan data e-commerce sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Ia menjamin, data yang disampaikan oleh responden dijamin kerahasiaannya oleh BPS. Data yang akan dipublikasikan berupa data agregat.”Data-data yang nanti diserahkan ke BPS akan dijamin kerahasiaannya. Selain itu, BPS juga tidak akan mengeluarkan data individu dari konsumen data, ujar Suhariyanto dalam Sosialisasi Pengumpulan Data e-commerce di Jakarta, Jumat (15/12).

 
 
7. Kontan.com : “BPS jamin pengumpulan data e-commerce aman
Terkait akan dilaksanakannya pengumpulan data pelaku e-commerce oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala BPS Kecuk Suhariyanto pastikan data aman. Sebab Kecuk mengatakan, data akan disajikan secara agregat, bukan secara individu. “Sementara BPS tidak melayani permintaan data individu dari konsumen data,” kata Kecuk di acara Sosialisasi Pengumpulan Data e-commerce, Jumat (15/12), di Jakarta. Pengumpulan data ini sendiri ditambahkan Kecuk akan dimulai pada Januari mendatang, targetnya pada Februari data sudah dapat diolah. Ada sembilan sektor yang disasar dalam pengumpulan data ini. Mereka adalah, marketplace dan e-retail, classified horizontal, classified vertical, travel, transportasi, specialty store, daily deals, logistik, dan payment. Sementara data yang akan dikumpulkan adalah nilai dan volume transaksi, seller, unique buyer, investment, metode pembayaran, tenaga kerja, dan teknologi.
 
 8. Kontan.co.id : “Hipka: Mewaspadai turbulensi ekonomi di 2018″
Memasuki tahun 2018 menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Optimisme menangkap peluang pertumbuhan ekonomi membutuhkan kejelian di tengah tahun politik. Menurut Kamrussamad, Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (Kahmi), proyeksi ekonomi Indonesia 2018 berpotensi turbulensi jika pilkada serentak tidak dapat dikendalikan dan diamankan dengan baik. “Jika tak terkendali dapat berdampak hengkangnya investor yang memang sudah cemas menghadapi tahun politik 2018-2019,” ujar dia, di sela peluncuran Pogram Garuda (Gerakan Wirausaha Berdaya), di Madiun, Jawa Timur, Sabtu (16/12). Salah satu indikator kecemasan adalah tingkat kemiskinan meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2017 sebesar 1,83% menjadi 27.771.220 orang yang terbagi 10.670.000 orang di kota dan 17.101.220 orang di pedesaan
 
 
9. Sindonews.com : “Fokus Atasi Kemiskinan, Formulasi Distribusi Dana Desa Diubah
Pemerintah melakukan perubahan formulasi dalam distibusi dana desa 2018. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dini terhadap indikasi adanya pelambatan ekonomi di tengah masyarakat.”Ada sedikit perubahan formulasi dalam pengalokasian dana desa mulai tahun depan. Jika sebelumnya faktor pemerataan sangat dominan sebagai pertimbangan pengalokasian dana desa kini sedikit berkurang karena kami mempertimbangkan angka kemiskinan desa,” kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pada acara diseminasi dana desa “optimalisasi dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa” di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, kemarin. Berdasarkan survei BPS angka kemiskinan di kawasan perdesaan mengalami penurunan walaupun angkanya relatif kecil.
 
 
10. Kontan.co.id : “Darmin: Ekspor impor naik, ekonomi membaik”
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan senilai US$ 130 juta pada November 2017. Hal ini disebabkan kenaikan nilai ekspor sebesar 13,18%, dan impor sebesar 19,62% year on year. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, surplus neraca perdagangan pada November 2017 menandakan ekonomi Indonesia tengah mengalami perbaikan.  surplus   “Tren ekspor kan dari bulan ke bulan naik sehingga year on year juga terus membesar. Itu artinya, memang ekonomi kita dari segi ekspor impor sedang membaik,” kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jumat (15/12). Dengan demikian, menurut Darmin, tidak usah merasa aneh kalau surplusnya mengecil. Surplus November 2017 tercatat mengecil dibanding realisasi September dan Oktober 2017 yang masing-masing US$ 1,78 miliar dan US$ 1 miliar
 
 
11. Kontan.co.id :Pajak hanya dapat data umum e-commerce dari BPS
Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumpulkan data transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) mulai Januari 2017. Data itu dikumpulkan agar memudahkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan bagi sektor e-commerce, termasuk kebijakan perpajakannya. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah mengatakan pihaknya akan dapat menggunakan data tersebut untuk keperluan perpajakan. “Kami akan komunikasi dengan semua pihak untuk optimalisasi data dan penerimaan,” ujarnya. Namun, pengusaha tidak perlu khawatir. Sebab, data yang akan diterima Ditjen Pajak dari BPS nantinya bukan untuk membidik pajak dari tiap pelakunya, melainkan hanya untuk perumusan kebijakan sehingga Ditjen Pajak tidak akan mendapatkan data yang spesifik per perusahaan dari BPS, tetapi hanya data yang sifatnya umum
 
 
12. Sindonews.com : “Millennials & The Fall of Materialism
Milenial adalah experience-seekers, mereka lebih memilih mengonsumsi pengalaman (experience) ketimbang barang (goods). Mereka lebih suka membelanjakan uangnya untuk liburan, dine-out, atau nonton konser ketimbang baju, sepatu, atau mobil. Data BPS mengonfirmasi hal ini.Milenial adalah juga happiness-seeker, bagi mereka waktu adalah aset yang paling berharga. Karena itu mereka berupaya mengisi setiap jengkal waktunya untuk menghasilkan emosi positif (positive emotion) dan sesuatu yang fun agar bahagia.Milenial sekaligus juga adalah meaning-seeker. Agar bahagia, mereka menginginkan hidupnya bermakna bagi mereka sendiri maupun masyarakat di sekitarnya

Kliping Berita BPS 30 November 2017

Berikut adalah ringkasan beritanya:

1. Kaltim Pos, halaman 33 : “Pajak Sewa Toko Melambat, Jasa Kurir Melesat”

Pergeseran pola belanja masyarakat dari konvensional ke digital turut memengaruhi komposisi penerimaan pajak. Di satu sisi membuat penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sewa toko ter pangkas. Penerimaan pajak yang ada hubungannya dengan ekonomi digital, baik darijasa kurir maupun pergudangan, naik cukup besar. Sementara itu, konsumen belanja daring (ecommerce) dianggap hanya 9 persen dari total populasi Indonesia. Data yang  disediakan Badan Pusat Statistik (BPS) ini updatenya tidak terlalu cepat, sehingga banyak yang belum tertangkap,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani

2. Kaltim Pos, halaman 33 : “Belum Masuk Daftar Pantauan Harga”

TREN belanja secara daringkian menggeliat dua tahun terakhir.Meski begitu,hingga kini, Badan Pusat Statistik (BPS) belum memasukkan geliat kelompok transaksi tersebut dalam survei pemantauan harga (SPH), untuk menghitung inilasi. Hal tersebut dibenarkan Kepala BPS Balikpapan, Nur Wahid. Dia menyebut, SPH untuk tren belanja online baru dimulai tahun depan. Komoditas dan harga pada transaksi online perlu dimasukkan dalam penghitungan inflasi.

3. Bisnis Indonesia, halaman 26 : “Wisata Bali Rugi Rp250 Miliar per Hari”

Indonesia diestimasi  bakal kehilangan devisa sekitar Rp250 miliar per hari dari pengeluaran wisatawan mancanegara akibat bencana erupsi Gunung Agung yang masih berlangsung. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman mencapai 10,46 juta sepanjang Januari – September. 2017. Angka tersebut terealisasi 70 % dari target pemerintah pada tahun ini sebanyak 15 juta.

4. Harian Ekonomi Neraca, halaman 1 : “Jokowi: Ekonomi Sudah Baik, Tinggal Cari Peluang”

Presiden Jokowi menegaskan, saat ini ke” banyakan orang berpergian mementingkan dua hal yaitu selfie dan wifi. Hal tersebut menjadi peluang bisnis paling besar di saat ekonomi Indonesia sudah membaik. Saat ini ekonomi Indonesia sudah membaik, langkah berikutnya adalah mencari peluang bisnis, yaitu di daerah, pariwisata, dan gaya hidup (lifestyle). Pola konsumsi masyarakat Indonesia mengalami kenaikan dengan adanya digitalisasi. Hal ini akibat perubahan pola gaya hidup yang berubah.Dia menuturkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut konsumsi rumah tangga tumbuh 4,95% dengan komposisi pertumbuhan restoran dan hotel 5,87%. Pergeseran ini harus diperhatikan pemerintah.

5. Kontan.co.id :” Pengamat: Pemerintah kurang perhatikan pertanian”

Pengamat ekonomi Bustanul Arifin menuturkan pertumbuhan ekonomi tahun ini dirasa kurang memuaskan. Lambatnya laju ekonomi lebih dikarenakan akrobat kebijakan pemerintah.  Bustanul menyebut pemerintah kurang memperhatikan sektor pertanian. Padahal, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar meski bukan penyumbang produk domistik buroto (PDB) terbesar.  Badan Pusat Statistik menyatakan ini terjadinya perlambatan alih-alih penurunan. Hal ini berlaku bagi 40% kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Ekonom Bustanul Arifin menilai permasalahan berakar dari akrobat kebijakan pemerintah.  Dia menambahkan, produksi dalam negeri perlu mulai digarap mengikuti perubahan pola konsumsi milenial yang lebih cenderung pada leisure and service.Jika tidak dimanfaatkan, menurutnya kesempatan meningkatkan produktivitas akan hilang. Sementara perbaikan daya beli perlu dilakukan dengan pembentukan kebijakan yang komprehensif.

6. Republika.co.id : “Tekan Pengangguran, Ekonomi Indonesia Harus Tumbuh 7 Persen”Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sehingga bisa menekan angka pengangguran, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.  Tetap bekerja, cuma bukan di sektor yang gajinya bagus,” ujar DarminSebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai jumlah pengangguran di Indonesia terindikasi meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang sempat diungkapkanBadan Pusat Statistik (BPS) pada awal November 2017Dalam catatan BPS, jumlah pengangguran meningkat 10 ribu individu menjadi 7,04 juta orang per Agustus 2017. Adapun jumlah pengangguran pada periode yang sama tahun lalu 7,03 juta orang. Indef mencatat tren penyerapan tenaga kerja memang telah menurun sejak 2010. Pada tahun tersebut, 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya dapat menyerap 110 ribu tenaga kerja, jauh bila dibandingkan dengan 2011 yang mampu menyerap hingga 225 ribu.

7. Kontan.co.id : “Jokowi: Ini tiga sektor bisa jadi peluang bisnis”Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan mendorong investasi untuk menciptakan peluang-peluang bisnis baru.  Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga sektor yang saat ini memiliki peluang besar bagi para pengusaha. Tiga sektor tersebut adalah peluang bisnis di daerah, peluang bisnis di sektor pariwisata, dan peluang bisnis di sektor digital“Dari belanja barang ke belanja wisata, dari belanja barang ke belanja hiburan,”kata Jokowi.  Tidak heran jika Badan Pusat Statistik(BPS) mencatat adanya konsumsi pertumbuhan restoran dan hotel sebesar 5,87%. Padahal di sisi lain konsumsi rumah tangga tumbuh 4,93%.

 
8. Detik.com : “Jokowi Yakin Daya Beli Tak Lesu, Pengamat: Mungkin Kelas Menengah”Presiden Joko Widodo kembali menegaskan keyakinannya bahwa daya beli masyarakat Indonesia tidak melemah. Hal itu disampaikannya dengan menyertakan data peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kedatangan turis asing hingga kondisi ekspor yang terus bertambah.Namun Pengamat ekonomi dari Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira memiliki analisa yang berbeda“Jadi betul konsumsinya menurun tapi daya beli belum tentu turun.Bima menjabarkan bukti nyata penurunan daya beli di masyarakat menengah ke bawah juga bisa dilihat dari upah buruh tani yang terus tergerus inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional di bulan Maret 2017 turun 0,38% dibandingkan bulan Februari 2017, yakni dari 100,33 menjadi 99,95.“Begitu juga dengan upah riil buruh bangunan dalam 3 tahun turun. Kesimpulannya upah nominal masyarakat kelas bawah tidak bisa mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok,” tuturnya.

Kliping Berita BPS 29 November 2017

Berikut adalah ringkasan beritanya:

1. Investor Daily, halaman 21: “Menkeu: Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB Jauh di Atas 7,3”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini memang tercatat baru sekitar 7,3% di tengah sektor ekonomi digital yang tengah tumbuh pesat. Namun demikian, angka kontribusi yang sesungguhnya diperkirakan jauh di atas angka yang sudah terpublikasi tersebut. “Saya rasa, angka (7,3%) ini masih underestimate atau di bawah angka sesungguhnya, karena data yang disediakan Badan Pusat Statistik (BPS) ini updatenya tidak terlalu cepat sehingga banyak yang belum tertangkap,” ujar Sri Mulyani pada Seminar Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) dengan tema “Consumer Shifting dan Cara Menghadapinya” di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/11).

2. Kompas, halaman 18: “Prosedur Tak Efisien”

Bank Dunia dalam laporan bertajuk “Pekerja Global Indonesia: antara Peluang dan Risiko” yang dipaparkan di Jakarta, Selasa (28/11), menyebutkan, jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 9 juta orang pada tahun 2016. Namun, hanya sekitar 51 persen yang berangkat melalui jalur resmi. Ada sejumlah perbaikan yang berbuah positif tiga tahun terakhir berdasarkan survei . Pengalaman negatif dan traumatis oleh pekerja migran saat ini, seperti penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan, 50 persen lebih rendah dibandingkan purna pekerja migran. Survei digelar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang terintegrasi dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013-2014. Survei nasional mengenai migrasi internasional dan remitansi (World Bank Indonesia’s International Migration and Remittances/WBilMK) difokuskan pada daerah yang dianggap sebagai daerah kantong migran.

3. Koran Tempo halaman 18: “Ekonomi Kreatif Bakal Jadi Unggulan”

Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, mengklaim ekonomi kreatif berpotensi menjadi poros ekonomi dunia pada masa mendatang. Sektor ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja melalui terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatnya nilai tambah dari kegiatan ekspor ke berbagai negara. “Ditunjang ilmu teknologi, pengetahuan, informasi, dan inovasi yang mumpuni, ekonomi kreatif mampu memberikan dampak yang besar,” ujamya kemarin. Hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Ekonomi Kreatif mencatat, pada 2015, sektor ini menyerap 15,9 persen tenaga kerja dan menyumbang penerimaan dari ekspor US$ 19,4 miliar.

 
4. Kontan halaman 2: “CEPA Rl-Uni Eropa Harus Cepat Kelar”Berdasarkan penelitian Institute for Development Economic and Finance (INDEF) tentang ekspor impor dan investasi langsung dari Eropa ke Indonesia, ternyata ketiga hal itu saling berkaitan. Penelitian ini berdasarkan kinerja perdagangan dan investasi Eropa ke Indonesia sejak tahun 2007-2017. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor non migas Indonesia ke Eropa Januari-Oktober 2017 mencapai US$13,58 miliar, naik 16,61% dibanding periode sama tahun lalu. Rina Oktaviani, Ekonom Senior INDEF optimistis, jika perundingan CEPA Indonesia-Uni Eropa cepat selesai, kinerja ekspor akan meningkat. Tak hanya itu, investasi langsung dari Uni Eropa pun bakal semakin besar.

5. Sindonews.com : “Kota Cerdas Harus Ciptakan Daya Saing

Pemerintah memprediksi pada 2035 sekitar 67% penduduk Indonesia akan berada di kota.Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penduduk bisa lebih cepat sehingga pengembangan kota cerdas sangat dibutuhkan. Karena itu dalam kurun 27 tahun ke depan Indonesia diharapkan bisa memiliki 100 kota berkelanjutan yang punya tiga indikator, yaitu sebagai kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas yang berdaya saing. Selama lima tahun terakhir, sebanyak delapan kota di Indonesia telah berusaha untuk menjadi kota cerdas dan mandiri dengan memaksimalkan kecanggihan teknologi. DKI Jakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Makassar, Bandung, Tegal, dan Balikpapan menjadi kota maju yang berdaya saing tinggi dengan kemudahan akses memantau perkembangan wilayah yang terkecil dari tingkat RT/RW hingga ke masalah perizinan. Kemajuan beberapa kota yang telah menjadi kota cerdas itu kini menjadi acuan pemerintah untuk mengembangkan kota-kota lain di Indonesia.

6. Kompas : Guru Tak Boleh Ketinggalan Zaman

 

Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan agar sesuai dengan perkembangan dunia usaha saat iniSebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan di  SMK tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.Badan Pusat Statistik (BPS) melalui data Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2017, menyebut bahwa tingkat pengangguran terbuka turun 0,11 poin, dari 5,61 persen pada realisasi tahun 2016 menjadi 5,50 persen pada realisasi tahun 2017.