Bonus Demografi, Kuantitas atau Kualitas?

Saat masih menjabat sebagai menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, seorang pejabat dari Kementerian Tenaga Kerja mendatangi kantor saya guna berdiskusi tentang rencana pembentukan balai latihan kerja (BLK) yang akan dikelola pemerintah daerah.

Dari diskusi itu terungkap bahwa dari sekitar 400 BLK unit pelayanan teknis daerah (UPTD) milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 150 BLK UPTD kondisinya terbengkalai sehingga tidak lagi beroperasi (mati suri), bahkan ditutup. Alasannya, pemerintah daerah tak punya instruktur. Kekurangannya sekitar 3.000 orang. Kalaupun ada, pemda mengaku tidak punya duit untuk menggaji instruktur.

Sementara jumlah BLK unit pelayanan teknis pusat (UPTP) milik Kemenaker hanya 13 BLK. Kemenpan-RB lantas mengalokasikan dana untuk menambah 1.000 instruktur pada tahun anggaran 2014. Hingga akhir jabatan ternyata pemerintah pusat cq Kemenaker hanya mampu menyerap kurang dari 50% anggaran tersebut atau sekitar 473 instruktur.

Sebenarnya pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk menyediakan infrastruktur memadai, peralatan pelatihan, dan instruktur dari sisi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, ada juga metode, kurikulum pelatihan, serta manajemen pengelolaan BLK yang sudah sesuai dengan tantangan zaman. Namun, pelaksanaan otonomi daerah membuat pemerintah pusat tidak punya kewenangan untuk membenahi BLK-BLK daerah. Padahal, banyak manfaat jika BLK yang tersebar di berbagai daerah itu dapat berfungsi optimal.

Selain bisa mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap bersaing di pasar bebas regional, BLK juga dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja di daerah. Intinya, pemerintah siap mengoptimalisasi dan mengambil alih pengelolaan balai pelatihan, tapi terganjal aturan otonomi daerah.

Sulit untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia jika pelaksanaan peningkatan kemampuan SDM masih jalan di tempat dan miris ketika melihat indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang berada pada peringkat ke-121 dari 187 negara. Kita berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura yang berada di peringkat ke-18, Malaysia di posisi ke-64, Thailand (peringkatke- 103), dan Filipina (peringkat ke-114).

Bonus Demografi

Peningkatan daya saing tenaga kerja tidak dapat ditawar lagi. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diimplementasi 31 Desember 2015. Persaingan akan semakin ketat di antara pasar tenaga kerja regional yang terbuka untuk semua warga negara di kawasan. Tanpa peningkatan kualitas SDM, tenaga kerja Indonesia tak akan mampu bersaing, bahkan di dalam negeri sekalipun.

Padahal, badan PBB untuk kependudukan (United Nations Population Fund/UNFPA) meyakini Indonesia dapatmenikmati puncak bonus demografi pada kurun waktu 2028-2035 karena saat itu tersedia lebih dari 65 juta tenaga kerja muda produktif usia 15-29 tahun. Sementara populasi dan tenaga kerja di negara-negara lain seperti Singapura dan Jepang mulai menua dan kekurangan pekerja muda terampil.

Bonus demografi ini bisa menjadi anugerah, namun dapat pula jadi malapetaka kalau peningkatan kualitas SDM dianggap enteng. Ini tanggung jawab bersama antara orang tua, lingkungan pendidikan dan pemerintah dalam menciptakan manusia-manusia yang sehat, well educated, terampil, berbudaya, dan berakhlak mulia. Di bidang kesehatan, pembangunan SDM sedang menuju ke arah pelayanan berkualitas dengan sarana dan prasarana yang memadai dan biaya kesehatan yang terjangkau.

Program jaminan kesehatan sudah diluncurkan oleh pemerintah yang tujuannya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Sedangkan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pengelolaan kebudayaan, sudah bisa dirasakan masyarakat luas.

Dari sisi jumlah sudah cukup memadai. Terlebih masyarakat ikut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan yang murah seperti masjid, surau, Taman Pendidikan Alquran (TPA), wirid remaja, kursus-kursus keislaman, pembinaan rohani, dan sebagainya. Kontribusi ini memperkuat akhlak mulia dan menumbuhkan minat baca sehingga membantu mendongkrak tingkat melek huruf di Indonesia yang saat ini mencapai 94%.

Kualitas Guru

Yang masih perlu didorong adalah kualitas tenaga pengajar di Tanah Air. Berdasarkan pemetaan pendidikan global, Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 40 negara alias berada di posisi buncit. Lantas penelitian literasi sains internasional menyebutkan Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 42 negara.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), lebih dari 1,3 juta tenaga pendidik tidak lolos hasil uji kompetensi guru yang digelar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Sementara pemerintah pusat hanya punya kuota peningkatan kualitas sekitar 50.000 sampai 60.000 guru per tahun. Ini berarti tanpa dukungan daerah, pemerintah pusat butuh lebih dari 25 tahun membasmi rendahnya kualitas tenaga pendidik Indonesia.

Program peningkatan mutu guru harus fokus terhadap substansi seperti pelatihan kepemimpinan dan inovasi dalam metode mengajar serta penguasaan bahan ajar, bukan program yang terkesan formalitas dan administratif. Memang kebijakan tunjangan profesi atau program sertifikasi menimbulkan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan guru. Tetapi, kualitas pendidikan di Tanah Air bergerak lambat kendati pemerintah telah menggelontorkan dana lebih dari Rp70 triliun setiap tahun bagi guru pegawai negeri sipil.

Hal ini terjadi karena tunjangan profesi tidak dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan mutu dari program sertifikasi tersebut, baik dari tahapan maupun seleksinya, sehingga tujuan utama sertifikasi yaitu menciptakan guru profesional tidak tercapai dengan baik. Perbaikan kualitas pendidik di Tanah Air sejatinya dengan memperketat seleksi penerima programsertifikasi. Hal ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Pengeluaran keuangan negara mesti disesuaikan dengan calon penerima yang potensial yang semakin bertambah tiap tahun.

Peran dan fungsi dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) perlu dievaluasi menjadi lembaga pemerintah yang profesional dan berkredibilitas tinggi dalam melakukan pengawasan kualitas tenaga pendidik dengan prosedur atau sistem yang baik. Tujuannya supaya dapat menghasilkan tenaga pendidik yang berkompetensi unggul. Pengembangan pendidikan vokasional seperti sekolah menengah kejuruan (SMK) juga perlu diperhatikan demi menghasilkan pemuda yang siap bersaing di dunia kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri dalam 10 tahun ke depan.

Saat Indonesia memanen bonus demografi nanti lulusan sekolah kejuruan diperkirakan akan mendominasi pasar tenaga kerja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian PAN dan RB, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan organisasi profesi guru harus duduk bersama membahas persoalan lantas mencari solusi dan terobosan baru.

Pola pikir yang terkotak-kotak mesti dibuang jauh-jauh dalam menghadapi tantangan SDM yang saat ini dituntut untuk berdaya saing tinggi. Indonesia punya potensi demografi yang didukung dengan pendanaan pemerintah. Jangan sampai berkah itu malah menjadi bencana di kemudian hari.

Peningkatan kualitas penduduk usia muda adalah alamiah (nature), sedangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan usaha (nurture) bersama kita.

IR H Azwar Abubakar MM
Senior Research Fellow IPMI International Business School

Source: Bonus Demografi, Kuantitas atau Kualitas? – Koran Sindo | Sumber Referensi Terpercaya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s